Kisruh. Kekacauan terjadi karena kekosongan sumber yang dapat dipercaya sebagai otoritas kebenaran. Semua pihak berbicara, tapi bukan saling menguatkan justru tampak saling bernegasi.
Bahkan dalam lingkar kekuasaan tidak padu. Nampak beradu, kerap terjadi selisih pandang. Sebuah keputusan kemudian dipersepsi dalam beragam makna.Â
Bisa jadi ada dua kondisi, (i) keputusan yang dibuat memang ambigu, tidak tegas dan tidak tuntas, sehingga menimbulkan bias kesimpulan, (ii) para pembantu di sekitar kekuasaan menafsir berdasarkan lokus sektoral masing-masing, bisa jadi tidak paham.
Kombinasi kedua hal tersebut mengakibatkan khalayak gagal menerima makna pesan yang disampaikan. Kekosongan arahan yang formal, menimbulkan ketidakpercayaan -distrust.
Kemampuan mengatasi situasi turbulensi adalah dengan menampilkan konsistensi, diartikan sebagai kesatuan gerak, antara pikiran, ucapan dan tindakan untuk dapat sampai pada satu tujuan bersama.Â
Para petinggi yang tampil di ruang-ruang publik harus punya satu suara. Tidak bisa suatu pernyataan kemudian direvisi secara cepat oleh pernyataan lain. Bila itu terus terjadi, kerugian bagi publik, karena ketidakpaduan langkah kekuasaan.
Kekosongan Penjelasan
Pandemi menjadi pokok persoalan, kerancuan komunikasi semakin meruntuhkan kepercayaan diri publik untuk mampu berhadapan dengan musuh tidak terlihat ini.
Bukan saja soal konsistensi pernyataan, informasi yang dihadirkan pun tampak simpang siur. Terjadi tumpang tindih informasi. Kekacauan manajemen komunikasi bahkan sudah dimulai dari pengadaan alat tes cepat (rapid test) hingga pembelian obat.
Hal paling riuh dibicarakan publik adalah soal lockdown serta karantina wilayah, berbalas narasi darurat sipil. Pilihannya ternyata Pembatasan Sosial Berskala Besar, menjadi titik tengah di bagian akhir.
Belum lagi simpang siur tentang waktu berjemur yang efektif, pagi atau siang hari? Ditambah soal bahaya desinfektan chamber ke manusia? Hingga aturan soal mudik, tidak dilarang tapi dihimbau untuk tidak pulang kampung. Terbilang absurd.Â
