Konsep perjanjian pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (B.W.) atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Namun, pada praktiknya, masih ada orang-orang yang dilaporkan ke Polisi karena tidak memenuhi janji yang telah ditentukan. Umumnya, pihak pelapor merasa bahwa orang tersebut telah menipu pelapor karena janji yang harus dilaksanakan ternyata tidak dipenuhi, padahal pelapor telah menyerahkan barang dan/atau uang kepada orang tersebut.
Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum dan timbul pertanyaan yaitu kapan sih seseorang yang tidak memenuhi sebuah perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga penyelesaian perkaranya harus dilakukan secara perdata? Kemudian, kapan orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan penipuan yang penyelesaian perkaranya dilakukan secara pidana?
Sebelum melangkah jauh membahas dan membedah kedua hal ini, alangkah lebih baiknya untuk mengetahui dan memahami apa sih perjanjian menurut hukum dan perjanjian yang sah itu bagaimana? Kemudian baru membahas soal, apa sih wanprestasi itu? Tentu, jika bicara wanprestasi, ada yang namanya prestasi atau pemenuhan terhadap kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian itu. Maka muncul lagi pertanyaan, apa sih Prestasi itu?
Prestasi dalam suatu Perikatan, Perjanjian, atau Kontrak
Mengenai prestasi itu sendiri, diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:
“perikatan ditunjukkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”
Sekarang pertanyaannya, apa sih perikatan itu? Sebagaimana Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan bahwa, perikatan, lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Apalagi maksudnya itu? Perikatan yang lahir oleh karena persetujuan tentu itu yang akan dibahas ini terkait dengan asas dalam hukum kontrak yang disebut juga asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata yaitu:
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.”
Dapat dikatakan bahwa berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak (pacta sunt servanda) dalam Pasal 1338 KUHPerdata di atas, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan namanya, dan bagaimanapun bentuknya. Entah itu nantinya dalam kontrak bentuknya kontrak bernama (benoemde) atau disebut dengan Kontrak Nominaat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata atau bentuknya kontrak tidak bernama (onbenoemde overeenkomst) atau kontrak innominat yang disebut juga sebagai contract waaraan de wet geen naam heeft gegeven en dat slechts gebonden is aan de wettelijke bepalingen m.b.t. overeenkomsten in het algemeen, dus niet aan speciale regels. (I. S. J. Houben, 2019).
Atau kontrak yang di atur di luar dari KUHPerdata dikenal pula perjanjian lainnya, seperti kontrak joint venture, kontrak production sharing, leasing, franchise, kontrak karya dan lain sebaginya.
Asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat- syarat sahnya perjanjian dalam KUHPer. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata antara lain: (Salim H.S., 2015)
- Kesepakatan, mereka yang mengikatkan dirinya. Atau sederhananya kesepatakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (dwaling, mistake), paksaan (dwang, dures), dan penipuan (bedrog, fraud). Secara a contrario, berdasarkan pasal 1321 KUHPerdata dan lebih lanjut dalam Pasal 1328 KUHPerdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau kecakapan para pihak. Menurut Pasal 1329 KUHPerdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang, contohnya anak di bawah umur atau mereka yang dengan gangguan kejiwaan.
- Suatu pokok persoalaan tertentu. Persolaan tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut pasal 1333 KUHPerdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPerdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
- Suatu sebab yang tidak dilarang atau biasa dikenal dengan suatu sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam pasal 1337 KUHPerdata.
Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya perjanjian tersebut dibagi lagi menjadi dua yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.
- Kesepakatan para pihak dalam perjanjian;
- Kecakapan para pihak dalam perjanjian.
Ini disebut juga syarat subjektif suatu perjanjian yang sah menurut hukum. Sedangkan,
- Suatu hal tertentu;
- Sebab yang halal.
Disebut sebagai syarat objektif suatu perjanjian yang sah menurut hukum.
Lantas bagaimana dengan Istilah “Penipuan” sebagaimana yang ada dalam Pasal 1328 KUHPerdata yang berbunyi demikian:
“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.”
Ini bersesuaian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2986 K/Pdt/2013 tertanggal 11 Maret 2014 menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan (terlebih dahulu), yang dalam hal ini diartikan harus ada putusan pidana terlebih dahulu. Barulah dapat suatu kesepakatan tersebut dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi, penipuan itu tidak serta merta berdasarkan dugaan.
Kemudian, terkait kecakapan para pihak merupakan salah satu syarat subjektif dari sahnya perjanjian, dan yang termasuk tidak cakap oleh KUHPer adalah orang-orang yang belum cukup umur, orang-orang yang ditempatkan di bawah pengampuan dan wanita bersuami. Akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tertanggal 5 September 1963, seorang istri berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. Menurut Pasal 330 KUHPerdata yang belum cukup umur (dewasa) adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin sebelumnya. Jika belum berumur 21 namun telah menikah, maka dianggap telah dewasa secara perdata dan dapat mengadakan perjanjian. (Diana Kusumasari, 2011)
Suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.
Setelah mengetahui itu semua, dan apa itu perjanjian selanjutnya mengenai Wanprestasi yang menjadi pokok pembahasan di sini ialah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:
“penggatian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”
Menurut Gunawan Nachrawi, wanprestasi sederhananya yaitu kelalaian akan pemenuhan terhadap prestasi dengan tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. (Gunawan Nachrawi, 2020)
Contoh Perkara-Perkara Wanprestasi
Mahkamah Agung pernah berpendapat bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, dimana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikad buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan, namun masalah keperdataan, sehingga orang tersebutharus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Pandangan ini dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 598K/Pid/2016 (Ati Else Samalo) yang menyebutkan bahwa:
“Terdakwa terbukti telah meminjam uang kepada saksi Wa Ode Ikra binti La Ode Mera (saksi korban) sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengembalikan hutang tersebut kepada saksi korban sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, meskipun telah ditagih berulang kali oleh saksi korban, oleh karenanya hal tersebut sebagai hubungan keperdataan bukan sebagai perbuatan pidana, sehingga penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata, dan karenanya pula terhadap Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.”
Pandangan serupa juga tercantum dalam beberapa putusan. Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1357 K/Pid/2015 (Hein Noubert Kaunang), yang menyatakan:
“Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjalin antara para Terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan keperdataan berupa hubungan hutang piutang dengan jaminan sebidang tanah kebundan tanah atau rumah milik para Terdakwa, dan ternyata dalam hubungan hukum tersebut para Terdakwa melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan cara tidak menyerahkan tanah kebun dan tanah atau rumah miliknya kepada saksi korban. Perbuatan para Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat keperdataan yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui hukum keperdataan.”
Kemudian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1316 K/Pid/2016 (Linda Wakary), yang menyatakan:
“Karena kasus ini diawali dengan adanya perjanjian jual beli antara Saksi korban dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian itu, oleh karenanya perkara a quo adalah masuk lingkup perdata. Sehubungan dengan itu, maka Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.”
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1336 K/Pid/2016 (Agusmita):
“Bahwa sekiranya dikemudian hari saksi Apriandi tidak bisa mengembalikan pinjaman uang kepada saksi korban diantaranya disebabkan karena Terdakwa juga belum membayar pinjamannya kepada saksi Apriandi, maka permasalahan tersebut merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan Hakim perdata.”
dan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 902 K/Pid/2017 (Asmawati) yang menyatakan:
“Bahwa perkara a quo bermula dari adanya pinjam meminjam sejumlah uang antara Terdakwa dengan korban, namun pada saat jatuh tempo yang dijanjikan Terdakwa tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut, sehingga merupakan hutang dan masuk ranah perdata, sehingga penyelesaiannya melalui jalur perdata.”
Dari putusan-putusan tersebut terlihat bahwa pada dasarnya, suatu perkara yang diawali dengan adanya hubungan keperdataan, seperti perjanjian, dan perbuatan yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan terjadi setelah perjanjian tersebut dibuat, maka perkara tersebut adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana.
Hal ini juga sejalan dengan yang disebutkan dalam Putusan Nomor 1601 K/Pid/1990 yang menyatakan bahwa apabila perbuatan yang mengakibatkan gagalnya perjanjian terjadi setelah perjanjian dilahirkan, maka akibat hukum yang timbul adalah wanprestasi yang merupakan ranah hukum perdata. Pandangan ini juga ditemukan dalam Putusan Mahkamah Nomor 43 K/Pid/2016 (Haryono Eddyarto), Putusan Mahkamah Agung Nomor 1327 K/Pid/2016 (Apriandi), Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 K/Pid/2017 (Markus Baginda), dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pid/2017 (Aprida Yani).
Contoh-Contoh Perkara Penipuan
Namun demikian tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian tidak dapat dipandang sebagai penipuan. Apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari itikad buruk/tidak baik niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi tindak pidana penipuan.
Mungkin masih ada yang bingung, mengenai bagaimana menentukan itikad buruk dalam suatu perjanjian apakah hanya sebatas jika ada satu pihak dari pihak saja yang melaksanakan kewajibannya atau bagaimana? Mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Permasalahan Itikad Buruk Menentukan Ranah Perdata atau Ranah Pidana, menyatakan bahwa itikad buruk dapat dilihat dengan cara satu di antara pihak menggunakan modus perjanjian, sebagai alasan menghindari tanggung jawab Pidana.
Apa maksudnya? Dalam perkara pidana yang di dalamnya mengandung terdapat suatu ikatan perjanjian penyelesaiannya memang masuk dalam ranah perdata. Akan tetapi penyelesaiannya dilakukan secara kasuistis, (sebagai bentuk standar menentukan adanya itikad baik atau itikad buruk sebagai alasan baginya menghindari tanggung jawab pidana) karena tidak semua perkara pidana yang mengandung suatu ikatan perjanjian (dapat serta merta) diselesaikan dalam ranah perdata, apabila dapat dibuktikan ada unsur itikad buruk, dengan sengaja untuk memiliki dengan melawan hukum maka masuk dalam ranah pidana.
Penipuan sendiri merupakan alasan yang dapat untuk membatalkan suatu persetujuan (atau perikatan itu sendiri), bila penipuan itu digunakan oleh salah satu pihak sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan penjajian itu tanpa adanya tipu muslihat, dan unsur-unsurnya juga tidak hanya dapat dikira-kira namun harus dibuktikan itu tertuang dalam Pasal 1328 KUHPerdata.
Pandangan ini juga terdapat dalam putusan Mahkamah AgungNomor 1689 K/Pid/2015 (Henry Kurniadi) yangmenyebutkan bahwa:
“Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan kasus Terdakwa bukan kasus pidana melainkan kasus perdata selanjutnya utang piutang, antara Terdakwa dengan Astrindo Travel tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa dalam pemesanan tiket tersebut telah menggunakan nama palsu atau jabatan palsu, hubungan hukum keperdataan yang tidak didasari dengan kejujuran,dan itikat buruk untuk merugikan orang lain adalah penipuan.”
Putusan lain yang menyatakan hal serupa adalah Putusan Mahkamah AgungNomor 366K/Pid/2016 (I Wayan Sunarta) yang menyatakan dengan tegas:
“Bahwa perjanjian yang didasari dengan itikad buruk atau niat jahat untuk merugikan orang lain bukan wanprestasi tetapi penipuan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 211 K/Pid/2017 (Erni Saroinsong) yang pada intinya menyatakan bahwa meskipun hubungan hukum antara Terdakwa dan Saksi Korban Robert Thoenesia awalnya pinjam meminjam uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk modal kerja proyek pengadaan bibit kakao Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan. Namun, sebelum melakukan pinjaman tersebut Terdakwa telah memiliki itikad tidak baik kepada Saksi Korban Robert Thoenesia, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHP (penipuan).”
Sebagaimana juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 39/K/Pid/1984 yang menyebutkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian jual beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 1 (satu) bulan, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHPidana selama itu tidak terpenuhinya unsur perbuatan pidananya.
Kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 133/K/Kr/1973 yang menyebutkan juga bahwa seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatan itu termasuk dalam tipu muslihat seabgaimana termaksud dalam Pasal 378 KUHPidana. Penerapan terhadap Yurisprudensi di atas harus tetap memerhatikan kasus atau secara kasuistis karena tidak setiap penyerahan cek yang tidak ada dananya merupakan tindak pidana sebagaimana Pasal 378 KUHPidana, karena catatan pentingnya dalah saksi (korban yang ditipu) harus dianggap mengerti atau tidak secara benar tentang nilai-nilai kuitansi-kuitasi yang ia terima sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 104/K/Kr/1971.
Kemudian berdasarkan juga Yuridprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat menilai apakah suatu wanprestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdetaan harus dilihat apakahperjanjian tersebut didasari atas itikad buruk/tidak baik atau tidaknya dengan catatan Kaidah Hukumnya para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian yang dibuat secara sah bukanlah suatu penipuan, melainkan wanprestasi, ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik yang harus dibukti terpenuhi tidak unsur-unsur sebagaimana Pasal 378 KUHPidana. Mengingat kembali bahwa seseorang tidak dapat secara hukum (rehcmatig) memakai nama orang lain. (Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/K/Kr/1962.)
Sumber Buku atau Jurnal atau Website:
Diana Kusumasari, 2011, Pembatalan Perjanjian yang Batal demi Hukum, diakses melalui hukumonline tertanggal 15 Oktober 2021;
Gunawan Nachrawi, 2020, Hukum Kontrak Komersial, CV Cendikia Press, Bandung;
I. S. J. Houben, 2019, Onbenoemde overeenkomsten: Bijzondere overeenkomsten, Wolters Kluwer, Dutch;
Salim H.S., 2015, Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta
Sumber Hukum:
Yuridprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018
