Mungkinkah Menghindari Jebakan Article Processing Charge (APC)?

Dunia per-jurnal-an kini ibarat air bah, tak ubahnya banjir melanda hingga meluber airnya sampai tumpah ke mana-mana. Mudahnya mendirikan jurnal, semudah seperti membeli kacang goreng di toko kelontong pinggir jalan. Saking mudahnya, maka tak perlu berlama-lama untuk mulai mendirikan jurnal ilmiah. Tidak heran bila ribuan bahkan mungkin puluhan ribu jurnal telah diterbitkan selama beberapa tahun belakanan ini. Barangkali jumlah yang terakreditasi jauh lebih sedikit ketimbang jurnal yang tidak, atau belum terakrediatasi Arjuna Kemendikbud dan tertayang di Sinta.  Apalagi jika menyebut pengindeks internasional seperti Scopus, Web of Science (WoS) dan lainnya. 

Hari-hari ini pun masih ada saja pihak-pihak yang ingin mendirikan jurnal baru. Bukan hanya pihak dari perguruan tinggi, namun juga dari kalangan profesi, bahkan individu-individu tertentu. Untuk ini acungan jempol perlu diberikan kepada penemu OJS, John Willinsky lewat konsorsium Public Knowledge Project (PKP) di tahun 1998 dengan dukungan pendanaan dari Pacific Press Professorship, yang saat ini berkantor di Arizona, USA.

Mudahnya membuat jurnal juga sekaligus memanjakan komunitas akademik dan para praktisi tertentu untuk meng-update informasi serta skill yang dibutuhkan sesuai bidangnya masing-masing. Namun demikian, sudah lama juga digelisahkan bahwa jurnal-jurnal mengalami pembelokan dari ruh asalnya sebagai ajang pertukaran ide dan temuan, berubah menjadi ajang perebutan kapital. Adalah Jeffery Beall, seorang pustakawan dari  University of Colorado yang menyuarakan temuan sumbang terkait jurnal yang dikerdilkan oleh pengelolanya, dengan berbagai cara, namun ujungnya sama saja, yakni lebih untuk mengeruk uang dari para penulisnya. Ia mengistilahkannya dengan predatory journals.

Ketika disodori masalah ini, banyak pihak berkepentingan di Tanah Air, tanpa menyebut nama-nama lembaga dan individu tertentu, melihat tidak mengandung masalah apabila sebuah jurnal menarik Article Processing Charge (APC) dari penulisnya, asal sejak awal telah disebutkan di website jurnalnya. Faktanya, banyak jurnal yang dikelola dengan serius memilih anjuran ini dan mendeklarasikan sejumlah fee tertentu, dengan kemasan APC tersebut di website jurnalnya. 

Anehnya, tidak ada rate yang dijadikan standar di sini. Walaupun sama-sama Sinta 1 misalnya, ada yang mematok fee di atas Rp. 3 juta, di bawah Rp. 3 juta, bahkan masih ada yang tidak menerapkan APC alias gratis. Sejauh ini pun belum ada suara-suara keberatan dengan harga-harga tersebut yang tentu saja biaya itu dibebankan kepada para penulis. Jadinya, mereka para penulis ini sudah bersusah payah menulis dengan menyesuikan template dan saran dari editor serta reviewer jurnal yang dituju, masih juga diminta menyetorkan dana APC. Demikian juga, belum ada terdengar, paling tidak sampai ke telinga penulis, suara atau usulan untuk membuat standar biaya APC kepada pihak terkait, misalnya Kementerian Keuangan. Belum adanya standar dan tuntutan standarisasi harga itu, tentu saja membuat saling melempar komentar tanpa adanya solusi di kalangan akademisi Tanah Air. Apalagi jika dibandingkan dengan APC jurnal milik penerbit dari luar negeri yang sudah lama berindeks Scopus yang jumlah nominalnya hingga mencapai puluhan juta rupiah. Wajarlah bilamana para kritikus anti-kapital kencang menyuarakan penolakan praktik transaksi akademik semacam ini.

Dalam kondisi pengawasan terhadap APC yang begitu lemah di Tanah Air sekarang ini, bahkan mungkin tidak ada selain niat mulia dari pengelola jurnalnya, masih ada saja pengelola jurnal yang "mengemplang" penulis di akhir proses menjelang terbit. Misalnya saja, aturan APC itu tidak diterakan dalam website jurnalnya. Namun APC itu diminta langsung via email penulis, tanpa melalui kanal OJS-nya. Dalihnya bermacam, mulai dari honor reviewer, biaya editing, biaya cetak, biaya pengiriman dan lain-lain. Bahkan kepada penulisnya disampaikan akan dimasukkan pada volume dan nomor yang secara periodiknya sebetulnya sudah harus terbit, alias molor terbitannya. 

Bisa jadi praktik seperti ini dilakukan dengan menggabungkan artikel yang belum terbit dengan edisi yang telah terbit, atau memang pengelola jurnal sengaja mengulur waktu untuk tidak menerbitkan jurnal pada waktunya. Dalam situasi seperti ini, mereka para pengelola jurnal itu melakukan penawaran kepada penulis mengenai APC itu. Sayangnya, biasanya dalam kondisi ini, substansi artikel tidak lagi menjadi pertimbangan utama. Inilah yang mungkin disebut APC "siluman" itu. Soal besar kecilnya nominal itu relatif, namun yang jelas praktik predator seperti yang disuarakan Beall itu masih ada. Tidak perlu mencari jurnal internasional, jurnal lokal pun bisa jadi ketemu.

Di samping fenomena kesimpangsiuran dan perdebatan tersembunyi atas penerapan APC di berbagai diskusi tidak resmi kalangan akademisi, ada hal yang justru mengherankan terkait dengan adanya pihak pengelola jurnal yang memanfaatkan APC ini secara gamblang. Bahkan, adanya APC ini dianggap seperti benar-benar komoditas layak lempar ke pasar. Di tengah calon pembeli, para akademisi yang rentan bermasalah kesejahteraannya karena kendala artikel jurnal, dan mereka gundah dan panik, dimanfaatkan para pengelola jurnal. Dengan memanfaatkan kepanikan itu, maka terjadilah panic buying dan panic offering (penawar jasa yang panik).

Pengelola jurnal berlomba-lomba menawarkan diri untuk memuat artikel dengan berbagai kemudahan dan jaminan pasti terbit, bahkan untuk waktu yang hanya hitungan minggu hingga sebulan. Saking getolnya memanfaatkan ceruk pasar para "pembeli yang panik" ini, bahkan mereka terang-terangan menambah nomor penerbitan setiap volume/tahunnya. Semula misalnya hanya per enam bulan, menjadi per empat bulan, awalnya per empat bulan menjadi per tiga bulan, bahkan belakangan ada yang menjadi perdua bulan saja terbit. Ada lagi bahkan yang tidak menggunakan periode, dan yang ini setiap saat bisa ditemukan artikel-artikel baru yang diunggah dalam website OJS jurnal tersebut. Periodisasi tidak lagi berarti.

Potret atas fenomena di atas, tidak berarti menggeneralisir semua jurnal bersikap ambigu terhadap komoditas yang namanya APC ini. Di balik berlomba-lombanya para pengelola jurnal menarik APC dari para penulisnya, masih ada pengelola jurnal yang menilai tinggi jerih payah penulis pada saat memproses tulisan yang dikirimkan kepada jurnal mereka. 

Selain penulis, para editor dan reviewer juga diapresiasi. Alih-alih membayar APC, para penulis justru diberikan imbalan sejumlah uang setelah tulisan mereka terbit. Namun sayangnya, kriteria jurnal yang terakhir ini makin ke sini jumlahnya semakin sedikit. So, semoga masih ada harapan jurnal yang tetap menghargai jerih payah penulisnya.

Zaenal Eko
Salah satu pengelola jurnal di Politeknik Negeri Jakarta (opini ini bersifat pribadi)