Luhut: Lockdown Bisa Dilakukan Tiba-tiba

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut lockdown bisa saja dilakukan secara tiba-tiba terkait penanganan pandemi virus korona atau Covid-19. Namun dipastikan saat ini pemerintah belum menghitung kemungkinan melakukan lockdown.

"Bisa saja besok, lusa, kita tiba-tiba (lockdown) per daerah," tulis Luhut di akun Instagram seperti dikutip KOMPAS.com dari Antara.

Luhut juga menjelaskan, lockdown atau karantina wilayah apakah desa, kota atau povinsi, tidak dikenal dalam UU sehingga kajiannya masih berjalan. 

Meski hanya sebuah kemungkinan, dan masih dalam kajian, namun pernyataan Luhut cukup mengejutkan. Sebab berulangkali Presiden Joko Widodo mengatakan belum ada opsi  lockdown dan kewenangannya ada di pemerintah pusat. 

Bahkan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo  menyebut Presiden Jokowi sudah menginstruksikan tidak ada lockdown. Kepala BNPB itu juga meminta agar polemik terkait karantina wilayah dihentikan.

Menurut Doni, pemerintah tengah fokus menerapkan  social distancing atau pembatasan sosial. Belakangan istilah social distanding diubah menjadi physical distancing alias menjaga jarak aman dari kemungkinan tertular atau menularkan virus korona.

Benarkah pemerintah masih melakukan kajian lockdown? Mengapa Presiden Jokowi selalu mengatakan belum memiliki opsi lockdown?

Jika benar sudah ada kajian lockdown sebagai salah satu opsi dalam upaya penanganan Covid-19, mestinya tidak perlu "ditutup-tutupi". Sebab, jika pun tujuannya untuk mencegah terjadinya kepanikan di tengah masyarakat, tetap tidak tepat.  

Pertama, masyarakat masih terlihat "santai" menanggapi pandemi Covid-19 karena beberapa pernyataan pejabat sebelumnya yang terkesan meremehkan. Bahkan setelah ada kebijakan pembatasan sosial, sebagian masyarakat masih berkerumun hingga menggelar pesta.

Kedua, ketertutupan informasi di era sekarang ini bukan saja mubasir namun juga menyuburkan hoaks. Masyarakat yang penasaran dan tidak mendapat penjelasan tuntas, mencoba mencari jawabannya melalui internet. Sebagian di antaranya kemudian terjebak dalam informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya  karena minimnya informasi yang benar dari pemerintah.