Â
Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang di dapat dari pemberian warga negara. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), Pajak merupakan pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Hadirnya pajak mempengaruhi pendapatan dan perekonomian suatu negara, dalam hal ini belanja tahunan suatu negara yang di anggarkan untuk satu tahun bersumber dari pajak yang didapatkan.
Menurut Leroy Beaulieu seorang ekonom Perancis, pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintahan. Pajak yang ditetapkan oleh negara. Pengambilan pajak diatur dalam undang-undang, berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
Berakhirnya orde lama, meninggalkan sisa-sisa berupa hiperinflasi yang terjadi di era orde lama dimana inflasi tembus sampai 600%. Setelah berakhirnya orde lama, masuk ke orde baru. Era orde baru sebagai suatu pengharapan baru akan perekonomian Indonesia yang lebih baik. Beberapa manuver dilakukan oleh pemerintah saat itu dibawah kendali rezim Soeharto untuk upaya mengurangi pengaruh inflasi yang terjadi kala itu. Salah satunya kembali bergabungnya Indonesia ke dalam International Monetary Fund (IMF), setelah sebelumnya Indonesia memutuskan keluar dari IMF atas alasan politik di era Orde lama.
Masuk di era orde baru, sistem perpajakan indonesia mulai tertata dan semakin diatur dalam kendali pemerintahan. Orde baru mulai mengatur sistem perpajakan dengan tata cara yang hampir sama dengan yang ada di Amerika Serikat dan Eropa. Reformasi Pajak yang dikeluarkan di tahun 1983 sebagai cara untuk mengelola perpajakan. Pengelolaan pajak semakin baik setelah adanya reformasi tersebut.
Perubahan-perubahan sistem perpajakan di Indonesia di era Orde baru menjadikan sistem perpajakan Indonesia yang lebih profesional dan terkendali dibawah pemerintahan. Munculnya kebijakan Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) di tahun 1983, diikuti pula dengan munculnya Undang-Undang yang mengatur perpajakan antara lain UU PPh, UU PPN. UU PBB. Hal ini sebagai bentuk reformasi pajak atau tax reform yang dilakukan di era Orde Baru.
Hadirnya PSPN sebagai aturan yang mengatur pengelolaan perpajakan di Indonesia era Orde Baru menunjukkan peran pemerintah dalam mengatur sektor perekonomian dalam hal ini perpajakan yang merupakan salah satu pendapatan negara yang didapat dari warga negaranya. Dengan adanya PSPN, era Orde Baru mulai meninggalkan sistem kuno perpajakan yang ditinggalkan dari era kolonial. Sistem perpajakan di Indonesia semakin membaik setelah munculnya kebijakan PSPN, perekonomian Indonesia semakin membaik setelah pajak dikelola dengan baik, pajak menjadi pendapatan lain negara disamping ekspor-impor dan migas yang cukup signifikan di era Orde Baru.
PSPN membawa Indonesia menuju sistem perpajakan yang semula official-asessment diubah menjadi self-asessment. Sejak 1984 sistem Indonesia memasuki era baru sistem perpajakan yaitu self-asessment system yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Dengan sistem perpajakan yang baik perekonomian Indonesia semakin baik setelah di awal era Orde Baru mendapat sisa-sisa permasalahan ekonomi yang berat dari era Orde Lama.
Semua kebijakan perekonomian Indonesia di era Orde Baru terutama di sistem perpajakan, kendali pemerintah sebagai pemangku kebijakan terlihat jelas di dalamnya. Adanya undang-undang yang mengatur perpajakan mulai dari sistem pajak, aturan pajak, dan pengelolaannya semuanya terdapat tangan pemerintah yang ikut disetiap sektornya. Adanya PSPN di era Orde Baru sebagai tanda adanya tax reform atau reformasi pajak yang tujuannya menjadikan sistem perpajakan Indonesia yang sederhana dan semakin baik serta di dalamnya terdapat beberapa undang-undang yang mengatur pajak mengenai apa saja yang harus dibayar oleh warga negara.
Pembangunan yang dikencangkan di era Orde Baru menjadikan perekonomian Indonesia saat itu haruslah sehat, selepas dari hiperinflasi yang ditinggalkan Orde Lama, perlahan-lahan perekonomian Indonesia semakin sehat di era Orde Baru. Pertumbuhan sektor minyak dan gas yang signifikan sehingga masuknya Indonesia kedalam OPEC kala itu sebab hasil minyak Indonesia melebihi penggunaannya sendiri. Setelah sektor migas, sektor perpajakan menjdi fokus lainnya dalam menjadikan perekonomian yang sehat.
