Saat ini Jokowi-Ma'ruf Amin sedang mempersiapkan menteri-menteri yang akan menjadi partner kerjanya dalam periode 2019-2024 mendatang.
Pada saat kampanye yang lalu, Jokowi mengatakan bahwa dia tidak lagi mempunyai "beban" politis bila terpilih nanti. Hal ini karena setelah dia menjabat pada dua periode kedua, Jokowi tidak mungkin mencalonkan kembali menjadi presiden.
Jadi menurut Jokowi, dia bisa membuat keputusan tanpa harus dibebani kehilangan suara dari pemilihnya. Selain itu, Jokowi mengungkapkan nantinya menteri yang akan mendampingi dia pada Kabinet Kerja Jilid II adalah orang-orang professional di bidangnya.
Bila itu yang diinginkan oleh Jokowi, sudah sepantasnya Jokowi menempatkan orang-orang bertangan dingin dengan pengalaman yang mumpuni dan pengelolaan organisasi pemerintahan yang tangkas juga.
Berikut ada beberapa nama dengan tangan dingin mereka bekerja dalam senyap, namun kemampuannya tidak diragukan lagi yang seharusnya dan sangat layak menjadi menteri pada Kabinet Kerja Jilid II kali ini.
1. Tuan Guru Bajang - Menteri Agama
Muhammad Zainul Majdi atau yang sering kita kenal dengan sebutan Tuan Guru Bajang (TGB) adalah paket lengkap yang pantas duduk sebagai Menteri Agama.
TGB adalah seorang ulama, politisi yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) selama dua periode.
Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Al-Azhar selama 10 tahun, kemudian melanjutkan progam S3 di tempat yang sama ini menjadikan TGB punya kemampuan yang mengurusi Kementrian Agama yang diterpa banyak masalah, salah satunya adalah jual-beli jabatan di dalam kementrian.
Sebagai alim ulama yang disegani dan juga kemampuan akademis yang tidak diragukan lagi, dan juga kemampuan dan pengalamannya memimpin sebuah lembaga di pemerintahan Tuan Guru Bajang bisa menjadi harapan dalam dari semua hal-hal yang sedang dihadapi oleh Kementrian Agama saat ini.
2. Gita Wirjawan - Menteri Pendidikan
Gita Wirjawan sering disebut-sebut sebagai Elon Musknya Indonesia, pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada Kabinet Indonesia Bersatu II masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Jalan panjang yang ditempuh oleh Gita Wirjawan ini hingga akhirnya dia berfokus untuk membangun Ancora Group dan Ancora Fondation. Ancora Group yang berfokus pada penanaman modal di Indonesia.
Sedangkan Ancora Fondation memiliki misi untuk membantu pendidikan usia dini dan pendidikan lanjutan untuk warga negara Indonesia yang memiliki bakat akademis.
Gita juga sudah menyediakan beasiswa ke sekolah-sekolah ternama di seluruh dunia seperti Harvard University, University of Oxford, Stanford University, University of Cambridge, Universiti Malaya, Nanyang Technological University, and Sciences Po
Dalam hidup seorang Gita, pendidikan adalah prioritas yang paling utama terlebih untuk membangun sebuah bangsa yang besar seperti Indonesia.
Dengan pengalaman dan konsen Gita di dunia pendidikan, maka sangatlah pantas bila Gita Wirjawan bisa kembali menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Kabinet Kerja jilid II Jokowi-Ma'ruf Amin.
3. Fika Fawzia - Menteri Pemuda dan Olahraga
Mungkin masih sedikit orang yang mengenal Fika Fawzia, seorang anak muda lulusan dari National University of Singapore (NUS) ini adalah mantan tangan kanan aka asisten pribadi dari menteri paling nyentrik di Indonesia; Susi Pudjiastuti.
Saat ini Fika bekerja di kantor Facebook Asia Pasifik yang berpusat di Singapura.
Fika pernah bekerja di pemerintahan selama 6 tahun (termasuk menjadi asisten Ibu Susi) sebelumnya dia juga pernah bekerja di dalam proyek penelitian mulai dari Center for Electoral Reform (CETRO) dan Indonesian Center for Hukum Lingkungan (ICEL).
Selain itu, Fika juga sempat bekerja pada REDD + untuk Deutsche Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Sebagai anak muda yang pernah berada dalam lingkup pemerintahan dengan pengalaman kerja yang tidak diragukan lagi, Fika pantas menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.
4. Emirsyah Satar - Menteri Perhubungan
Melihat polemik beragam kasus di dunia perhubungan khususnya penerbangan di Indonesia, sudah sepantasnya Jokowi mengganti orang baru yang mengemudikan lini di Kementrian Perhubungan (Kemhub).
Kasus tiket pesawat mahal yang sampai sekarang belum menemui titik penyelesaian, polemik permasalahan Garuda Indonesia, Bandara Kertajati yang sepi, operasional Lion Air yang nunggak pada Angkasa Pura, hingga beberapa bandara di Indonesia yang terus merugi.
Dibutuhkan perbaikan sistem dan juga langkah-langkah strategis dalam dunia perhubungan di Indonesia, dan saat ini Emirsyah Satar lah yang punya kemampuan itu.
Kurang lebih sekitar 10 tahun Emirsyah Satar berhasil merombak maskapai penerbangan plat merah Garuda Indonesia dari sisi underdog, menjadi menjadi satu maskapai kebanggaan Indonesia yang sering memperoleh penghargaan sebagai maskapai penerbangan terbaik di dunia.
Emirsyah Satar ketika mulai menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia, garuda dalam kondisi yang mengenaskan dengan utang yang menumpuk dan bunga yang mulai jatuh tempo.
Keputusan-keputusan strategis dan taktis dari tangan dingin Emirsyah Satar inilah yang membuat Garuda Indonesia mulai berbenah, dari sistem manajemen, ketepatan waktu, pelayanan hingga ciri khas yang Indonesia banget ada di Garuda Indonesia.
Namun, sepeninggal kepemimpinan Emirsyah Satar, Garuda mengalami downgrade dengan banyak polemik yang harus dihadapi.
5. Rahayu Saraswati - Menteri Pemberdayaan Perempuan
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan dari Prabowo Subianto ini pernah menjadi anggota DPR RI yang ada di Komisi VIII yang berfokus mengurusi masalah Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.
Tidak hanya itu, Rahayu Saraswati juga adalah seorang aktivis dimana dia berjuang melalui yayasan sosial yang dia bangun untuk Parinama Asta, Sara meluncurkan gerakan Indonesia For Freedom untuk melawan human trafficking, khususnya untuk kaum perempuan.
Sara (sebutan untuk Rahayu Saraswati) dalam posisinya sebagai anggota DPR di komisi VIII secara sadar bahwa perempuan sebenarnya memiliki peran dan posisi yang strategis sebagai kekuatan alternatif untuk menyokong percepatan pembangunan bangsa tanpa melupakan kodrat perempuan itu sendiri.
Sara memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang melemahkan kaum perempuan itu sendiri.
Meskipun pada Pilpres 2019 lalu Sara mendukung Prabowo sebagai Calon Presiden, tetapi Sara mempunyai kinerja dan kompetensi yang mumpuni di pemerintahan khususnya DPR RI.
6. Faisal Basri - Menteri Perekonomian
Faisal Basri, seorang ekonom, politikus, dosen pengajar, peneliti yang bertangan dingin ini sebenarnya orang paling kritis yang paling banyak mengkritik kebijakan yang dilakukan Jokowi melalui blognya faisalbasri.com.
Semua kritik yang dilemparkan ke pemerintah tersebut bersifat membangun bukan merendahkan terlebih menghina, kritik-kritiknya kepada pemerintah selalu konsisten terkait dengan keadaan perekonomian Indonesia, seperti membedah utang Indonesia hingga bunga nya, neraca pembayaran hingga anggaran yang bocor.
Sebagai dosen, ekonom sekaligus peneliti tentu apa yang disampaikan oleh Faisal Basri tidak kaleng-kaleng, padat, penuh dan berisi.
Selain itu, Faisal Basri adalah seseorang yang mempunyai kemampuan strategic yang taktis. Lihat saja ketika debat terbuka saat dia mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen.
Dibandingkan dengan calon-calon yang lainnya, hanya pernyataan-pernyataan dari Faisal Basri lah yang yang tidak bisa dibantah oleh lawannya pada saat itu.
Melalui tangan dingin Faisal Basri, keputusan-keputusan yang akan dilakukan tentunya akan membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih stabil, karena Faisal Basri mempunyai pertimbangan dan perhitungan yang sangat matang. Selain itu, sebagai peneliti ekonomi Faisal Basri tentu berkompeten melihat situasi pasar dan keadaan ekonomi baik secara global maupun regional.
7. BTP (Basuki Tjahaja Purnama) - Mendagri
Basuki Tjahaja Purnama yang dulu sering disapa dengan panggilan Ahok dan kini memilih dipanggil dengan sebutan BTP ini sebenarnya sangat layak untuk menjabat di Kabinet Kerja jilid II di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Walaupun hal ini tampaknya sangat tidak mungkin, karena BTP pernah tersangkut kasus penistaan agama dengan tuntutan lima tahun penjara dan didakwa dengan putusan 2 tahun penjara.
Dan Undang-undang kita menyebutkan orang yang pernah terlibat kasus pidana dengan tuntutan minimal lima tahun atau lebih tidak boleh menjabat ke dalam pemerintahan seperti kepala daerah dan juga menteri.
Namun, kita semua sudah tau sepak terjang BTP mengurusi beragam semrawutnya tata pemerintahan di Jakarta salah satunya adalah sistem birokrasi di Jakarta itu sendiri.
Di bawah kepemimpinan BTP, birokrasi di Jakarta semakin mudah dan cepat, dan para pegawai yang tidak cekatan harus bersiap-siap di mutasi ke tempat yang tentu tidak mengenakkan.
Hasilnya pun sudah kita ketahui sekarang, mengurus birokrasi dan segala macam izin dimulai pada pemerintahan Jokowi-Ahok dan sekarang menjadi lebih mudah dan cepat, tanpa harus gregetan dengan pegawai DKI yang sering mengulur-ngulur waktu serta melempar tugas dan tanggung jawab.
Seandainya BTP menjadi Menteri Dalam Negeri, sudah pasti akan ada banyak gebrakan-gebrakan baru baru yang dikeluarkan dengan jurus super cepat memperbaiki birokrasi di kepegawaian Republik Indonesia ala Ahok.
