Apa yang Digugat oleh BPN Prabowo-Sandi, Koq Heboh Banget?

"Jadi siapapun pemohon mendalilkan semestinya perolehan suara kami sekian tapi ternyata sekian, berarti harus membuktikan kan, ini loh buktinya." ujar Hasyim. "Kalau sudah pembuktian seperti ini maka mau tidak mau dokumen, tindakan apa yang didalilkan atau diteguhkan sebagai bahan gugatan di Mk harus dipersiapkan," sambungnya.

Dengan demikian, persidangan didalam arena MK adalah perjuangan untuk membawa dan memperlihatkan bukti-bukti yang kuat sebagai dasar agar menganulir atau mengoreksi hasil rekapitulasi yang sudah di umumkan oleh KPU.

Untuk itu, kubu BPN Prabowo-Sandi yang di Komandoi oleh Hasyim Djojohadikusumo dengan Tim Hukum yang di Pimpin oleh Bambang Widjojanto, telah menyerahkan gugatan dengan 51 alat bukti untuk kepentinmgan persidangan.

• Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno secara resmi telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK, Jumat, pukul 22.44 WIB. Mereka mendaftarkan gugatannya kurang dari 1,5 jam sebelum pendaftaran ditutup pukul 24.00 WIB. Bambang Widjojanto cs membawa permohonan dan 51 daftar alat bukti yang akan digunakan dalam persidangan nanti.

Tentu saja yang menjadi perhatian publik dan  menarik untuk diikuti adalah ke 51 alat bukti itu. Cukupkah untuk bisa mengubah peta hasil perhitungan yang sudah dilakukan oleh KPU itu? 

Pertanyaan ini memang sangat menggoda, karena di beberapa media online sempat ada pernyataan dari Prof Mahfud MD tentang kemungkinan Prabowo-Sandi bisa dimenangkan oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres ini.

Tetapi juga publik mengikuti bagaimana kubu BPN Prabowo-Sandi menuduh kecurangan proses penyelenggaraan Pilpres yang TSM, terstruktur -- sistematis dan masif, yang akhirnya oleh Sidang Bawaslu pada hari Senin 20 Mei 2019 menolak karena alat buktinya tidak cukup karena hanya daftar link berita saja.

Nampaknya KPU juga sebagai pihak tergugat harus mempersiapkan diri untuk menghadapi gugatan dari BPN Prabowo-Sandi. Semua mengerti bahwa KPU sebagai penyelenggara Pilpres memiliki perangkat yang lengkap untuk menghadapi sengketa Pemilu bahkan Pilkada seluruh Indonesia. Walaupun demikian persiapan yang musti dilakukan dengan baik dan benar karena menyangkut kepercayaan masyarakat Indonesia kedepannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan diri menghadapi gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam perkara ini, KPU bertindak sebagai sebagai tergugat. Sementara penggugat ialah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, serta ratusan peserta pemilu legislatif 2019.
"Secara internal KPU dalam tiga hari ke depan akan mempersiapkan diri. Jadi tim yang akan menangani tim dalam arti tim lawyer, tim tenaga ahli, biro hukum KPU dan juga tenaga staf Sekjen KPU," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU

Melihat materi sengketa itu hanya terbatas atau fokus pada pembuktian hasil perhitungan suara rekapitulasi secara nasional, dengan 51 alat bukti yang dibawa oleh BPN Prabowo-Sandi, nampaknya persidangan MK tidaklah terlalu lama dan juga tidak memakan energi yang banyak.

Pengalaman lima tahun yang lalu, ketika Prabowo-Hatta Rajasa kalah dengan Jokowi-JK yang berujung sengketa di MK, juga akhirnya hasil akhirnya tidak terbukti. Dalam beberapa kali deklarasi sebelumnya, sebenarnya Prabowo enggan membawa sengketa hasil Pilpres ini ke MK karena dia merasa kalah lagi. Seakan-akan MK juga berpihak kepada Jokowi.

https://www.voaindonesia.com/a/prabowo-sandi-gugatan-mk-bentuk-kekecewaan-masyarakat-pada-pemilu-2019/4930878.html

Saya pikir, perasaan dan pikiran semacam ini sangat bisa dimengerti. Siapapun yang berada dalam posisi Prabowo, mentalitas sebagai kubu yang kalah sungguh terasa, dan seakan-akan semua yang dilakukan dan diperjuangkan selalu dan dianggap salah melulu. Itulah yang sebenarnya sangat menyakitkan dalam sebuah kontestasi politik.

Apalagi kontestasi kali ini merupakan kesekian kali bagi Prabowo, dan mungkin terakhir baginya karena usia yang tidak muda lagi sangat berat untuk mengikuti Pilpres 2024 yang akan datang.