SBMD yang ditelorkan kegiatannya oleh Fraksi PKB bersama Dispenduk Kabupaten Bondowoso pastilah butuh biaya operasional. Sementara itu, Dispenduk perlu menggenjot ketercapaian target kinerja. Dan Fraksi PKB di parlemen harus menunjukkan kepeduliannya terhadap masalah Adminduk para konstituen. Maka disinilah benang merah tersambung. Sekali “tepuk” lewat Pokir, semua kepentingan tersebut bisa diatasi.
Lalu secara politik, program SBMD juga amat menguntungkan bagi PKB Kabupaten Bondowoso. Melalui program ini, para konstituen yang dulu saat pileg ikut mencoblos PKB, bahkan bisa jadi juga mereka yang menentukan pilihan kepada partai lain, dapat secara langsung merasakan aplikasi janji politik partai yang dilahirkan oleh NU ini. Bahwa PKB benar-benar fokus pada kepentingan dan kebutuhan rakyat. Bukan yang lain.
Warga masyarakat sendiri, yang butuh pelayanan Adminduk dengan segala macam bentuk permasalahannya, tak luput mendapatkan “barokah”. Jika tanpa program SBMD mereka harus ikhtiar datang ke Dispenduk di Ibu Kota Kabupaten sana, kali ini cukup menunggu di desa masing-masing tempat perhelatan kegiatan SBMD di laksanakan. Tinggal duduk manis, petugas atau staf Dispenduk datang memberi layanan, kelar urusan Adminduk.
Sebagai penutup perlu disampaikan, bahwa program kegiatan SBMD yang di gagas oleh Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bondowoso bersama Dispenduk Bondowoso sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 silam. Kalau dihitung secara nominal, berdasar keterangan Ketua Fraksi PKB Haji Tohari, masyarakat desa yang sudah memiliki Adminduk hasil dari kegiatan layanan SBMD, sudah mencapai kisaran puluhan ribu orang. Menurut saya, program semacam ini layak dikembangkan lebih luas lagi.
