MUI Penyebab Maraknya Fundamentalis?

Gus Dur mengatakan bahwa, orang sudah lupa atau melupakan diri, bahwa Indonesia bukan negara Islam. Indonesia adalah negara nasional. Negara yang didasari oleh Panca Sila dan UUD `1945, serta Bangsa yang terdiri dari bermacam macam Agama, Ras dan budaya, Bhinneka Tunggal Ika.

Gus Dur menegaskan waktu itu, "Jadi bubarkan MUI, dia bukan satu-satunya lembaga kok, masih banyak lembaga lain yang memiliki kekuatan mengeluarkan fatwa bagi Ummatnya masing masing, seperti NU dan Muhammadiyah. Jadi jangan gegabah keluarkan pendapat," cetusnya.

Dalam refleksi akhir tahunnya, Gus Dur juga menyoroti soal utang pemerintah yang mencapai 600 miliar dolar AS. Persoalan utang ini dinilainya sebagai imbas globalisasi yang telah mengubah nilai-nilai dasar yang kita anut.

Ladang subur Fundamentalis yang dipelihara sejak zaman Orde Baru, dipelihara dengan konsisten oleh MUI hingga sampai sekarang ini, padahal seharusnya sudah tidak lagi bisa digunakan ketika peta perpolitikan Nasional berubah, dimana system politik kita menjadi Demokratis. Justru kini mereka bergerak malah semakin luas, menyodorkan Hukum Hukum Islam untuk di berlakukan, Pengkafiran pihak lain yang tidak sejalan, bahkan penghujatan terhadap bendera dan Lagu Indonesia Raya.

Selain itu juga menyodorkan terus menerus pola pemerintahan yang dilandasi oleh pranata diluar ketentuan Konstitusi yang sudah disepakati, bahkan upaya mendirikan Negara Islam menjadi perjuangan para fundamentalis dengan menggunakan kekerasan Radikalis.

Asal muasalnya adalah masuknya mereka dijajaran kepengurusan MUI, serta paham yang masuk kedalam Majelis Ulama Indonesia, sebagai wakil dari Organisasi masa islam yang kecil diluar NU dan MUhammadiyah.

Fatwa yang bernuansa keagamaan tentu akan membawa dampak yang tidak kecil didalam kehidupan di masyarakat, kemudian berkembang menjadi kekuatan politik sehingga mulai ikut campur didalam politik, Ahok dan Pilkada DKI 2017 mendatang, adalah salah satu wujud kegiatan fundamentalis merebut tampuk pimpinan politik sebagai batu loncatan untuk lebih leluasa mewujudkan cita cita mereka. 

Oleh karena itulah sekarang semakin merajalela hingga melingkupi urusan urusan diluar keagamaan, sertifikasi halal menjadi modus ikut dalam percaturan ekonomi, sertifikat halal yang hari ini masih seputar makanan, kini sudah mulai berkembang kepada sertifikasi Halal untuk kegiatan investasi, apa yang terjadi adalah penipuan investasi yang terjadi dimana mana dengan akibat timbulnya kerugian masyarakat hingga triliunan rupiah. 

Bahkan dengar dengar mereka melanjutkan sertifikasi halal juga akan melanda sektor pakaian, baju, sepatu dan asessoris yang lain, betapa besar dana masyarakat yang terkumpul, sementara MUI hanyalah Organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan, tentu saja sama sekali tidak memahami dinamika bisnis, dan juga akunting, bahkan telah merugikan masyarakat ketika investasi emasnya berantakan, duit yang terkumpul hilang begitu saja bersama Direktur Utamanya beserta duitnya terbawa.

Kini masyarakat menggugat MUI untuk bertanggung jawab karena sesungguhnya mereka menanamkan modal di sektor emas itu hanya karena melihat fakta MUI merekomendasikan dan memberi sertifikat Halal kepada kegiatan ekonomi atau Bisnis tersebut.

Kasus Al maidah 51 Ahok menjadi alasan MUI melakukan penghujatan dan tuduhan penistaan terhadap Al Quran dan Islam, sekaligus sebagai cara menunjukan eksistensinya sebagai masa yang brillian, yang berakibat terjadinya kegaduhan politik, tentu membuat kondisi kehidupan tidak tenteram, bahkan akan dilanjutkan Demo2 yang tak jelas juntrungnya, hasilnya hanyalah ketakutan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat.,