Ada dua makna besar pertemuan Prabowo dengan Jokowi Sabtu 13 Juli 2019 di stasiun MRT Lebuk Bulus, yaitu pertama, bebasnya Prabowo dari "penyanderaan" PA 212, dan kedua, hancurnya "kendaraan" PA 212 untuk memenangkan Pilpres 2019.
Kesimpulan terang benderang ini berdasarkan pernyataan terbuka dan tertulis dari Kepala Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis, seperti diberitakan oleh cnnindonesia.com. Sekaligus menegaskan 4 sikap PA 212 terhadap pertemuan Prabowo-Jokowi, yaitu  satu, selama ini mereka menunggangi Prabowo-Sandi sebagai alat perjuangan politik.Â
Kedua, tidak tunduk lagi pada Kertanegara, dan goodbye Prabowo. Ketiga, kekecewaan yang dalam pada Prabowo yang tidak paham hakekat atau makna sami'na waato'na. Keempat, tidak setuju adanya rekonsiliasi Prabowo dengan Jokowi.
Apakah situasi yang sedang terjadi membuat Prabowo happy atau gundah-gulana? Harusnya, happy karena terlepas dari belenggu PA 212 dan juga pendukung kuat lainnya seperti FPI dan GNPF Ulama. Jokowi yang membebaskan Prabowo dari "kurungan" yang dibangun dan dijaga dengan ketat oleh mereka.
Tetapi Prabowo juga bisa saja menjadi gundah dan gulana. Karena tidak memiliki sekutu kuat, militan dan penuh dengan tekanan dan kekerasan. Kalau Prabowo merasa nyaman dengan mereka selama ini, dipastikan Prabowo sedang "galau" berat.
Nampaknya, ultimatum yang sudah ditabuhkan oleh PA 212 sulit untuk dicabut. Keyakinan mereka bahwa Prabowo bisa menjadi alat mewujudkan mimpi perjuangan sudah gagal total. Tidak saja karena gagal menjadi RI 1 2019-2024, tetapi juga kandas berkali-kali di kandang KPU, Bawaslu, MA dan MK.
Pada akhirnya, publik melihat dinamika ini sangatlah baik buat negeri ini dan juga buat Prabowo dengan Parpol Gerinda yang menjadi kendaraan satu-satunya yang setia mengakomodir mimpi dan perjuangan politik bagi masa depan republik ini.
Kendati bukan parpol perolehan suara teratas, tetapi tidak boleh diabaikan jumlah kursi yang di miliki baik di DPR maupun di level DPRD.
Ada 3 pilihan politik terbaik yang tersedia buat Prabowo menjelang bulan Oktober 2019, dimana akan dilantik baik Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maupun semua anggota legislative periode yang sama.
Pilihan pertama, menjadi oposisi murni.
Publik menilai bahwa saat ini Prabowo dengan Gerinda nya sangat elok dan tepat bila mengambil peran dan posisi sebagai oposisi murni selama 5 tahun kedepan pemerintahan Jokowi-Ma'aruf Amin.
Kendati suaranya di legislatif bukan mayoritas, tetapi suara dan sikap kritis kepada pemerintah Jokowi sangat dibutuhkan. Dan ini kesempatan emas bagi Prabowo, untuk membuktikan komitment kebangsaan yang dimiliki untuk Indonesia.
Pilihan kedua, menjadi bagian dari Kabinet Kerja jilid II Jokowi.
Pilihan ini tentu saja terbuka, tetapi hanya akan disarankan kalau Prabowo masih tidak mampu menghalau penyandera-penyandera secara politik bagi diri sendiri maupun bagi parpol Gerinda.
Jeleknya kalau menjadi bagian dari Kabinet Jokowi, maka dipastikan kelompok oposisi semakin tidak berefek sama sekali, misalnya PKS, PAN atau PD(?) terhadap jalannya pemerintahan rezim Jokowi-Ma'aruf.
Kalau pilihan ini diambil, maka perannya akan semakin tidak berarti, mengingat koalisi parpol di dalam Jokowi sendiri sudah terlalu banyak dan gemuk. Situasinya menjadi tak elok.
Pilihan ketiga, campuran menjadi separuh oposisi dan separuh koalisi.
Pilihan ini sangat kecil kemungkinannya, dan terlalu mahal harga yang dibayar secara politik oleh Prabowo dan Gerinda untuk masa depan politik yang jauh lebih utama, yaitu pertarungan 2024.
Oleh karenanya pilihan ini tidak terlalu menjadi pertimbangan bagi Prabowo. Kecuali kalau hanya sekedar untuk mencari "sesuap nasi" saja hehe...
Walaupun demikian, karena ini hanya sebuah analisis saja, dan semua tergantung pada Prabowo sendiri. Mari kita cermati dan saksikan minggu-minggu kedepan ini.
YupG. 17 Juli 2019
