Bagaimana Perkembangan Demokrasi di Indonesia dari Masa ke Masa?

Setelah peristiwa mengenaskan tahun 1965 yaitu G30S PKI, bergantilah pemimpin negara Indonesia dari Soekarno menuju Soeharto. Era ini juga sering disebut dengan era demokrasi Pancasila. Dalam Era ini pancasila digunakan sebagai landasan dalam demokrasi. 

Sama dengan demokrasi-demokrasi sebelumnya yaitu masih terdapat banyak penyimpangan di dalammnya antara lain adalah pemilu yang dilaksanakan tanpa adaanya kejujuran dan keadilan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kekuasaan kehakiman (Yudikatif) memiliki kebebasan dalam berpolitik yang tidak mandiri, yang dimana para hakim merupakan para anggota PNS Departemen kehakiman, kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, sistem kepartaian yang otonom dan berat sebelah, & maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Setelah berakhirnya rezim orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal sebagai istilah reformasi. Demokrasi ini berkuasa dari tahun 1998 hingga sekarang ini.

Era reformasi adalah tahap demokrasi yang kembali ke prinsip dasarnya, termasuk desentralisasi, dilaksanakannya pemilu untuk memilih pemimpin di Indonesia, jaminan yang lebih besar terhadap hak-hak dasar warga negara, dan perekrutan politik yang dilaksanakan secara terbuka .

Kembali lagi seperti era-era demokrasi sebelumnya pada era reformasi ini juga terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan atas kebebasan yang telah diberikan pada era ini. contohnya, dikutip dari fisib.unpak.ac.id, banyak ditemukannya konflik berbasis perbedaan agama dan budaya terjadi di masyarakat, maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, serta bermunculannya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme. 

Di level pemerintahan dan politik, kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya dari aspek supremasi hukum, juga cukup mengkhawatirkan. 

Salah satunya yang bisa kita lihat adalah dari maraknya tindakan yang melanggar HAM (hak asasi manusia), Rancangan berbagai Undang-Undang seperti Revisi UU KPK, RKUHP yang tidak mempertimbangkan aspirasi dari publik, keberadaan UU ITE yang menyulitkan pejuang HAM, beberapa penerbitan Perpu yang tidak dikaji secara objektif dan masih banyak lagi tantangan dalam era Reformasi ini.

Lalu, apa yang harus kita lakukan agar demokrasi di Indonesia tetap terlaksana dengan baik, adil dan jujur? Salah satunya adalah dalam proses pemilihan umum pemimipin di Indonesia harus dilakanakan secara transparan, tanpa adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan di dalamnya.

Dan masyarakat harus membekali diri dengan pendidikan politik dan demokrasi yang baik supaya kebebasan berpendapat yang diberikan pada era demokrasi ini dapat diutarakan dengan kritis, santun, dan bertanggungjawab.

Tanpa adanya suatu pembekalan pendidikan yang baik, masyarakat akan mudah terombang-ambing dan nasib negara Indonesia juga akan terancam. Karena dalam demokrasi ini masyarakat memilki kekuasan penuh atas negara.

Sumber: Detik.com dan fisib.unpak.ac.id.