Kesejahteraan Sosial: Benteng Pertahanan Indonesia yang Sering Terlupakan

Kesejahteraan Sosial: Benteng Pertahanan Indonesia yang Sering Terlupakan

Oleh Rasharul (Romo) & Iwan Cahyono

Di tengah arah kebijakan pembangunan nasional yang menekankan kesejahteraan rakyat, termasuk peningkatan tunjangan ASN dan prajurit TNI dalam RKP 2025, kita sering lupa pada satu hal mendasar: kesejahteraan sosial bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga pilar utama pertahanan negara. Sebuah bangsa tak akan kuat hanya karena memiliki alutsista modern, melainkan karena rakyatnya sehat, sejahtera, dan memiliki rasa percaya pada negara yang mereka bela.

Bahwa dalam pandangan filosofis, kesejahteraan sosial adalah bidang yang kompleks dan memiliki banyak segi yang melibatkan beragam perspektif teoretis dan pertimbangan praktis. Dalam berbagai kajian di berbagai disiplin ilmu, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang landasan konseptual, dilema etika, dan implikasi kebijakan yang melekat. Namun, sering kali kesejahteraan sosial disalahartikan sebatas urusan pekerja sosial atau bantuan kemiskinan semata. Pandangan ini jelas terlalu sempit, sebab kesejahteraan sosial sejatinya menyentuh inti kekuatan bangsa.

Ketika berada dalam tataran kenegaraan, kesejahteraan sosial menjadi salah satu aspek kunci dalam menjaga stabilitas dan daya tahan negara. Pemikiran para ahli seperti Rawls, Nozick, Sen, dan Nussbaum menegaskan pentingnya keadilan dan peluang yang setara bagi setiap warga negara. Dalam konteks pertahanan, gagasan ini berkelindan dengan konsep Ketahanan Nasional bahwa soliditas suatu negara sangat ditentukan oleh kekuatan sosial dan kesejahteraan rakyatnya.

Konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) menegaskan bahwa pertahanan bukan semata urusan militer, tetapi melibatkan seluruh komponen bangsa. Rakyat yang sejahtera adalah modal utama pertahanan. Kesehatan yang baik menciptakan kesiapsiagaan fisik, pendidikan yang layak membentuk generasi inovatif, dan stabilitas ekonomi mencegah konflik sosial. Tanpa kesejahteraan sosial, kekuatan militer secanggih apa pun kehilangan makna, sebab ia berdiri di atas fondasi rakyat yang rapuh.

Kesejahteraan sebagai Pertahanan Non-Militer

Di Indonesia, kesejahteraan sosial dan pertahanan negara adalah dua sisi mata uang yang saling menguatkan. Kesejahteraan sosial berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang memungkinkan rakyat hidup layak dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Secara ideologis, hal ini sejalan dengan Pancasila, khususnya sila kelima: "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

Secara yuridis, hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta Pasal 30 ayat (1) yang mewajibkan warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan hubungan erat antara ketahanan sosial dan pertahanan nasional.

Dalam praktiknya, Kementerian Pertahanan bersama instansi lain telah menempatkan kesejahteraan sebagai bagian integral dari strategi pertahanan.  ketika Prabowo Subianto masih menjabat Menhan, berulang kali menegaskan bahwa kualitas kesejahteraan rakyat lebih mendesak dibandingkan sekadar memperbesar postur militer. Program perbaikan rumah dinas prajurit, peningkatan tunjangan dan asuransi kesehatan, hingga kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan DNIKS untuk memperkuat perlindungan sosial adalah bukti konkret bahwa kesejahteraan dan pertahanan tak bisa dipisahkan.

Namun, problem sosial masih menjadi ancaman laten: kesenjangan ekonomi, pendidikan yang timpang, dan kerentanan terhadap ideologi ekstrem dapat melemahkan pertahanan bangsa dari dalam. Oleh karena itu, memahami kesejahteraan sosial sebagai bagian dari sistem pertahanan non-militer menjadi keharusan strategis.