Perubahan pasal tersebut secara tidak lansung sangat memperjelas adanya ketidak-konsistenan dan alasan yang jelas dalam penangkapan Ravio. Selain itu karena tidak ada surat perintah untuk penangkapan dan bukan penyidik yang menangkapnya, tentu saja kasus ini sangat menuai banyak kritik, kecaman, dan amarah di media social oleh masyrakat yang menimbulkan gerakan sosial singkat bertagar #BebaskanRavioPatra di Twitter.Â
Ravio sangat dikenal sebagai seorang peneliti yang kritis dan tidak segan untuk mengkritik permasalahan sosial politik, baik itu terkait dengan pemerintah maupun tidak. Hal tersebut menunjukkan bahwa peluang adanya dugaan ketidaksukaan aparat berwenang terhadap pribadinya karena kerap mengkritik dan mengeluarkan pendapat pribadinya di ranah publik. Terlepas hal tersebut di dunia maya melalui media sosial atau di dunia nyata melalui berbagai diskusi. Ravio merupakan sasaran empuk bagi aparat yang menjeratnya dengan UU ITE dari kebijakan yang penerapannya tidak dapt dijelaskan.
Selain itu, Dandy Laksono seorang jurnalis investigasi yang mengeluarkan produk jurnalistik berupa tulisan ataupun film documenter, yang merupakan pendiri penerbit film WatchDoc dan sekaligus sutradara film yang viral pada momentum sebelum Pilpres 2019, yaitu Sexy Killers.Â
Dandhy sempat ditangkap oleh pihak kepolisian karena dianggap terindikasi menebarkan kebencian bersifat SARA melalui media sosial Twitter mengenai kerusuhan yang terjadi di Jayapura dan Wamena, Papua pada bulan September 2019 lalu. UU ITE telah melenceng jauh dari tujuan utamanya sebagai regulasi pelindung privasi publik, dapat dikatakan bahwa seharusnya UU ITE digunakan untuk melindungi korban peretasan seperti yang terjadi dengan Ravio, namun pada praktiknya UU ITE lebih banyak dipakai untuk melarang kebebasan berekpresi, yang dimana kebebasan berekspresi ini adalah salah satu hak masyarakat di ruang publik.
