Implikasi Ekonomi Hijau bagi SDM dan SDA

Dalam rangka mewujudkan program ini, pemerintah Indonesia telah berupaya merencanakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Inisiatif PRK bertujuan untuk memasukkan factor-faktor lingkungan – semisal target pengurangan gas rumah kaca dan daya dukung ke dalam kerangka perencanaan pembangunan. 

Pemerintah telah memasukkan fase pertama rencana PRK Indonesia ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Dalam acara Global Network Week yang diadakan oleh Universitas Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa ekonomi hijau telah dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024 dengan tiga program prioritas, yaitu peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, serta pembangunan rendah karbon. 

Saat ini, rencana pembangunan rendah karbon telah memasuki fase ke-2, yaitu fase aktualisasi. Dalam rangka realisasi PRK, Kementerian BAPPENAS yang didukung oleh UN Partnership for Action on Green Economy (UN-PAGE) Indonesia lewat United Nations Institute for Research and Training (UNITAR), telah melakukan studi Green Economy Learning Assessment (GELA) Indonesia. 

Studi ini bertujuan untuk mengembangkan program pelatihan tentang ekonomi hijau, khususnya dalam kerangka implementasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang komprehensif dan dapat direalisasikan secara nasional, baik bagi para instrument pemerintahan, pencetus kebijakan di berbagai lembaga terkait, pemerintah setempat, serta para pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi program pemberdayaan SDM dan SDA dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang adil dan jangka panjang.

Indikator Keberhasilan Ekonomi Hijau

 Pertumbuhan ekonomi yang adil dan tepat sasaran menjadi parameter keberhasilan yang pertama dari sistem ini. Visi utama yang hendak dicapai adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Salah satu tujuan pokok dari kebijakan ekonomi hijau adalah mengembangkan dan memberdayakan penduduk, tidak hanya pada kelompok masyarakat yang kaya dan berada saja, melainkan juga golongan masyarakat yang miskin dan terpinggirkan. 

Dengan demikian, kebijakan ekonomi hijau diharapkan mampu mengurangi angka kesenjangan sosial di dalam negeri, serta sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lembaga-lembaga di daerah yang memiliki kredibilitas dan akreditasi yang baik memegang peranan penting dalam upaya membantu masyarakat membangun kehidupan yang lebih layak.      

Selain itu, program ekonomi hijau dicetuskan demi menjaga kesehatan lingkungan, salah satunya adalah dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. 

Hal ini dilatarbelakangi semakin bertambahnya kuantitas teknologi transportasi, kebutuhan infrastruktur, serta kebutuhan rumah tangga yang berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan. Sistem ini menitikberatkan pada pentingnya pertumbuhan rendah karbon yang berkontribusi terhadap upaya mengurangi perubahan iklim dan dampak negatif di masa depan, sekaligus meningkatkan ketahanan energi. 

Penurunan emisi gas rumah kaca biasanya akan diikuti dengan peningkatan kualitas udara melalui pengurangan polusi udara. Upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca akan memberikan dampak positif bagi usaha-usaha mengatasi pencemaran atau polusi lainnya, seperti polusi air dan tanah, yang penting untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup bagi masyarakat.