Lalu tiba-tiba (disebut tiba-tiba karena sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menjamin vaksinasi untuk rakyat gratis) muncul wacana vaksin berbayar setelah ada kesepakatan Bio Farma selaku holding BUMN klaster kesehatan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Bio Farma lantas menugaskan Kimia Farma untuk melaksanakan vaksin berbayar yang ditanggung perorangan (sebelumnya vaksin gotong royong di mana biayanya ditanggung perusahaan)
Jika tetap pada konsep gotong royong di mana Bio Farma mensuplai vaksin kepada perusahaan dan proses vaksinasi dilaksanakan di perusahaan bersangkutan. Tentu yang dikirim bukan hanya vaksin, tetapi juga tenaga kesehatan.
Pertanyaan paling gampang adalah apakah Kimia Farma memiliki tenaga kesehatan sendiri dalam jumlah besar untuk melakukan vaksinasi ke perusahaan-perusahaan. Jika iya, di manakah sekarang ketika banyak daerah sedang kekurangan tenaga kesehatan? Jika belum, berapa lama proses rekrutmen yang dibutuhkan sementara semua tenaga kesehatan, termasuk calon dokter, sudah dikerahkan untuk membantu pemerintah?
Jika punya tenaga kesehatan dan saat ini sedang membantu pemerintah melaksanakan program vaksinasi gratis, apakah nantinya akan ditarik setelah program vaksin berbayar berjalan?
Ketika diubah menjadi perorangan, berapa banyak outlet untuk suntik vaksin terkait ketersediaan tenaga kesehatannya. Ingat, dalih yang digaungkan adalah menbantu percepatan vaksinasi. Dengan demikian harus ada ketersediaan outler dalam jumlah besar. Jika hanya ribuan per hari, tentu sulit memenuhi kriteria percepatan vaksinasi yang dimaksud.
Mari kita andaikan semua berjalan dengan baik. Kimia Farma melaksanakan program vaksinasi berbayar. Bukankah pelayanannya akan berbeda dengan vaksinasi gratis? Catat ini, program vaksinasi berbayar pasti tidak akan dilaksanakan di lapangan terbuka! Bahkan mungkin akan membuka layanan ke rumah-rumah (yang tadinya ke perusahaan-perusahaan). Bukankah sangat nyaman selayaknya naik kapal pesiar?
Seperti tulisan terdahulu, kali ini penulis pun tidak menyoroti secara khusus terkait narasi negara berbisnis - mencari untung. Hanya disematkan sebagai "jika". Sorotan utamanya adalah tentang kesetaraan perlakuan dalam kondisi kedaruratan. Jangan memberi pilihan kepada masyarakat atas dasar duit apalagi di tengah pandemi.
Ini bukan soal mau atau tidak mau, mampu atau tidak mampu. Ini soal kesetaraan perlakuan di masa darurat. Jangan karena tidak punya duit disuruh antri di stadion (ibarat naik tongkang), sementara yang punya duit didatangi atau dieksekusi di ruang mewah (ibarat kapal pesiar). Â
Sekali lagi, negara jangan membeda-bedakan perlakuan atas dasar kaya dan miskin, mampu dan tidak mampu. Jika benar ingin mengejar herd immunity, mestinya semua daya dikerahkan. Bila perlu BUMN kesehatan membagikan vaksin yang dimiliki untuk membantu pemerintah sebagaimana Pertamina melaksanakan program satu harga BUMN di daerah 3T.
Jika ada yang menganggap tulisan tentang ilustrasi dua kapal sebagai out of topic dari bahasan tentang vaksin berbayar, penulis curiga ada yang baru tersedak ikan merah.
Salam @yb
