Legalkan Ekspor Benur, Kader Gerindra Ingkari Janji Prabowo

Meski kini tidak lagi ngotot akan membuka kran ekspor benih lobster (benur), namun wacana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terlanjur telah menjadi pro dan kontra di ruang publik. 

Mirisnya, kader-kader Gerindra ikut mendukung ekspor benur padahal jelas-jelas kontradiktif dengan semangat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat masih berada di luar kekuasaan.  

Larangan ekspor benih lobster sempat diberlakukan pendahulunya, Susi Pudjiastuti. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus), Kepiting (Scylla), dan Rajungan (Portunus) dari Wilayah Indonesia.

Kebijakan itu dinilai tepat karena selisih harga jual benur dengan lobster yang sudah siap konsumsi mencapai 30 kali lipat.  

Sementara Edhy Prabowo memiliki argumen berbeda. Selain Indonesia belum memiliki fasilitas pembesaran  lobster, larangan ekspor memicu tingginya penyelundupan benih lobster ke Vietnam, negara yang telah memiliki teknologi pembudidayaan benur.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan, sejak 2015 sampai 12 Maret 2019 jumlah benih lobster yang berhasil diselamatkan dari penyelundupan sebanyak 6.999.748 ekor dengan perkiraan harga mencapai Rp 949,48 miliar.

Rencana Edhy Prabowo melegalkan kembali ekspor benur, mendapat dukungan dari rekan-rekan separtainya, termasuk Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, Wakil Ketua DPR itu  bukan hanya mendukung kebijakan Edhy Prabowo, namun sepertinya juga menyerang Susi.

Awalnya Sufmi Dasco meminta Edhy Prabowo tetap semangat dan jangan menghiraukan serangan terkait isu lobster yang belum move on.  Tetapi kemudian menyinggung soal charter pesawat milik maskapai sendiri. Seperti diketahui, Susi merupakan pemilik maskapai Susi Air.

Selengkapnya Sufmi mencuit : Bro menteri @Edhy_Prabowo , ttp smgt jadi menterinya Nelayan Indonesia, jgn hirauin serangan Lobster yg blm moveon, nanti rakyat yg menilai. tetaplah sederhana dinas kemana2 ttp pakai pesawat komersil, jgn charter pesawat apalagi kemudian nyewanya maskapai sendiri. Gak keren bgt

Sehari setelah cuitan itu, tepatnya 16 Desember kemarin, Susi Pudjiastuti pun membalas. Susi tampak tersinggung dan menantang Sufmi untuk meminta pihak berwenang memeriksa tata kelola keuangan negara terkait charter pesawat pribadi.

Susi menulis :  Bpk Doctor Dasco, sebelum bicara di public, cek dr sisi tata kelola uang negara ttg charter pesawat pribadi, ada pelanggaran pk doctor bisa minta yg berwenang untk periksa. Pak Doctor mestinya tahu ada brp kali saya kasih tumpangan pesawat pribadi orang KKP jg lobster sitaan

Netizen pun ramai-ramai mendukung sikap Susi seraya menghujat Sufmi Dasco dan Edhy Prabowo. Bahkan hashtag Tenggelamkan Edhy Prabowo menjadi trending topic di Twitter.  Sayangnya, hingga saat ini Sufmi belum memberi tanggapan terkait tantangam Susi.

Kita berharap Menteri Edhy Prabowo tidak melegalkan ekspor benur hanya karena alasan maraknya penyelundupan dan masih belum adanya alat pembiakan lobster.  Dengan adanya larangan penangkapan benur, sebenarnya lobster akan besar dengan sendirinya di laut. Artinya tidak perlu alat pembiakkan.

Yang dibutuhkan saat ini justru pengawasan ketat untuk menghentikan penyelundupan dan juga pengawasan terhadap nelayan yang melanggar larangan tersebut. Toh, pada akhirnya nelayan juga yang diuntungkan ketika kelak menangkap lobster ukuran besar yang memiliki harga jual tinggi.

Selama menunggu sampai  lobster siap panen, KKP dapat membantu nelayan dengan memberikan stimulan ekonomi agar dapurnya tetap mengebul.  

Ingat, saat kampnye di Pilpres 2014 dan juga 2019, calon presiden Prabowo Subianto bertekad akan menyelamatkan laut Indonesia dari mafia. Prabowo, yang saat ini  menjabat Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju, mengungkap dalam buku "Paradoks Indonesia", pencurian ikan di laut telah merugikan negara hingga ribuan triliun.

Kini setelah kadernya mendapat kesempatan untuk mewujudkan tekad itu, apakah elok jika kemudian malah membuat kebijakan yang memanjakan para pencuri yang telah menguras kekayaan laut kita?

Salam @yb