Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, perlu adanya penanganan secara komprehensif, lintas sektor, sistematik dan berkelanjutan, serta berbagai pihak dituntut untuk terlibat dalam upaya tersebut, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta (dunia usaha) maupun warga daerah, terutama warga miskin.
Kota yang dijuluki kota SATRIA ini memiliki indeks kemiskinan yang bisa dibilang tinggi yaitu sekitar 18,44 persen pada tahun 2013. Dan persentase dari tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif yaitu dari 18,44 persen menjadi 17,05 persen.
Bupati banyumas mengatakan bahwa pencapaian terakhir dari upaya ini dari tahun 2013-18 sebesar 16,84 persen, adapun yang ditetapkan untuk target pada tahun 2019 yaitu sebesar 15,53 persen. Namun menurut beliau, penurunan kemiskinan ini belum signifikan. Angka kemiskinan Kabupaten Banyumas masih di atas Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2017 sebesar 13,01 persen. Kabupaten Banyumas bahkan masuk ke dalam 15 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah dengan angka kemiskinan tertinggi, yang menyebabkan kabupaten banyumas masuk ke dalam kategori kabupaten merah.
"Dengan kondisi seperti itu, dibutuhkan kerja keras dari kita semua, karena keberhasilan pembangunan di suatu daerah salah satunya ditandai derngan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat atau semakin menurunnya angka kemiskinan" ujarnya.
Salah satu penyebab kurang optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan yaitu masyarakat miskin kurang terlibat dalam perencanaan. Sebab, selama ini program-program penanggulangan kemiskinan bersifat top down, sehingga belum mencerminkan kebutuhan masyarakat miskin yang sesungguhnya.
Di lain sisi, sampai sekarang juga belum ada aturan yang secara spesifik melibatkan masyarakat miskin dalam proses perencanaan pembangunan. Padahal, mereka yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan dan perlukan.
Husein, Bupati Banyumas memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas disusunnya model penetapan prioritas program penanggulangan berbasis masyarakat miskin dan Sidatuk yang digagas dan dikembangkan oleh Bapedalitbang Kabupaten Banyumas, maupun aplikasi system informasi terpadu penganggulangan kemiskinan (simpadu-pk) yang dikembangkan oleh Sekretariat TKPKD Provinsi Jawa Tengah.
Bupati mengharapkan dengan hadirnya aplikasi SIDATUK dan SIMPADU-PK ini dapat menjadi solusi yang tepat dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Banyumas, karena melalui aplikasi ini, warga miskin bisa mengusulkan program-program yang menjadi prioritasnya.
Tujuan dari aplikasi Sidatuk adalah aplikasi system informasi data kemiskinan dan proses kependudukan yang terpadu dan terintegrasi, yang dikembangkan dengan teknologi berbasis web (client server) untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan sehingga menjadi lebih efisien, mudah, cepat, dan tepat sasaran.
Aplikasi ini akan membangun basis data tumah tangga miskin yang akurat dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan serta bisa digunakan untuk mengevaluasi hasil program penanggulangan kemiskinan yang terukur dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Harapan bagi pemerintah dan juga semua masyarakat di kabupaten Banyumas, yaitu kemiskinan bisa segera teratasi. Dan terlaksananya pembangunan kota yang memadai dalam segi infrastruktur dan fasilitasnya agar membuat masyarakat semakin nyaman untuk tinggal di Kabupaten Banyumas.
