Pada sebuah berita yang mengungkapkan bahwa presiden Amerika Serikat Joe biden sedang berjuang untuk mendapatkan perdetujuan warga Amerika dalam hal menangani lonjakan migran di perbatasan AS-Meksiko dan penanganannya terhadap kekerasan senjata. Berita itu di lakukan ABC News yang bekerjasama dengan Ipsos.
Menurut berita itu,Ketika perbatasan Selatan di AS berurusan dengan lonjakan bersejarah dalam penyebrangan migran, 57 persen orang Amerika mengungkapkan bahwa mereka tidak setuju dengan cara pemerintah saat menangani situasi tersebut.
Suara setuju dan mendukung kebijakan perbatasan Biden kebanyakan dating dari para pendukung Partai Demokrat. Meski 33 persen responden yang diidentifikasi sebagai Demokrat mengatakan mereka tidak setuju.
Sebagian besar pendukung Partai Republik, yakni 89 persen tidak setuju, sementara 54 persen responden independent ingin melihat perubahan. Mayoritas orang Amerika, yakni 54 persen juga melihat situasi ini sebagai “krisis”, kata kata yang sering di abaikan oleh pejabat gedung putih.
Biden telah menghadapi pengawasan yang meningkat atas penyebaran di perbatasan, terutama Ketika menyangkut anak di bawah umur tanpa pendamping, banyak dari mereka di laporkan ditahan di fasilitas yang kewalahan beberapa hari setelah mandat federal 72 jam.
Dia mendapat nilai tinggi untuk penanganan nya terhadap pandemi covid 19 dan distribusi vaksin, tetapi dia juga gagal di bidabg kekerasan senjata, domana mayoritas juga melihat Gedung putih kurang.
Menyusul beberapa penembakan mematikan, termasuk satu di Colorado dan satu lagi di Texas, Biden menghadapi tekanan dari Demokrat untuk memberlakukan undang undang senjata yang lebih ketat, sementara Partai Republik menolak undang undang potensial tersebut.
Menurut pendapat,57 persen mengatakan mereka tidak setuju dengan penanganan kekerasan senjata oleh Biden.
Orang Amerika paling terpecah Ketika di tanya apakah Biden telah berhasil “menyatukan” negara, sebuah janji yang dia buat berkali kali Ketika menentang manntan Presiden Donald Trump.
Hnya 30 persen responden yang mengatakan Biden berhasil memenuhi janji kampanyenya sementara 30 persen lainnya mengatkan tidak. Sementara 40 persen lainnya mengambil sikap netral atas pertanyaan itu.
Menurut pendapat saya mengenai kasus ini adalah Krisis perbatasan ini cukup memberikan potensi ancaman yang serius jika tidak ditangani. Seperti narkoba jenis fentanyl dibawa dari meksiko melalui anak tanpa orang tua, atau munculnya kelompok bersenjata seperti kartel.
Menurut World Population Review, Meksiko merupakan negara dengan produksi minyak urutan ke 12 pada tahun 2022 dan memiliki tempat wisata yang konstan mendapatkan menarik turis asing untuk menghabiskan dana nya di meksiko. Artinya, Meksiko merupakan negara yang cukup maju untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun, permasalahan utama dalam negara Meksiko tidak sepenuhnya berada pada sektor ekonomi, melainkan keamanan rakyatnya dari kelompok kartel. Menurut NPR Daily News, presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador memberikan kebijakan non konfrontasi terhadap meningkatnya kegiatan kartel membuat aktivitas criminal yang dilakukan oleh kelompok kelompok kartel semakin parah.
Pada masa Presiden Donald Trump, kebijakan perbatasan sangat ketat demi mencegah nya angka imigran illegal yang masuk kedalam Amerika Serikat. Pada saat Presiden Joe Biden menjabat, kebijakan tersebut kurang di perhatikan karena Presiden Biden mengutamakan para imigran untuk masuk ke Amerika Serikat dengan naungan hak asasi manusia pada debat presiden tahun 2020. Kebijakan perbatasan tidak ada yang berubah sejak administrasi Donald Trump, yang membedakan adalah bagaimana presiden melaksanakan keijakan tersebut.
Kebijakan perbatasan Biden dikenal dengan open door policy, istilah ini merupakan label dari kubu politik republican dalam kinerja presiden Biden yang kurang memperhatikan perbatasan negara di wilayah Selatan, menurut MSN (Microsoft Network). Kurang memperhatikan dalam hal ini seperti para imigran masuk ke perbatasan AS tanpa adanya screening dan pendataan. Tentu, hal ini jika di teruskan akan mengakibatkan berbagai permasalahan.
Jika kita membandingkan efektivitas kinerja dengan Presiden sebelumnya Donald Trump, terlihat disparitas antar kedua presiden dalam menjaga perbatasan negara. Presiden Donald Trump memilik kebijakan yang sebelumnya Migrant Protection Protocol (MPP) di kenal dengan nama informal nya sebagai Remain at Mexico policy, kebijakan ini di gunakan untuk melawan meningkatnya para imigran pada perbatasan Selatan. Hal ini seperti mengembalikan imigran Kembali ke meksiko sembari menunggu klaim asylum selama kisaran bulanan bahkan tahunan ketimbang menunggu di Amerika Serikat.
Dengan demikian, antara kedua kinerja presiden kita dapat melihat kalau krisis perbatasan yang terjadi di Texas-Meksiko merupakan suatu krisis yang mengancam keamanan warga Texas, tetapi juga imigran dari Meksiko. Pertama dari sisi Meksiko dengan kebijakan presidennya yang kurang konfrontatif dalam melawan kartel mengakibatkan aktivitas criminal dan terror yang semakin merebak di meksiko, ditambah lagi dengan faktor ekonomi yang mana Sebagian warga Meksiko ingin mencari kesempatan kerja yang layak dan memiliki lingkungan yang aman dan jauh dari kartel. Kedua, akibat dari masuknya narkoba di wilayah Selatan Amerika Serikat tentu memberikan kekhawatiran jika rakyat AS mengonsumsi narkoba dengan dosis yang mematikan, hal ini juga mengarah kepada keamanan perbatasan AS sejak kartel dari meksiko mulai muncul di perbatasan.
Fenomena tersebut dapat berakibat fatal jika criminal masuk kedalam AS dan melakukan kegiatan kriminal. Presiden Joe Biden tentu sedang berfokus kepada konflik Rusia-Ukraina, Namun permasalahan di wilayah Selatan harus di perhatikan. Meskipun Presiden Joe Biden memiliki pendekatan yang berbeda, kebijakan MPP( Migrant Protection Protocol) perlu di perketat guna mencegah penyebaran narkoba, masuknya imigran gelap, dan juga keamanan perbatasan dari aktivitas kartel
