Pengelolaan Pajak Orde Baru untuk Perekonomian Indonesia yang Sehat

 

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang di dapat dari pemberian warga negara. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), Pajak merupakan pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Hadirnya pajak mempengaruhi pendapatan dan perekonomian suatu negara, dalam hal ini belanja tahunan suatu negara yang di anggarkan untuk satu tahun bersumber dari pajak yang didapatkan.

Menurut Leroy Beaulieu seorang ekonom Perancis, pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintahan. Pajak yang ditetapkan oleh negara. Pengambilan pajak diatur dalam undang-undang, berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."

Berakhirnya orde lama, meninggalkan sisa-sisa berupa hiperinflasi yang terjadi di era orde lama dimana inflasi tembus sampai 600%. Setelah berakhirnya orde lama, masuk ke orde baru. Era orde baru sebagai suatu pengharapan baru akan perekonomian Indonesia yang lebih baik. Beberapa manuver dilakukan oleh pemerintah saat itu dibawah kendali rezim Soeharto untuk upaya mengurangi pengaruh inflasi yang terjadi kala itu. Salah satunya kembali bergabungnya Indonesia ke dalam International Monetary Fund (IMF), setelah sebelumnya Indonesia memutuskan keluar dari IMF atas alasan politik di era Orde lama.

Masuk di era orde baru, sistem perpajakan indonesia mulai tertata dan semakin diatur dalam kendali pemerintahan. Orde baru mulai mengatur sistem perpajakan dengan tata cara yang hampir sama dengan yang ada di Amerika Serikat dan Eropa. Reformasi Pajak yang dikeluarkan di tahun 1983 sebagai cara untuk mengelola perpajakan. Pengelolaan pajak semakin baik setelah adanya reformasi tersebut.

Perubahan-perubahan sistem perpajakan di Indonesia di era Orde baru menjadikan sistem perpajakan Indonesia yang lebih profesional dan terkendali dibawah pemerintahan. Munculnya kebijakan Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) di tahun 1983, diikuti pula dengan munculnya Undang-Undang yang mengatur perpajakan antara lain UU PPh, UU PPN. UU PBB. Hal ini sebagai bentuk reformasi pajak atau tax reform yang dilakukan di era Orde Baru.

Hadirnya PSPN sebagai aturan yang mengatur pengelolaan perpajakan di Indonesia era Orde Baru menunjukkan peran pemerintah dalam mengatur sektor perekonomian dalam hal ini perpajakan yang merupakan salah satu pendapatan negara yang didapat dari warga negaranya. Dengan adanya PSPN, era Orde Baru mulai meninggalkan sistem kuno perpajakan yang ditinggalkan dari era kolonial. Sistem perpajakan di Indonesia semakin membaik setelah munculnya kebijakan PSPN, perekonomian Indonesia semakin membaik setelah pajak dikelola dengan baik, pajak menjadi pendapatan lain negara disamping ekspor-impor dan migas yang cukup signifikan di era Orde Baru.

PSPN membawa Indonesia menuju sistem perpajakan yang semula official-asessment diubah menjadi self-asessment. Sejak 1984 sistem Indonesia memasuki era baru sistem perpajakan yaitu self-asessment system yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Dengan sistem perpajakan yang baik perekonomian Indonesia semakin baik setelah di awal era Orde Baru mendapat sisa-sisa permasalahan ekonomi yang berat dari era Orde Lama.

Semua kebijakan perekonomian Indonesia di era Orde Baru terutama di sistem perpajakan, kendali pemerintah sebagai pemangku kebijakan terlihat jelas di dalamnya. Adanya undang-undang yang mengatur perpajakan mulai dari sistem pajak, aturan pajak, dan pengelolaannya semuanya terdapat tangan pemerintah yang ikut disetiap sektornya. Adanya PSPN di era Orde Baru sebagai tanda adanya tax reform atau reformasi pajak yang tujuannya menjadikan sistem perpajakan Indonesia yang sederhana dan semakin baik serta di dalamnya terdapat beberapa undang-undang yang mengatur pajak mengenai apa saja yang harus dibayar oleh warga negara.

Pembangunan yang dikencangkan di era Orde Baru menjadikan perekonomian Indonesia saat itu haruslah sehat, selepas dari hiperinflasi yang ditinggalkan Orde Lama, perlahan-lahan perekonomian Indonesia semakin sehat di era Orde Baru. Pertumbuhan sektor minyak dan gas yang signifikan sehingga masuknya Indonesia kedalam OPEC kala itu sebab hasil minyak Indonesia melebihi penggunaannya sendiri. Setelah sektor migas, sektor perpajakan menjdi fokus lainnya dalam menjadikan perekonomian yang sehat.

Pengelolaan pajak menjadi salah satu caranya. Cara pengelolaan pajak Indonesia setelah masa kolonial masih sebatas tata cara kelola yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, sampai Orde Lama pun tata cara kelola pajak masih hampir sama dan belum ada perubahan besar yang terjadi dalam tata cara pengelolaannya. Sampai munculnya Reformasi Pajak yang dikeluarkkan oleh pemerintahan era Orde Baru, di bawah rezim Soeharto.  

Kebijakan Reformasi Pajak yang dikeluarkan pemerintah saat itu melahirkan Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN). Undang-Undang PSPN memiliki UU KUP, UU PPh (Pajak Penghasilan), UU PPN (Pajak Pertambahan Nilai), UU PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan UU BM (Bea Materai). Undang-undang PSPN bermakna kesederhanaan, kemerataan, penegakan peraturan dan peningkatan pendapatan. Peran pemerintah dalam perekonomian terutama sektor pajak sangatlah besar. Sebuah undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah mencakup segala sektor dalam perpajakan dan merubah tata kelolanya.

Adanya campur tangan langsung pemerintah dalam mengatur perpajakan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam keberlangsungan ekonomi negara. Di era Orde Baru yang erat kaitannya dengan perekonomian, pemerintah mengatur nilai yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak, pada undang-undang PSPN terdapat implementasi Pajak Penghasilan yaitu menetapkan tarif pajak yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983. Perpajakan menjadi sektor ekonomi dengan peran pemerintah yang cukup besar didalamnya.  

Dengan adanya reformasi pajak dan peran pemerintah dalam merubah sistem perpajakan di era Orde Baru, pengelolaan pajak semakin baik. Rasio pendapatan pajak mulai naik dan menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang cukup besar. Walaupun rasio pendapatan pajak belum menyentuh 10 persen, di tahun 1980 rasio pajak mencapai 6,70 persen dan di 1991 rasio pajak 6,72 persen.  Sampai berakhirnya era Orde Baru rasio pajak belum menyentuh angka 10 persen, walaupun sudah adanya reformasi pajak yang merubah sistem perpajakan Indonesia menjadi sistem perpajakan yang lebih baik.

Peran pemerintah dalam memperbaiki ekonomi di era Orde Baru cukup besar. Pemerintah melahirkan beberapa kebijakan terutama dalam kebijakan fiskal untuk mengarahkan negara dalam pengeluaran dan pendaapatan pajak, lahirlah reformasi pajak PSPN. Dalam hal ini peran pemerintah yang cukup besar sama dengan apa yang ada pada Teori Ekonomi Keynesian, dimana peran pemerintah dalam upaya perbaikan ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memiliki imbas atau efek langsung terhadap masyarakat dalam hal ini wajib pajak.

Perubahan sistem pajak dari sebelumnya official assesment menjadi self assesement menjadikan sistem mandiri pajak. Berbeda dengan official assesment, sistem self assesment yang mulai dilakukan setelah reformasi pajak 1983 membuat wajib pajak memlakukan kegiatan wajib pajak seperti melaporkan sendiri pajak yang terutang dan menaksir biaya pajaknya sendiri. Sedangkan official assesment artinya fiskus atau aparat pajak menentukan besaran pajak yang terutang. Hal ini menunjukan peran pemerintah hanya sampai pada pemberian kebijakan sistem pajak dan penentuan tarif pajak. Sedangkan proses Wajib Pajak yang berlangsung sepenuhnya ada ditangan para Wajib Pajak itu sendiri.

Teori ekonomi keynesian yang menganggap bahwa pemerintah harus masuk kedalam perekonomian suatu negara dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi negara tersebut, sudah terjadi di era Orde Baru. Tujuan pembangunan yang nyatanya memang digalakan di era tersebut mampu membawa Indonesia kearah perekonomian yang lebih sehat. Negara menjalankan fungsi kebijakan dalam hal perekonomian.

Sisa-sisa hiperinflasi yang terjadi setelah Orde Lama dan diawal era Orde Baru, mampu diminimalisirkan oleh beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat itu. Hasilnya dengan adanya reformasi pajak yang notabenenya sebagai peran pemerintah, pembangunan yang dilancarkan di Orde Baru mampu dilakukan. Pajak yang diperoleh negara menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat dimanfaatkan selain dominasi ekspor-impor dan sektor migas. Pembangunan yang terjadi juga merupakan sebuah implementasi atas reformasi sistem perpajakan yang sudah dilakukan. Masyarakat juga memperoleh kontribusi pemasukan pajak melalui alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah. Adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah masuk kedalam perekonomian untuk memperbaki kondisi ekonomi yang sedang tidak sehat. Kebijakan pemerintah menjadikan kondisi ekonomi yang sebelumnya tidak sehat menjadi sehat. Masalah perpajakan memang menjadi masalah perekonomian yang biasanya pemerintah turut andil dalam memcahkannya, di era Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan perpajakan yang langsung berefek kepada para Wajib Pajak dan berefek pula ke keadaan ekonomi negara saat itu. Pemerintah berhasil masuk kedalam perekonomian dan berhasil merubah keadaan ekonomi yang sebelumnya tidak sehat menjadi sehat.