Untuk urusan guru yang berstatus PNS, itu sudah benar dan negara hadir dalam hak dan keajibannya. Untuk guru non PNS yang tersertifikasi, mereka memiliki harapan besar atas APBN 20% untuk digelontorkan kepadanya. Negara sudah hadir dalam membiayai hidup guru, walaupun dalam implementasinya masih memiliki masalah serius. Pencairan yang tidak tentu dan kadang tidak baku menjadi kerisauan guru tipe ini. Mereka tidak tahu apa yang bisa diyarkan kepada kehidupan yang berjalan, sedangkan kebanyakan yayasan tempatnya bernaung sudah memutuskan untuk mengurangi tunjangannya. Menunggu adalah harapannya. Yang paling menyedihkan adalah guru non PNS tidak tersertifikasi.
Mereka adalah guru yang paling menyedihkan sedunia. Sudah diwajibkan untuk bersekolah tinggi sebagai prasyarat menjadi guru (yang tentu saja tidak murah), guru model ini dibayar dengan standar jauh di bawah UMR. Bagi guru tetap sekolah di bawah yayasan yang kaya, hal ini tidak berlaku, dan ini volumenya kecil. sebagian besar guru model ini berada di daerah dan pedesaan. Mereka berjuang untuk pendidikan nyaris tak tersentuh oleh APBN 20%. Kalaupun ada, masih banyak potongan yang sangat tidak manusiawi.
Dalam banyak acara tivi yang menginspirasi, guru model ini banyak dikomersialisasikan. Dengan perjuangan yang berat, fasilitas seadanya, jarak yang super jauh menjadi instrumen kesedihan yang didesain untuk ditangisi. Mereka menjadi komoditas tivi untuk sekadar menginspirasi sesaat. Setelah tayangan itu, guru model ini pulang dan berjuang kembali tanpa perubahan yang signifikan.
Logika terbalik dalam dunia guru ini sangat kentara. Coba pikirkan, semakin guru jauh dari pusat kota maka semakin tidak terperhatikan. Semakin guru berjuang untuk pendidikan, semakin tidak tidak makmur. Semakin guru terpenuhi kebutuhannya, semakin malas meningkatkan kompetensinya. Seharusnya dalam logika lurus itu adalah semakin guru itu jauh di pusat kota harusnya dibantu oleh pemerintah dalam menanggulangi perjuangan pendidikannya. Seharusnya, semakin guru itu makmur, maka harusnya semakin meningkatkan kompetensinya.
Pada akhirnya, ketidakadilan dalam mengelola uang negara sebanyak 20% APBN menjadi elemen penting dalam hadirnya logika terbalik dalam dunia pendidikan kita. Logika lurusnya adalah para pemangku jabatan pendidikan seharusnya mengutamakan pendidikan sebagai kesadaan untuk memajukan bangsa ini bukan sebagai "gacritan" untuk mendapatkan uang lebih dari gajinya. Lalu logika terbaliknya? Anda bisa tafsirkan.
Bumisyafikri, 15/08/17
