Kolaborasi! Dibutuhkan kerjasama sinergis semua pihak untuk dapat memastikan keberhasilan implementasi program BPJS Kesehatan. Kegagalan melihat peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam agenda kerja kesehatan nasional ini, berkonsekuensi pada potensi gangguan program tersebut.
Setelah bertahun-tahun didera defisit anggaran, BPJS Kesehatan di tahun pandemi 2020 berbuku surplus Rp 18.7 triliun (Detik, 10/2). Tentu perlu diapresiasi, meski dalam sudut pandang yang berbeda sanggahan juga muncul dengan melihat fenomena kunjungan pasien selama pandemi (Kompas, 4/3).
Dua perspektif ini dalam melihat klaim surplus tersebut, membayangi kerja dari struktur direksi BPJS Kesehatan yang baru dilantik (Bisnis, 22/2). Publik bertanya, bagaimana posisi surplus seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, mampu menciptakan efek kualitas dalam pemberian pelayanan?
Pada pertanyaan terakhir itu, kita menempatkan kembali program BPJS Kesehatan sebagai sebuah upaya untuk menghadirkan konsep perlindungan berupa jaminan sosial di sektor kesehatan. Terdapat beberapa indikator penting didalamnya, (i) kemudahan akses dalam menjangkau institusi layanan kesehatan, (ii) kualitas dalam pelayanan, dan (iii) melindungi publik terjatuh dalam kemiskinan.
Posisi surplus BPJS Kesehatan disebut terjadi, sebagai bentuk dari kombinasi dua hal, (i) kenaikan premi yang telah ditetapkan melalui Perpres 64/ 2020, (ii) aspek psikologis masyarakat yang menunda berkunjung ke pusat kesehatan, diiringi dengan himbauan untuk tetap di rumah.
Di tengah pandemi, isu kesehatan diluar Covid-19 menjadi seolah tenggelam. Walhasil utilisasi layanan kesehatan non Covid-19 mengalami penurunan. Tantangan sesungguhnya dari pengelolaan BPJS Kesehatan akan terjadi pasca pandemi, seiring dengan berlangsungnya proses vaksinasi Covid-19.
Mulai Dari Mana?
Mendengar! Direksi BPJS Kesehatan yang baru, memulai langkah kerja dengan menyusun program "BPJS Kesehatan Mendengar". Hal ini terbilang penting dan perlu untuk melakukan pemetaan masalah. Dengan mendapatkan informasi langsung tersebut, problematika persoalan bisa diurai secara detail.
Upaya membangun serta memperjelas kedudukan antar para pihak yang saling berkaitan, menjadi kunci dalam mewujudkan suksesnya pelaksanaan program BPJS Kesehatan. Agenda kerja dari sektor kesehatan nasional ini adalah program raksasa yang melibatkan seluruh penduduk tanpa terkecuali, dan termuat dalam amanat konstitusi guna melindungi segenap warga bangsa.
Rangkaian kegiatan program "BPJS Kesehatan Mendengar" perlu menjadi dasar bagi upaya menyusun langkah kebijakan selanjutnya. Aktifitas mendengar tidak terpisahkan dari membuat alternatif model penyelesaian dan pemilihan keputusan yang terbaik sebagai sebuah langkah strategis.
Setelah suara-suara para pihak didengar, ada kesimpulan sementara yang bisa dibangun; (i) penetapan tarif layanan yang layak dan berkeadilan bagi pemberi layanan, dan (ii) perlunya dibangun relasi sinergis antara para pengambil kebijakan, termasuk koordinasi kerja BPJS Kesehatan dengan kementerian kesehatan serta berbagai asosiasi profesi sebagai induk yang menaungi pemberi pelayanan kesehatan.
