Mohon tunggu...
Yon Bayu
Yon Bayu Mohon Tunggu... Penulis - memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

memaknai peristiwa dari sudut pandang berbeda | menolak kampanye kebencian atas nama agama

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Bukan Gimmick, Ganjar Emang Sudah "Finis"

24 Mei 2021   13:22 Diperbarui: 24 Mei 2021   14:15 1077
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ganjar Pranowo. Foto: tangkap layar Kompas TV

Warning keras yang dilontarkan Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng Bambang Wuryanto terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bukan gimmick. Jika melihat konstelasi politik saat ini, upaya Ganjar menuju Istana naik kendaraan PDIP benar-benar  sudah habis.

Gimmick yakni sebuah tindakan untuk mengelabui atau berpura-pura untuk tujuan berbeda dari yang terlihat, memang hal biasa dalam politik sebagaimana playing fictim, kontranarasi, pencitraan, kampanye terselubung, dll.

Namun dalam kasus tidak diundangnya Ganjar Pranowo dalam acara di Semarang yang dihadiri Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan para kepala daerah se- Jawa Tengah yang diusung PDIP, sulit untuk memaknainya sebagai gimmick. Ingat Ganjar bukan hanya kepala daerah yang dua kali diusung PDIP, namun juga kader senior.

Mari kita uji sisi keuntungan yang didapat andai hal itu hanya gimmick. Dengan berperan sebagai objek penderita, maka "perlakuan buruk" terhadap Ganjar dapat menguras emosi masyarakat dan merapatkan barisan pendukungnya.

Pertanyaannya, apakah Ganjar sudah diplot sebagai calon presiden yang akan diusung PDIP? Bagi yang mengikuti dinamika politik PDIP, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri punya kebiasaan mengumumkan calon yang didukung di menit-menit terakhir. Bahkan dulu, pengumuman Joko Widodo (Jokowi) - kini Presiden, sebagai capres yang diusung PDIP, hanya 4 bulan sebelum gelaran Pilpres 2014. Itu pun karena masifnya desakan yang dilakukan kader-kader senior.

Mereka yang berpendapat Ganjar telah dicalonkan oleh PDIP sehingga dibuat gimmick untuk mendongkrak elektabilitasnya, tentu telah melakukan kesalahan fatal karena tidak memasukan unsur Puan sebagai anak Megawati yang diharapkan menjadi penerus Jokowi.

Penolakan Megawati terhadap wacana amandemen UUD 1945 yang menjadi pembuka jalan penambahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga atau bahkan tidak terbatas seperti zaman Orde Baru, adalah sinyal kuat harus ada pergantian kepemimpinans setelah 2024. Puan tentu berada di urutan pertama sebagai bakal calon presiden yang menjadi harapan Mega. Bukan Ganjar atau kader lainnya.

Faktor kedua, sisi yang disorot adalah pembentukan pasukan media sosial dan intensitas "kampanye" di media dengan tujuan mendongkrak elektabilitas. Artinya, setelah ini Ganjar harus mengurangi "tim buzzer" dan unggahan kegiatan di medsos. Dari sini jelaslah, serangan yang dilontar Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, bukan gimmick karena justru bertolak belakang dengan tujuannya.

Ketiga, sebagai petugas partai, Ganjar dinilai mengabaikan amanat karena sibuk memoles diri demi jabatan lain. Padahal, menurut Bambang Pacul,  tugasnya di Jawa Tengah belum selesai. Lontaran ini tentu merugikan citra Ganjar di depan masyarakat Jateng. Simpati yang diharap akan diperoleh dengan menjadikannya sebagai "korban" tidak sebanding dengan "kejengkelan" masyarakat Jateng karena akhirnya merasa hanya dijadikan alat untuk meraih tujuan lain.

Di mata PDIP, setidaknya saat ini, Ganjar sudah melakukan kesalahan fatal. Keengganan Puan melibatkan Ganjar pada acara di Semarang, di mana seharusnya Ganjar bertindak sebagai tuan rumah, serta lontaran Bambang Pacul, harus dimaknai sebagai warning serius, peringatan keras, agar Ganjar menghentikan upaya mendongkrak elektabilitas. Ganjar harus membubarkan tim soraknya di medsos.

Sebab pesan yang disampaikan Bambang Pacul sudah sangat jelas bahwa sebagai kader yang telah dibesarkan partai, Ganjar harus "tahu diri", patuh dan mengikuti perintah Megawati. Urusan capres, sepenuhnya hak prerogatif ketua umum. Jangan disodok elektabilitas tinggi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun