UMKM Tercekik Pajak? Melihat Keadilah PPH 23 di Tengah Kenaikan Beban Usaha

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Namun, di balik kontribusi besar itu, UMKM justru kerap menjadi pihak yang paling rentan terhadap perubahan regulasi, termasuk dalam hal perpajakan. 

Salah satu jenis pajak yang belakangan menjadi sorotan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa jasa yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri, termasuk UMKM. Meskipun tarifnya "hanya" 2%, beban ini menjadi signifikan ketika pendapatan belum tentu stabil, apalagi dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif seperti saat ini. 

Yang menjadi persoalan utama adalah sifat pemungutannya yang bersifat withholding tax dipotong langsung dari pembayaran bruto sebelum dikurangi biaya operasional. Artinya, UMKM harus menanggung pajak atas penghasilan kotor, bukan atas laba bersih. Padahal, biaya produksi, distribusi, dan operasional lainnya terus meningkat. Kondisi ini tentu menjadi tidak adil, karena UMKM harus tetap membayar pajak bahkan ketika belum tentu memperoleh keuntungan. 

Hal ini bertolak belakang dengan prinsip keadilan pajak, yaitu kesesuaian antara beban pajak dan kemampuan membayar (ability to pay). Keberadaan PPh 23 sering menjadi syarat dalam menjalin kerja sama bisnis, sehingga UMKM terpaksa patuh dalam kondisi yang tidak ideal. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha kecil dengan entitas yang lebih besar. 

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah meninjau ulang kebijakan Perpajakan yang diterapkan untuk UMKM, khususnya PPH 23, agar pajak benar-benar menjadi pendorong, bukan penghambat pertumbuhan ekonomi rakyat. Diperlukan evaluasi atas kebijakan ini, baik melalui penyesuian tarif, penerapan pajak atas laba bersih, maupun insentif bagi UMKM tertentu. Tujuannya agar perpajakan tidak menjadi hambatan, melainkan menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat.