"Jadi, mending mana murah tapi barangnya tidak ada, atau sedikit mahal tapi stok banyak," tanya Lutfi ke beberapa ibu-ibu yang tengah berbelanja.
Pertanyaan yang dilontarkan Menteri Perdagangan M. Lutfi tersebut cukup bertentangan dengan apa yang ada di lapangan dan ucapannya beberapa waktu sebelumnya.
Jika harga murah yang disebutkan Menteri Perdagangan dalam pertanyaannya tersebut adalah antara Rp11.500,00 hingga Rp14.000,00 sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) pada pasal 3, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022. Maka sebenarnya masyarakat tidak merasakan harga murah tersebut. Hal ini disebabkan kelangkaan minyak goreng yang terjadi dimasyarakat, meskipun ada harga jualnya telah meningkat hingga dua kali lipat.
Selain itu, pertanyaan yang dilontarkan kepada ibu-ibu ini pun bertentangan dengan pernyataannya pada 09 Maret 2022 lalu. "Sebanyak 415.787 ton atau sekitar 72,4 persen dari DMO yang terkumpul sudah didistribusikan ke pasar dalam bentuk curah maupun kemasan hingga 8 Maret 2022. Distribusi DMO tersebut sudah melebihi perkiraan kebutuhan konsumsi minyak goreng satu bulan yang mencapai 327.321 ton. Pasokan minyak kita melimpah," ungkap Mendag Lutfi dalam konferensi pers terkait minyak goreng yang dilakukan secara virtual. Sehingga secara persediaan/stok dan produksi minyak goreng tidak pernah kurang, bahkan melebihi perkiraan kebutuhan konsumsi.
Sejak awal terjadinya kelangkaan minyak goreng pada masyarakat belum pasti siapa dan apa penyebabnya. Namun selama itu juga telah bayak pendapat dari berbagai pihak seperti Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Kementerian Perdagangan, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APINDO), dan Satgas Pangan Polri.
Berapa pendapat mengenai penyebab kelangkaan minyak goreng, di antaranya: (1) rantai distribusi minyak goreng yang belum normal, (2) panic buying, (3) penjualan bersyarat, (4) pasokan dari distributor yang tertahan akibat ulah spekulan, (5) kebocoran industri yang kemudian menjual di atas HET, (6) penyelundupan oleh sejumlah oknum, (7) adanya penimbunan, (8) penurunan panen sawit pada semester 2 sehingga suplai CPO terbatas, (9) pengurangan produksi oleh pelaku usaha, (10) harga sawit global yang melonjak tinggi.
Hingga adanya dugaan mafia sebagai penyebab kelangkaan minyak goreng. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan M. Lutfi di depan DPR. Dalam pengakuannya ia menyebutkan ada mafia minyak goreng yang mengambil keuntungan pribadi sehingga berbagai kebijakan pemerintah tumpul di pasar.
Dari berbagai penyebab yang telah disebut di atas kuat kemungkinan kelangkaan minyak goreng merupakan perbuatan mafia atau adanya praktik kartel. Seperti yang disebutkan Menteri Perdagangan M. Lutfi.
Secara  sederhana kartel merupakan perjanjian atau kerja sama satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Secara klasik kartel dapat dilakukan melalui tiga hal yaitu harga, produksi, dan wilayah pemasaran (Nasution & Wiranti, 2008: 4).
Meskipun begitu terlalu dini mengatakan kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh praktik kartel sebab belum ada bukti sahih, namun ada beberapa indikasi yang mengarahkan adanya praktik tersebut.
Pertama, seperti yang dijelaskan Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) bahwa struktur pasar minyak goreng termasuk dalam kategori struktur pasar oligopolistik di mana ada persaingan yang tidak sempurna, sehingga sampai saat ini masih ditengarai adanya dugaan kartel minyak goreng yang mengakibatkan harga komoditas tersebut terus naik. Terlebih sebelum dibentuknya Holding BUMN Pangan atau ID FOOD, pendistribusian minyak goreng dilakukan sendiri oleh produsen.
