Hasil survei semakin dipertanyakan ketika menempatkan elektabilitas Jokowi unggul atas Prabowo di Jawa Barat yang merupakan basis penguatan isu-isu Islam. Terlebih pada Pilpres 2014 Jokowi kalah dari Prabowo dengan selisih nyaris 5 juta suara. Jika bukan karena kebesaran nama PDI Perjuangan yang menjadi pemenang di Jabar pada Pemilu 2014 yang digelar 3 bulan sebelum Pilpres 2014, sangat mungkin perolehan Jokowi-JK tidak mencapai 9,5 juta suara.
Namun margin elektabilitas Jokowi atas Prabowo sebesar 3% sebagaimana hasil survei Orkestra pun perlu dipertanyakan karena jauh berbeda dengan hasil survei lembaga-lembaga lainnya. Aura adanya kepentingan pihak tertentu sulit ditepis. Bahkan kesan yang muncul, Orkestra tengah mencari panggung mengingat Poempida merupakan politisi Partai Golkar yang pernah menjadi anggota DPR 2009-2014 menggantikan rekannya, Jeffrie Geovanie yang menyeberang ke Partai Nasdem.
Ataukah perang survei saat ini hanya bertujuan untuk membangkitkan sentimen kubu Jokowi dan Prabowo? Sebab setiap rilis survei kemudian diikuti dengan "perang" statemen antar dua kubu yang ujungnya hanya memanas-manisi pendukung keduanya. Jika benar demikian, maka keluhan Jokowi karena meski Pilpres sudah lewat tiga tahun lebih tapi masih dibawa-bawa, tidak sepenuhnya salah politisi namun juga adanya andil lembaga survei.Â
Tidak ada larangan bagi lembaga apapun untuk menggelar survei dan merilis hasilnya ke publik, dengan motif apapun. Tetapi "pembohongan" hasil survei justru bisa merugikan calon yang suaranya "dimark-up". Meski kita yakin LSI Deni JA menggunakan prinsip dan metodologi survei yang benar, tetapi yang pasti hasil survei yang menempatkan Agus-Sylvi sebagai pemenang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jika pun ada isu-isu negatif yang sangat massif sehingga mempengaruhi hasilnya, perubahan yang terjadi dalam rentang 5 hari tidak akan terlalu siginifikan karena hanya berpengaruh terhadap calon pemilih yang belum memiliki pilihan tetap alias massa mengambang (floating mass).
Lembaga survei mestinya juga harus memiliki tanggung jawab ikut meningkatkan kualitas demokrasi yang tengah kita bangun. Jangan mudah menggiring opini publik untuk mendongkrak elektabilitas jagoannya. Alangkah baiknya jika responden diberi gambaran yang jujur terkait objek yang disurvei, kecuali untuk survei popularitas di mana responden dibebaskan untuk menjawab objek yang dikenal.
Salam @yb
