MUI Penyebab Maraknya Fundamentalis?

FPI adalah salah satu representasi Fundamentalis Islam yang tumbuh sejak lengsernya Orde Baru, entah tumbuh darimana banyak yangtidak memahaminya, tahu tahu ada dan segera eksis dengan segala konsekwensi pembiayaannya yangtidak kecil.

Dengan wajah sangar dan garang akankah memperoleh sympati dan teman, tentu akan sangat menurunkan minat siapa saja untuk bergabung, kecuali bagi orang orang yang memperoleh manfaatnya, nah disanalah sebenarnya biaya itu dibutuhkan, tanpa  adanya madu disana tentu tidak akan menarik para pengikut yang berani melakukan tindakan sangar dan menyeramkan.

Tumbuhnya FPI yang kemudian diikuti dengan lahirnya Lasykar Jihad yang lebih agresif lagi, dengan ikut serta bekerja mengaduk aduk Ambon, Poso dan Palu, yang hingga kini luka luka petikaian itu masih ada dan meninggalkan bekas yang sulit untuk dihilangkan.

Tentu saja mereka hanyalah kelompok kecil dan sedikit, ya itu tadi tidak ada seorangpun yang mau mendekati perilaku sangar dan menyeramkan, kecuali untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, mungkin bisa menjadi kegiatan yang menghasilkan pendapatan tanpa kerja, atau menghasilkan karya. 

Mayoritas Ummat Islam hingga mencapai 85 % adalah Ummat Islam dibawah Muhammadiyah dan NU, mereka yang fundamentalis jelas dibawah 5 %, karena masih dikurangi para pengikut aliran aliran lain diluar kekerasan.

Gus Dur mensinyalir sumber daripada tumbuhnya Fundamentalis macam FPI, penyebabnya adalah MUI Gus Dur saat menyampaikan catatan akhir tahun 2007. MUI dianggapnya sebagai penyebab munculnya fundamentalisme dan radikalisme. Ini karena pernyataan MUI soal ajaran agama yang harus dilindungi.

"Munculnya fundamentalisme atau radikalisme ini diakibatkan oleh MUI sendiri yang mengatakan ajaran agama harus dilindungi. Beberapa waktu lalu Sekjen MUI Ikhwan Syam mengatakan MUI kan tugasnya bikin fatwa. Pendapat tersebut saya bantah dalam tulisan saya yang akan terbit," ujar Gus Dur.

Gus Dur menyampaikan hal itu dalam acara Catatan Akhir Tahun Gus Dur di Hotel Santika, Jalan KS Tubun, Jakarta, Minggu (30\/12\/2007).

Harusnya yang dilakukan MUI tidak hanya sekadar mengeluarkan fatwa saja. Gus Dur juga mengkritisi pemakaian kata sesat yang sering dikeluarkan MUI dalam fatwanya. Masalah-masalah aliran kepercayaan seharusnya tidak lagi ditangani MUI melainkan Pakem, sehingga tidak mudah dikatakan sesat. Sebab di dalam Pakem banyak pihak yang terlibat seperti kejaksaan, polisi dan sebagainya.

sekarang hal itu masih saja terjadi mengkafirkan orang lain dan menganggap penistaan agama serta penistaan Islam dan Alquran, adalah ladang garapan MUI, dengan itulah memberikan peluang bagi fundamentalis untuk mengisi kekosongan ini dengan kekerasan

"Contoh di Tasikmalaya, beberapa waktu lalu aliran Wahidiyah yang sebenarnya hanya kumpulan pembaca salawat, tapi oleh MUI setempat disebut sesat," kata Gus Dur. Padahal UU menjamin kebebasan berbicara dan kemerdekaan berpendapat. 

Gus Dur mengatakan bahwa, orang sudah lupa atau melupakan diri, bahwa Indonesia bukan negara Islam. Indonesia adalah negara nasional. Negara yang didasari oleh Panca Sila dan UUD `1945, serta Bangsa yang terdiri dari bermacam macam Agama, Ras dan budaya, Bhinneka Tunggal Ika.

Gus Dur menegaskan waktu itu, "Jadi bubarkan MUI, dia bukan satu-satunya lembaga kok, masih banyak lembaga lain yang memiliki kekuatan mengeluarkan fatwa bagi Ummatnya masing masing, seperti NU dan Muhammadiyah. Jadi jangan gegabah keluarkan pendapat," cetusnya.

Dalam refleksi akhir tahunnya, Gus Dur juga menyoroti soal utang pemerintah yang mencapai 600 miliar dolar AS. Persoalan utang ini dinilainya sebagai imbas globalisasi yang telah mengubah nilai-nilai dasar yang kita anut.

Ladang subur Fundamentalis yang dipelihara sejak zaman Orde Baru, dipelihara dengan konsisten oleh MUI hingga sampai sekarang ini, padahal seharusnya sudah tidak lagi bisa digunakan ketika peta perpolitikan Nasional berubah, dimana system politik kita menjadi Demokratis. Justru kini mereka bergerak malah semakin luas, menyodorkan Hukum Hukum Islam untuk di berlakukan, Pengkafiran pihak lain yang tidak sejalan, bahkan penghujatan terhadap bendera dan Lagu Indonesia Raya.

Selain itu juga menyodorkan terus menerus pola pemerintahan yang dilandasi oleh pranata diluar ketentuan Konstitusi yang sudah disepakati, bahkan upaya mendirikan Negara Islam menjadi perjuangan para fundamentalis dengan menggunakan kekerasan Radikalis.

Asal muasalnya adalah masuknya mereka dijajaran kepengurusan MUI, serta paham yang masuk kedalam Majelis Ulama Indonesia, sebagai wakil dari Organisasi masa islam yang kecil diluar NU dan MUhammadiyah.

Fatwa yang bernuansa keagamaan tentu akan membawa dampak yang tidak kecil didalam kehidupan di masyarakat, kemudian berkembang menjadi kekuatan politik sehingga mulai ikut campur didalam politik, Ahok dan Pilkada DKI 2017 mendatang, adalah salah satu wujud kegiatan fundamentalis merebut tampuk pimpinan politik sebagai batu loncatan untuk lebih leluasa mewujudkan cita cita mereka. 

Oleh karena itulah sekarang semakin merajalela hingga melingkupi urusan urusan diluar keagamaan, sertifikasi halal menjadi modus ikut dalam percaturan ekonomi, sertifikat halal yang hari ini masih seputar makanan, kini sudah mulai berkembang kepada sertifikasi Halal untuk kegiatan investasi, apa yang terjadi adalah penipuan investasi yang terjadi dimana mana dengan akibat timbulnya kerugian masyarakat hingga triliunan rupiah. 

Bahkan dengar dengar mereka melanjutkan sertifikasi halal juga akan melanda sektor pakaian, baju, sepatu dan asessoris yang lain, betapa besar dana masyarakat yang terkumpul, sementara MUI hanyalah Organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan, tentu saja sama sekali tidak memahami dinamika bisnis, dan juga akunting, bahkan telah merugikan masyarakat ketika investasi emasnya berantakan, duit yang terkumpul hilang begitu saja bersama Direktur Utamanya beserta duitnya terbawa.

Kini masyarakat menggugat MUI untuk bertanggung jawab karena sesungguhnya mereka menanamkan modal di sektor emas itu hanya karena melihat fakta MUI merekomendasikan dan memberi sertifikat Halal kepada kegiatan ekonomi atau Bisnis tersebut.

Kasus Al maidah 51 Ahok menjadi alasan MUI melakukan penghujatan dan tuduhan penistaan terhadap Al Quran dan Islam, sekaligus sebagai cara menunjukan eksistensinya sebagai masa yang brillian, yang berakibat terjadinya kegaduhan politik, tentu membuat kondisi kehidupan tidak tenteram, bahkan akan dilanjutkan Demo2 yang tak jelas juntrungnya, hasilnya hanyalah ketakutan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat., 

Majunya MUI sebagai ujung tombak penistaan Calon Gubernur Ahok, menjadi komoditas yang bisa ditawarkan kepada kedua calon lawan ahok.  tawaran kerjasama dengan membutuhkan dana besar sebagai alat menenggelamkan Ahok sekaligus mengangkat Calon lawan Ahok pada Pilkada 2017 mendatang.

Dengan issue SARA dan Agama, meneror Calon Gubernur Ahok kalau perlu pembunuhan karakter digunakannya,  sehingga memberikan jalan lempang kepada calon yang mau bekerjasama merebut suara pada Pemilu.

Namun apalah daya, masyarakat saat ini sudah tidak lagi mudah terbawa oleh skenario dan keinginan para Calon Gubernur yang memiliki ambisi menjadi Gubernur, dari sinilah awal kekisruhan ketika mulai ikut mengusik Politik, yang dimasa yang akan datang akan lebih dahsyat dan rumit lagi.

Muncul pendukung pendukung dari para fundamentalis, dengan imbalan yang lebih besar dari pada biaya yang sudah dikeluarkan, posisi politik Islam dan hukum Islam sebaga ialat bargaining untuk meraih sebesar besarnya keuntungan pribadi dan golongan.

Oleh sebab itu sudah seharusnyalah Pemerintah segera mengevaluasi keberadaan MUI, sesuai dengan visi Gus Dur yang merekomendasikan MUI saatnya dibubarkan, mengembalikan fungsi keagamaan kepada dua Ormas terbesar NU dan Muhammadiyah, sebagai panutan Ummatnya masing masing.

Diluar Ormas NU dan Muhammadiyah,ya mesti kembali kepada masing masing aliran yang ada. sesuai kemampuan dan tanggung jawabnya masing masing.

Tidak perlu menimbang dan merenung lagi, segerakanlah penyelesaian MUI ini agar kehidupan berbangsa dan bernegara kita kembali normal tenteram  seperti sedia kala tanpa ada nuansa kekerasan dan menghilangkan pengaruh fundamentalis didalam Islam.

Momentum yang sekarang ini ada, merupakan saat yang paling tepat melaksanakan program pembubaran MUI dan menghilangkan segala eksistensinya.

Merdeka! Merdeka! Merdeka!

 Jakarta, 14 Oktober 2017

Zen Muttaqin