Memang sudah dari sananya jika berganti pimpinan maka berganti pula kebijakan. Setiap orang berbeda dalam gaya memimpin. Apalagi pimpinan yang diganti merupakan pucuk pimpinan suatu instansi yang mempunyai kewenangan yang sangat luas.
Begitupun di pemerintahan Indonesia. Begitu ada pergantian menteri, berganti juga kebijakan. Memang buka barang haram merubah suatu kebijakan, namun kadang kebijakan yang dirubah tersebut sebenarnya masih sangat baik dan perlu dipertahankan, tapi nyatanya tetap saja diubah oleh menteri yang baru. Mengapa bisa diubah ? pada dasarnya semua manusia ingin menunjukkan siapa dirinya, terlebih jika dia sedang berkuasa.
Maka banyak para guru -- guru yang bijak pada zaman dahulu lebih menyukai muridnya yang masih bodoh namun beretika, daripada punya murid pintar tapi tidak beradab. Kaitannya dengan menteri adalah, lebih baik Presiden memiliki menteri yang mengerti dan memahami permasalahan masyarakat walaupun menteri tersebut  bukan dari lulusan yang bonafit, dari pada menteri yang dianggap bonafit tetapi tidak mengerti permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Di sini penulis tidak menganggap para menteri sekarang tidak memahami masyarakat bahkan penulis husnuzon bahwa semua menteri adalah orang baik yang dipilih oleh orang baik. Namun demikian ada beberapa kebijakan yang akan diambil menteri yang harus dipikirkan ulang secara masak -- masak.
Contoh sederhana adalah kebijakan yang akan diambil oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang akan membuka kran ekspor benih lobster, ada disini. Kebijakan ini menjadi salah satu bahasan cukup hangat di tengah masyarakat pada masa sekarang. Kebijakan ini bahkan berlawanan dengan kebijakan menteri sebelumnya yang melarang ekspor benih lobster.
Penulis tidak hendak menghakimi siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun suatu kebijakan apalagi yang berskala nasional semestinya perlu dikaji secara mendalam tentang dampak yang akan terjadi baik skala pendek sampai sekala panjang. Selain mengkaji dampak yang akan timbul tentu harus dicari solusi atas dampak yang akan terjadi tersebut serta dicari jalan lain  atau solusi lain jika kebijakan tersebut dijalankan atau tidak.
Masih dalam ingatan yang jelas, berbagai kebijakan yang pernah dilakukan sebelumnya akhirnya dirombak untuk menaikkan kesejahteraan bangsa kita. Bahkan Presiden Jokowi baru - baru ini mengeluarkan kebijakan  untuk mengubah ekspor barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kebijakan itu bisa dilihat di sini .  Bahkan Presiden sendiri menyindir bagi yang suka ekspor barang mentah, ada di sini
Pada awal pembentukan kabinet kerja jilid 2, Presiden Jokowi sudah mengingatkan bahwa tidak ada menteri yang mengusung visi dan misi sendiri karena yang harus dilakukan para menteri adalah mendukung visi dan misi Presiden. Semoga kebijakan menteri -- menteri di dalam kabinet kerja Jilid 2 ini tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat banyak tanpa harus melakukan kontroversi -- kontroversi yang menguras tenaga, pikiran dan biaya supaya hal tersebut bisa disalurkan untuk kerja lain yang lebih bermanfaat.
