Pertama, dalam sidang umum PBB, diplomat Indonesia setiap tahunnya selalu menegaskan dan membantah tuduhan Vatuatu dengan menyatakan bahwa tuduhan itu tanpa bukti dan bersifat politis. Kedua, Kementrian Luar Negeri mengeluarkan sebuah laporan yang berjudul 'No Genocide in West Papua' pada tahun 2016. Laporan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana kondisi masyarakat Papua dan pembangunan yang ada. Ketiga, Indonesia memberikan penjelasan kepada Vanuatu yang menganggap hanya Papua memiliki ras yang sama, yaitu Melanesia. Indonesia menegaskan bahwa ras Melanesia di Indonesia tidak hanya orang Papua, tetapi ada juga etnis Maluku dan Timor.
Meskipun demikian, berbagai diplomasi publik yang telah dilakukan Indonesia ini, rupanya belum berhasil. Vanuatu masih konsisten mengangkat isu separatisme dalam berbagai forum internasional hingga saat ini. Semestinya, kita perlu segera merefleksikan kekurangan diplomasi publik yang selama ini kita lakukan.
Sayangnya, alih-alih merefleksikan kekurangan diplomasi publik Vanuatu-RI, netizen Indonesia malah semakin memperkeruh diplomasi publik Vanuatu-RI. Keadaan rasisme yang dituduhkan Vanuatu kepada Indonesia seakan ditunjukkan secara gamblang oleh netizen melalui berbagai komentar rasisme di media sosial Vanuatu. Hal ini memberikan peluang kepada publik Internasional untuk berfikir bahwa pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua memang benar-benar terjadi di Indonesia.
Aksi reaktif netizen Indonesia yang sangat ceroboh dan tidak elegan ini, tentu sangat disayangkan dalam diplomasi publik Vanuatu-RI. Usaha keras para diplomat Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara-cara yang elegan, seakan tercoreng dengan berbagai komentar rasisme dari netizen.
Padahal, di era globalisasi ini semestinya media sosial dapat digunakan sebagai salah satu sarana bagi setiap orang untuk melakukan diplomasi publik. Diplomasi publik yang secara sederhana dapat dilakukan netizen Indonesia di media sosial diantaranya menunjukkan toleransi dan penghargaan akan masyarakat Papua, menunjukkan sikap perjuangan untuk mempertahankan kesatuan bangsa, dan juga menunjukkan pembangunan di Papua yang maju dengan sangat pesat.
Menurut saya, jika diplomasi publik yang saya contohkan sebelumnya benar-benar dilakukan masyarakat Indonesia, ini merupakan lembar baru diplomasi publik Vanuatu-RI. Diplomasi publik Vanuatu-RI yang selama ini hanya terbatas antar organisasi pemerintahan saja, sudah semestinya dilakukan juga oleh masyarakat Indonesia melalui berbagai instrument. Dengan demikian, harapannya diplomasi publik Vanuatu-RI akan semakin membaik.
