Akrobat Politik, Sesi Pembuka Jokowi Ma'ruf

Hal utama yang dibutuhkan rakyat nyaris luput dari perhatian. Pemerintah malah sibuk memerangi radikalisme. Mengidentifikasi rumah ibadah yang diduga terpapar radikalisme. Rasa-rasanya, tidak tepat. Rakyat butuh biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan terjangkau. 

Yang ada malah pemerintah berencana menaikkannya. Rupanya, ada solusi disalahterapkan. Seperti penyakit lain yang telah didiagnosa dokter, tapi resep lain pula yang diberikan. Rakyat butuh kemudahan, pemerintah malah menyulitkan. Biaya BPJS kok dinaikkan. Kontraproduktif.

Menjadi tidak relevan. Nauzubillahi mindzalik. Sampai kapan pemerintah bersikap begitu?, mengecewakan rakyatnya sendiri. Ribut debat soal radikalisme. Sementara rakyat menanti bantuan menurunkan harga BPJS.  Janganlah rakyat dikomersilkan.

Betulkah pemerintahan Jokowi Ma'ruf tak dapat diandalkan?. Rasanya tidak begitu. Mereka baru saja bekerja. Rakyat merindukan kejutan positif. Sekaligus, kabar gembira tentang program-program pro rakyat yang mereka wujudkan. Memangkas biaya-biaya pungutan ke rakyat berlebihan agar distop. 

Bukan memberi beban lebih. Rakyat itu dalam menghadapi banyak masalah, jangan ditambah masalah mereka. Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma'ruf Amin tak boleh biarkan rakyat dikerjain Menteri. 

Ketika BPJS mahal, rakyat miskin tak mampu menjangkau. Para pengangguran yang jumlah angakatan kerjanya (pengangguran) per Februari 2019 mecapai 6,82 juta orang. Totalnya tidak sedikit.

Data itu mengacu pada BPS yang dilansir CNNIndonesia.com belum lama ini. Jengkelnya, pemerintah masih fokus dengan akrobat politik. Kesibukan tentang susun Menteri yang kurang tepat penempatannya masih membayangi rupanya. Program produktif harus ditambah.

Jangan sibuk berbagi posisi dijajaran BUMN. Politik bagi-bagi kue kekuasaan masih saja terasa aromanya. Tarikan itu menyita konsentrasi pemerintah agar memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat. 

Belum lagi harga sembako, tarif dasar listrik, pajak, yang lambat laun pemerintah akan menaikkannya. Kehadiran pemerintah salah satunya adalah mengurai problem yang dihadapi rakyat. 

Meringankan rakyat yang kesusahan secara ekonomi. Tidak menambah beban rakyat. Rasanya tidak elok, pemerintah malah curhat pada rakyat. Menampakkan diri, seolah lemah. Salah besar itu. 

Pemerintah itu diberi power memerintah. Silahkan memanfaatkan secara positif legalitas pemerintah. Dengan keunggulan itu, pemerintah mengembangkan pula sisi nilai kemanusiaan rakyat. Jangan dikerdilkan atau disepelehkan potensi rakyat.

Digunakan untuk mengayomi dan memberi kemudahan kepada rakyat. Menjawab satu per satu permasalahan yang dialami rakyat. Jangan berdiam diri. Selaku pelayan publik, pemerintah sejatinya melayani. 

Penyelesaian masalah bangsa memang perlu dimulai dari hulu. Sampai hilir dicicil perlahan penyelesaian masalah. Stop menerapkan program tambal sulam, karena problem yang diderita rakyat kian bertambah. Penyelesaian masalah kurang tepat sasaran, sulit selesainya. 

Pemerintah harus cepat dan tepat hadir memberi solusi. Kemudian sungguh-sungguh menjawab keluh-kesah rakyat. Akrobat politik yang dipertontonkan elit pemerintah dan elit parpol sebetulnya hanya tipuan. 

Ramai-ramai media dipergilirkan untuk membuat framing misalkan, akhirnya rakyat terkecoh. Barulah kemudian, target pemerintah menjalankan proyek tertentu dijalankan. Panggung politik yang melebihkan tontonan sensasional kita harapkan dikurangi. 

Kalau pemerintah membesar-besarkan soal pemberantasan radikalisme. Lalu berhasil memalingkan perhatian publik dari naiknya harga BPJS dan kebijakan yang membebankan rakyat lainnya diputuskan, itu tandanya pemerintah kita masih licik. 

Pemerintah masih mempertahankan cara tipu-tipu pada rakyat sendiri. Akrobat politik hanya menguras waktu pemerintah, karena serapi dan sebaik apapun yang disimpan. Namanya 'bangkai' atau bau, akan tercium juga dan diketahui rakyat. 

Harus lebih transparan pemerintah kita dalam mengelola Negara Indonesia yang besar ini. Jangan semua kebijakan besar, serba rahasia dan diam-diam dilakukan. Setelah ada resistensi publik barulah pemerintah menyalahkan lagi rakyat. Hal tersebut, tentu sangat tidak terpuji. 

Ini sesi awal, dari cerita kepemimpinan Jokowi Ma'ruf yang tentu bakal bersambung. Awal yang baik, umumnya menghasilkan akhir yang baik. Tapi, bila sesuatu yang awalnya buruk, membawa kecewa. Maka kita tinggal menantikan ending yang menegangkan. 

Tentu sampai akhir periode Jokowi Ma'ruf kita tidak mengharapkan tontonan perilaku kepemimpinan yang bermental budak. Biarlah Jokowi sebagai pioneer dalam menentukan kemana arah Bangsa Indonesia. Bukan sekedar mendengar intervensi dan dikte dari pihak lain. 

Kita tidak sekedar menanti kemahiran kata-kata dan apalogi pemerintah. Berhentilah bermain akrobat politik. Yang diinginkan rakyat ialah kerja penuh ketulusan membang Indonesia. Benar-benar memiliki niat baik memajukan Indonesia. [*]