Wacana pemindahan ibu kota baru, akhir - akhir ini mulai mencuat kembali kepermukaan. Wacana ini sebenarnya sudah sontak dibicaran sejak dahulu pada masa Presiden Soekarno, namun baru pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo wacana tersebut akan segera terealisasikan. Kabupaten Penanjam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimatan Timur dipilih menjadi lokasi yang paling ideal untuk calon ibu kota Indonesia. Hal tersebut disampaikan secara resmi oleh Presiden Jokowi pada konvrensi pers pada Senin (26/8/2019) di Istana Negara dan turut didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Secara administratif, wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terletak di Provinsi Kalimantan Timur, lebih tepatnya terletak di antara Kabupaten Pasir, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kertanegara, dan Kota Balikpapan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik tahun 2018, Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Abdul Gafur Mas'ud ini memiliki luas wilayah sekitar 3.333,06 kilometer persegi, yang terdiri dari 3.060,82 km persegi wilayah daratan, dan 272,24 km persegi wilayah lautan. Kabupaten ini terdiri dari 4 kecamatan yakni Babulu, Waru, Penajam, dan Sepaku. Dengan Jumlah penduduknya sebanyak 157.711 jiwa, dengan dominasi penduduk laki-laki sejumlah 82.431 jiwa.
Pulau Kalimantan memang sudah dari dulu sering digadang - gadang sebagai lokasi yang tepat untuk dijadikan Ibu Kota baru menggantikan DKI Jakarta yang kian padat dan sesak. Alasan utama yang melatar belakangi pemilihan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terletak di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Ketersediaan lahan yang melimpah serta potensi bencana yang minim baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, gunung berapi maupun tanah longsor, serta berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yakni Samarindan dan Balikpapan menjadi alasan yang paling mendukung dijadikan sebagai Ibu Kota Negara baru. Selain itu, letak pulau Kalimantan yang dirasa cukup strategis, di tengah-tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), membuat akses dan mobilitas barang maupun orang menjadi lebih mudah dan efisien.
Dari latar belakan yang telah dijabarkan diatas pernahkah berfikir, apakah dampak yang ditimbulkan dari perpindahan ibu kota??? Sebenarnya banyak dampak yang ditimbulkan dari dari pemindahan ibu kota baru ini baik dari segi ekonomi, sosial, kebudayaan bahkan dampak yang dapat dilihat langsung yaitu dampak terhadap lingkungan. Apalagi Kalimantan dikenal dengan hutan tropis dan hutan lindung yang luas. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah perihal potensi deforestasi yang akan meningkat kala Kalimantan dibangun sebuah kota seluas 400.000 hektare dengan cepat. Berdasarkan laporan dari salah satu organisasi non-pemerintah (non-governmental organization/NGO), World Wide Fund (WWF) tahun 2017, hutan di Kalimantan termasuk dalam salah satu paru-paru terbesar di dunia. Luasnya mencapai 40,8 juta hektare. Hutan seluas itu telah menjadi rumah bagi 6% dari flora dan fauna dunia. Ada pula satwa unik, seperti Orangutan yang bergantung pada hutan sebagai satu-satunya habitat hidup alaminya. Dan sebagian telah beralih fungsi lahan menjadi pemukiman, perkebunan, dan tambang, WWF memperkirakan Kalimantan akan kehilangan 75% hutan pada tahun 2020.
Selain itu, memindahkan ibu kota negara ke pulau Kalimantan yang sebagian besar memiliki lahan gambut yang mudah terbakar dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan serta dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan secara signifikan. Dan pemindahan ibu kota ini belum tentu menjamin juga masalah lingkungan di Jakarta atau pulau Jawa akan terselesaikan. Disis lain, jika pusat aktivitas pemerintahan dipindah ke Kalimantan, tetntu semakin banyaknya penduduk yang bermigrasi ke ibu kota negara baru akan mendorong ekspansi lahan pertanian karena permintaan makanan meningkat. Selain itu, Pembangunan pemukiman semakin marak, lahan yang dulunya adalah hutan bisa jadi akan berubah menjadi pemukiman bahkan dapat dijadikan tempat industri disekitar ibu kota baru. Bagaimanapun, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan lahan akan meningkat, baik untuk kebutuhan tempat tinggal maupun kebutuhan industri. Orang -- orang akan makin membakan hutan baik di sekala kecil atau sekal besar untuk membuka lahan baik itu perumahan, pertanian ataupun industri. Akibatnya kebakaran hutan akan sering terjadi lagi, dan sangat mungkin terjadi karena perubahan iklim, maka ibu kota negara yang baru akan lebih rentan berhadapan dengan asap kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung. Belum lagi permasalahan penambangan yang belum terselesaikan, seperti penambangan liar serta lubang bekas tambang yang belum tereklamasi yang menelan banyak korban jiwa. Namun dampak posistif lainya, pemerintah pusat juga jadi lebih mudah melakukan pengawasan lingkungan karena lokasinya yang dekat. Serta, laporan masyarakat akan kerusakan hutan akibat perluasan kegiatan usaha seperti untuk tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit dapat lebih cepat didengar oleh pemerintah.
Beberapa upaya yang dapat dilakuakan untuk meminimalisir permasalahan lingkungan diatas yakni, Kalimantan Timur yang pada dasarnya merupakan memiliki wilayah hutan tropis yang begitu luas dan berperan sebagai paru-paru dunia. Dibutuhkan  pendekatan pembangunan yang berbasis alam. Selain itu pemerintah harus berani melakukan penanaman pohon kembali, hingga merestorasi ekosistem hutan bakau dan tanah gambut.Â
