Ketika Agama Menjadi Patokan Utama untuk Memilih Calon Pemimpin

"Saya memilih A karena dia agamis," Begitulah kira-kira pernyataan yang dilontarkan oleh seseorang yang memilih calon pemimpin berdasarkan latar belakang agamanya saja.

Pemilihan umum 2024 sebentar lagi akan terlaksana. Jika melihat dari debat yang sudah dijadwalkan oleh KPU, tersisa dua debat lagi sebelum hari H Pemilu dimulai. Jadi, janji seperti apakah sudah anda dengar selama menjelang "pesta demokrasi"?. Begitulah mayoritas politisi menyebut ajang 5 tahunan ini sebagai dua kata yakni pesta demokrasi. Lantas sudahkah anda memantapkan diri untuk mengungkapkan suara pilihan melalui secarik kertas yang akan dicoblos nanti?.

Berbicara soal pemilu atau pilihan, Indonesia sebagai salah negara yang menganut sistem demokrasi, tentu saja kebebasan merupakan hak yang wajib didapatkan oleh seluruh kalangan masyarakat, termasuk juga hak kebebasan untuk memilih para calon pemimpin. Berdasarkan struktur ketatanegaraan pasca amandemen Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa demokrasi merupakan manifestasi kedaulatan rakyat berupa penyerahan kepada rakyat mengambil keputusan-keputusan politik dalam hidup bernegara. Konsep ini menjadi salah satu landasan utama bahwa kekuasaan tertinggi pada negara penganut demokrasi berada ditangan rakyatnya sendiri.

Rakyat mempunyai kebebasan untuk memilih tanpa adanya tekanan atau intimidasi. Namun ada satu fenomena yang cukup menarik setiap menjelang pemilu, yaitu sangkut paut antara politik dengan agama tertentu. Maksudnya bagaimana?.

Pada tahun politik saat ini, di lingkungan penulis sendiri banyak yang sudah memantapkan diri akan menjatuhkan suara kepada siapa pada 14 Februari mendatang. Namun rasanya ada satu hal yang sedikit mengganjal, yaitu alasan atau latar belakang mereka memilih salah satu paslon. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya keterhubungan antara politik dan agama, tak jarang dari mereka yang memilih satu paslon karena latar belakang agamanya, sebut saja Agama Islam. Contohnya seperti "Saya mau pilih si A karena Islami,"; "Saya pilih si B karena dia orang yang berasal dari kalangan santri,"; "Saya pilih si C karena dia agamis,"dan sebagainya.

Tak ada larangan bagi mereka yang ingin memilih salah satu paslon dengan alasan apapun, termasuk juga agama. ini merupakan perwujudan kebebasan berekspresi atau berpendapat.  Namun sangat disayangkan jika latar belakang agama menjadi satu patokan utama saja dan tidak diiringi dengan pertimbangan lainnya seperti penilaian gagasan para paslon. Tak ada salahnya jika melihat dari latar belakang atau perjalanan paslon dilihat dari sisi agama, tetapi akan lebih baik lagi jika diiringi dengan pemahaman visi misi dari paslon yang akan dipilih.

Bukan tak elok, namun hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pendidikan politik yang merata pada kalangan masyarakat. Politik identitas tak sengaja tercipta dengan sendirinya karena alasan agama yang digaungkan oleh masyarakat itu sendiri.

Apakah sangkut paut politik dengan agama bisa dihilangkan?

Menelik fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya, apakah hal tersebut bisa kurangi atau bahkan dihilangkan?. Cukup sulit rasanya menghilangkan hal tersebut dengan seutuhnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Agama Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Mengutip dari data themuslim500.com, Indonesia memiliki penganut Agama Islam sebanyak 240,6 juta jiwa atau sebanyak 86,7%. Ditambah lagi jika para tokoh politik yang maju menjadi calon pemimpin dan memiliki latar belakang agama yang cukup kental.

Bagaimana dengan pendidikan politik?. Mungkin dengan cara seperti meningkatkan kesadaran politik dari antar masyarakat atau tokoh politik dengan masyarakat atau berbagai cara lainnya dengan melibatkan seluruh kalangan, Pendidikan politik menjadi kunci yang sangat penting untuk mencerdaskan bangsa dalam berpolitik dan bernegara dengan segala kemajemukannya.