Mengapa Trans Papua Gagal Redam Gejolak Separatisme?

Tetapi yang pasti penanganan gangguan keamanan di Papua saat ini berada di tangan kepolisian sementara TNI hanya sebagai pendukung dengan status BKO (bawah kendali operasi).

Ada dua pertanyaan yang kini mengemuka pasca pembantai terhadap para pekerja Trans Papua.

Pertama, mengapa gencarnya pembangunan di Papua tidak memberi efek pada penurunan tindak kekerasan, bahkan sepertinya malah menguatkan keinginan untuk memisahkan diri seperti yang disuarakan mahasiswa Papua di Surabaya? Apakah pembangunan yang dilakukan tidak menyentuh kepentingan masyarakat Papua?

Jika mengacu pada pernyataan Juru bicara KKB yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Sebby Sambom, aksi penembakan terhadap pekerja Trans Papua justru sebagai peringatan agar pembangunan tidak dilanjutkan karena mereka menolak semua bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Aksi kekerasan tidak ada kaitannya dengan pembangunan sebab yang dituntut kemerdekaan, bukan kesejahteraan.

Dengan demikian keputusan Presiden Jokowi untuk melanjutkan pembangunan tidak akan berkorelasi dengan penurunan aksi kekerasan, bahkan mungkin sebaliknya. 

Sebagai negara yang berdaulat, tentunya pemerintah tidak akan menyerah pada ancaman semacam itu. Tetapi perlu dipikirkan langkah-langkah pengamanan melekat pada para pekerja mengingat sudah terlalu banyak korban yang jatuh.

Kedua, perlukah menghidupkan DOM? Status DOM sendiri masih simpang-siur apakah sudah dicabut atau belum. Bahkan Gubernur Papua Lukas Enembe pada Januari 2016 lalu mengatakan dirinya tidak tahu status DOM Papua apakah sudah dicabut atau masih berlaku.

Jika mengikuti keinginan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, TNI akan bertindak sebagai pemegang komando, tidak lagi BKO kepolisian sehingga situasinya mirip DOM. Cara ini mungkin lebih cepat dan efektif untuk melakukan pengejaran terhadap gerombolan KKB. Tetapi resikonya, dunia internasional akan memberikan perhatian ekstra dan hal itu dapat menjadi amunisi bagi KKB dan negara-negara di Pasifik untuk menekan Indonesia di forum-forum internasional.

Dari dua hal tersebut, kita berharap pendekatan persuasif lebih dikedepankan dan yang tidak kalah penting adalah memastikan pembangunan yang tengah gencar dilakukan benar-benar sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 

Jangan sampai timbul kesan Trans Papua hanya untuk kepentingan perusahaan-perusahaan besar sehingga akan berbalik menjadi propaganda negatif baik di dalam maupun di luar negeri.

Salam @yb