Kita justru melihat ada hubungannya dengan sikap Jokowi yang "bekerja secara diam-diam". Sangat mungkin penutupan dan penghentian itu atas perintah Presiden Jokowi.
Sebab para kepala daerah yang melakukan kebijakan tersebut notabene kader partai pemerintah yakni Rudyatmo dan Ganjar yang merupakan kader PDIP, sedang Rahmat Effende merupakan kader Partai Golkar. Sementara Anies dan Idris bukan kader  alias nonpartai.
Tudingan terhadap langkah Anies yang dinilai politis dengan sendirinya gugur karena langkah serupa dilakukan oleh Rudyatmo, Ganjar dan Rahmat Effendi.
Sangat mungkin langkah yang diambil Anies dan para kepala daerah lainnya atas "restu Istana" dengan tujuan untuk meminimalisir kepanikan dan keresahan masyarakat karena kebijakan demikian itu "hanya" diberlakukan di beberapa daerah.
Salam @yb
