Aroma Pemilihan Presiden 2019 semakin kental terasa dan menurut saya semakin jelas dari manuver Politik yang dilakukan Jokowi pada senin 4 September 2017 lalu. Manuver Politik yang banyak menarik perhatian publik dan media massa adalah. Pertemuan Jokowi dan relawan Pro jokowi (Projo), di sport mall kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut Jokowi mengatakan tahun politik akan dimulai pada 2018. Pada september 2018 bakal ada penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden 2019. Masalah Kampanye adalah urusan para relawan seperti Pro Jokowi (Projo).
Bahkan Jokowi Pun mengingatkan para relawannya, tahapan Pilpres 2019 sudah akan dimulai satu tahun dari sekarang. Penetapan Capres dan Cawapres sudah dimulai september 2018 mendatang.
Menurut saya, tentu saja langkah Jokowi seperti seolah ingin memulai kinerja mesin Politik pendukung dirinya menuju pilpres 2019 mendatang. Dan tentu saja itu merupakan sebuah langkah yang sangat prematur. Kenapa saya katakan prematur? Karena sebagai Presiden yang sedang menjabat, seharusnya Jokowi lebih memperioritaskan janji-janji kampanyenya dan konsep nawacita ala Jokowi yang belum tercapai sepenuhnya.
Apalagi jarak antara Pilres 2019 Â dengan saat ini masih tergolong jauh rentang waktunya. Tentu saja ini merupakan sebuah manuver Politik. Karena elektabilitas Jokowi yang diperkirakan akan terus menerus menurun, adalah alasan mengapa Jokowi terlalu cepat tatap Pilpres 2019. Apalagi Jokowi adalah capres Pertahana. Karena secara etika Politik, terlalu cepat membicarakan kampanye adalah hal yang sangat tabu bagi capres Pertahana seperti Jokowi.
Jika kita flashback ke masa lalu. Fenomena Boomingnya popularitas Ahok sempat terjadi. Bahkan digadang-gadang Ahok adalah calon Gubernur yang tak ada lawan tanding yang seimbang. Bahkan karena sangking populernya Ahok. Elektabilitas ahok pada tahun 2015 lalu sempat menembus angka 60 persen.
Dikala itu banyak yang memprediksi Ahok akan menang dengan mudah. Karena dengan modal Elektabilitas 60 persen dan popularitas diatas angka 90 persen. Ya, ahok memang sangat populer dikala itu. Dari Sabang sampai Merauke tahu siapa ahok, dan pemberitaan media kepada ahok pada masa itu cukup positif. Dengan menampilkan beberapa hasil kerja Ahok yang digadang-gadang akan merubah wajah Ibukota seperti Negara Singapura.
Akan tetapi saya dikala itu tidak yakin Ahok dapat menang dengan mudah. Padahal hampir mayoritas teman saya adalah pendukung fanatik Ahok. Dan banyak dari mereka memprediksi Ahok akan menang. Kenapa saya tidak yakin? Karena dikala itu elektabilitas Ahok menembus angka 60 persen karena belum ada calon Gubernur selain Ahok yang deklarasi secara resmi dan sungguh-sungguh.
Meskipun bursa calon Gubernur DKI pada tahun 2015 lalu sudah mulai marak. Akan tetapi nama-nama yang masuk pada bursa tersebut, seperti Risma, Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno masih memiliki elektabilitas yang jauh dibawah Ahok. Rendahnya elektabilitas calon penantang Ahok tersebut diKarenakan belum ada deklarasi resmi dan serius dari tokoh-tokoh yang mengisi bursa Calon Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Jadi pada intinya yang buat elektabilitas Ahok berjaya diangka 60 persen adalah, karena belum ada calon Gubernur penantang Ahok yang deklarasi secara resmi. Sehingga dikala itu suara rakyat belum terpolarisasi. Coba bandingkan ketika calon penantang Ahok mulai deklarasi pada September 2016 lalu. Ketika Agus-Silvy dan Anies-Sandi deklarasi. Perlahan tapi pasti elektabilitas Ahok tergerus karena suara rakyat telah terpolarisasi ke Agus-Silvy dan Anies-Sandi.
Dipeghujung putaran kedua suara Ahok pun terus tergerus mentok diangka 40-42 persen. Berdasarkan angka tersebut saya berpendapat. Dari 60 persen massa pendukung ahok pada 2015 lalu. Ada sekitar 20-22 persen yang bisa berubah dengan adanya calon penantang dari pertahana. Sedangkan angka 40-42 persen adalah pendukung fanatik Ahok yang tidak mungkin bisa dirubah pandangan politiknya apapun yang terjadi.
Berdasarkan angka elektabilitas Jokowi pada hasil Survey Litbang Kompas diatas. Tentu memiliki kemiripan dengan elektabilitas Ahok yang berada diangka 40-42 persen. Menurut dari analisa saya berdasarkan hasil survey valid yang dibuat oleh kompas tersebut.
Angka 40-42 persen dari elektabilitas Jokowi tersebut mirip sekali dengan dengan elektabilitas Ahok pada masa akhir kampanye putaran pertama Pilkada DKI 2017 lalu. Mungkinkah suara Ahok pada Pilkada DKI 2017 akan menjadi sampel suara Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang?
Jika saya diberikan kesempatan untuk menjawab, mungkin saja. Karena suara jokowi pada Pilkada DKI 2012 lalu ada di angka 53 persen. Sedangkan Foke-Nara ada diangka 43 persen. Hasil tersebut berbanding lurus pada Pilpres 2014. Dimana Jokowi-JK ada diangka 53 persen. Dan Prabowo-Hatta 47 persen.
Jakarta adalah Indikator Nasional sehingga bisa saja hasil suara Pilkada DKI 2017 Menjadi cermin atau sampel dari hasil akhir Pilpres 2019. Karena Jakarta adalah gambaran dari prural dan Bhinekanya masyarakat Indonesia. Mungkin sebab inilah yang membuat banyak pengamat politik menyebut Pilkada DKI adalah barometer pemilu nasional.
Sehingga dengan angka elektabilitas Jokowi yang mentok diangka 40-42 persen tersebut. tentu angka yang sangat rawan. Apalagi jika sudah ada deklarasi resmi dari para capres penantang. Yang tentu saja bukan hal yang tidak mungkin akan membuat tergerus atau terpolarisasinya suara rakyat ke calon-calon penantang tersebut. Karena berkaca dari Pilkada DKI 2017 lalu, jika penantang secara resmi telah keluar. Maka itulah awal dari polarisasi suara, yang bisa berujung tergerusnya suara calon pertahana. Dalam hal ini Jokowi sebagai Capres Pertahana.
Maka dari itu angka 60 persen bagi calon pertahana agar bisa berkuasa kembali, adalah ukuran kemenangan kedepannya. Bahkan jika perlu tahap yang paling aman adalah angka 70 persen seperti elektabilitas SBY sebelum Pilpres 2009. Mengapa saya bilang harus diangka 70 persen? Belajar dari kasus Ahok, elektabilitas Ahok 60 persen pada 2015 pun tidak menentukan Ahok bisa menang mudah.
Sedangkan elektabilitas SBY menjelang Pilpres 2019 mencapai angka 70 persen. Dan ketika Pilpres 2009 berlangsung, angka elektabilitas SBY tercatat sebesar 60 persen. Itu berarti ada penurunan 10 persen dari hasil survey, meskipun SBY menang mutlak diangka 60 persen dikala itu.
Jokowi sepertinya sudah merasa elektabilitasnya tidak senyaman SBY pada menjelang Pilpres 2009 lalu. Sehingga dengan manuver politik Jokowi yang menginginkan para relawannya mulai bergerak untuk Pilpres 2019 mulai dari sekarang. Adalah ingin memastikan bahwa mesin politiknya harus bekerja lebih awal. Untuk menggenjot elektabilitas Jokowi yang mentok diangka 40-42 persen tersebut.
Tentunya dengan mulai bekerja lebih awalnya mesin Politik Jokowi tersebut. Maka dengan jarak waktu yang lebih dari setahun, bisa menggenjot elektabilitas Jokowi untuk lebih naik secara drastis lagi. Karena tentu saja Jokowi tidak ingin kejadian kekalahan Ahok berulang pada dirinya. Dikarenakan lamban dan tidak efektifnya mesin Politik parpol pendukung Ahok dikala itu. Meskipun Ahok memiliki relawan teman Ahok. Bahkan pada Pilkada DKI 2017 lalu banyak pendukung Jokowi yang tidak memilih Ahok.Sehingga Jokowi sudah mewanti-wanti hal tersebut.
Akan tetapi disamping antisipasi dini Jokowi yang ingin lebih awal menggerakkan mesin Politiknya. Ada hambatan yang justru akan menghambat Jokowi sendiri pada Pilpres 2019 mendatang. Hambatan tersebut adalah, dengan deklarasi dini Jokowi tatap Pilpres 2019. Tentunya akan memancing para calon-calon penantang Jokowi untuk keluar menuju panggung Politik Pilpres 2019.
Dengan momentum langkah dini Jokowi untuk tatap Pilpres 2019. Bagaikan momentum bagi calon-calon Presiden alternatif penantang Jokowi. Selain Prabowo yang sudah hampir pasti menjadi penantang Jokowi.
Karena para capres-capres alternatif selain Jokowi dan Prabowo. Atau mungkin bahkan prabowo itu sendiri. Akan mengikuti langkah Jokowi untuk mulai menatap secara serius pilpres 2019 mendatang. Dan mulai menggerakkan mesin politiknya seperti Jokowi. Para capres penantang seperti mendapatkan momentum dari dimulainya tahapan Pilpres 2019 mendatang, yang diawali dengan manuver politik Jokowi
Sehingga bukanlah hal yang tidak mungkin, jika langkah dini Jokowi tatap Pilpres 2019 yang bisa saja diikuti oleh para capres penantang Jokowi. Akan membuat polarisasi suara calon pertahana seperti yang terjadi pada Pilkada DKI 2017 lalu. Dan tentu saja bisa berujung tergerusnya elektabilitas jokowi itu sendiri. Karena dengan semakin dini para Capres penantang Jokowi untuk mengikuti langkah jokowi tatap pilpres 2019. Akan bisa berujung polarisasi suara dan tentu saja bisa berujung kekalahan Jokowi pada Pilpres 2019. Akibat semakin tergerusnya elektabilitas Jokowi akibat polarisasi suara tersebut.
