Namun jangan lupa, ada defisit anggaran sekitar Rp 1.028,6 triliun (6,72 persen) yang kemungkinan akan ditutup dengan penerbitan utang baru.
Jika debat antara Luhut sebagai wakil kubu pro utang dan Rizal Ramli di pihak sebaliknya dilakukan terbuka, bukan di ruangan tertutup Kemenko Kemaritiman, dipastikan Luhut  akan kalah. Meski mengaku sudah belajar dari para ekonom muda, namun sepertinya ada hal-hal yang luput dari perhatian Luhut.
Pertama, Luhut seolah mengingkari fakta bahwa saat debat capres di periode pertamanya Jokowi  berjanji akan membangun tanpa utang. Benar, Luhut tidak terbebani oleh pernyataan retoris Jokowi. Tetapi dari sisi ini dapat dipahami bahwa Jokowi sendiri secara tidak langsung mengakui jika utang untuk pembangunan bukan kebijakan yang tepat sehingga berjanji tidak akan melakukan.
Kedua, jika dikatakan utang produktif, mestinya Luhut bisa memaparkan adanya kenaikan signifikan dari pendapatan negara. Pertumbuhan utang harus dibarengi dengan penambahan pendapatan yang dihasilkan dari "hasil kerja" uang utang tersebut.
Jika kemudian dicontohkan pembangunan fisik, maka tinggal dikalkulasi apakah nilai bangunan fisik yang dikerjakan selama ini, termasuk jalan tol, setara dengan tingkat pertumbuhan  utang. Kita tidak bisa menggunakan kenaikan aset negara yang berkorelasi dengan penambahan utang seperti dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sebab kenaikan aset dari Rp 1.538,18 triliun menjadi Rp 5.728,49 triliun merupakan hasil revaluasi aset yang dilakukan tahun 2017-2018 lalu. Jangan lupa angka aset Rp 1.500 triliun lebih itu sejak dari 2010. Artinya kenaikan aset tersebut sangat mungkin tidak hanya terjadi di masa Jokowi, namun juga SBY.
Kanaikan nilai aset negara juga tidak semata-mata karena penambahan barang (bangunan), namun juga karena kenaikan harga tanah akibat inflasi. Artinya jika dihitung dengan nilai tukar rupiah tahun 2010, belum tentu terjadi lonjakan kenaikan hingga 272 persen lebih. Bahkan andai tidak melakukan apa pun, dipastikan nilai aset saat ini akan meningkat di tahun 2025 mendatang.
Artinya perlu ada pemilahan antara penambahan aset dan kenaikan nilai aset. Jika dibedah lagi, maka Sri Mulyani, terutama Luhut, harus menghadirkan aset yang dibangun sejak 2014 seperti jalan tol, jembatan, dll lalu dihitung apakah  nilainya sesuai dengan total lonjakan utang. Jika setara maka sahih menyebut sebagai utang produktif, bukan konsumtif.
Ketiga, penghapusan berbagai macam subsidi, terutama migas, harus ikut dihitung sebagai bagian dari penambahan modal kerja pemerintah. Konon di era SBY, subsidi BBM mencapai Rp 400 triliun. Di era sekarang, subsidi dihilangkan sehingga menjadi tambahan  modal pemerintahan Jokowi. Apakah total nilai subsidi yang dihilangkan  dan penambahan utang setara dengan  hasil pembangunan pemerintahan Jokowi?
Jangan sampai pembangunan dari hasil penghapusan subsidi diaku dari hasil utang sehingga berani menyebut sebagai utang produktif. Â Harus dibuka secara transparan. Â
Berani, Jenderal Luhut? Â Â
Salam @yb
