KTP-KK Vs Tiktok, Feodalisasi dalam Defeodalisasi

Baik, kita umpamakan saja dalam hal potensi yang muncul pada layanan publik. Petugas pelayan publik sebagai manusia biasa tentu akan berbeda reaksi ketika melayani orang bergelar akademik dan ketika melayani orang tanpa gelar akademik. Pada akhirnya orang-orang yang mencantumkan gelar akademik pada  KTP dan KK akan mendapatkan keistimewaan. 

Jadilah feodalisme gaya baru. Satu lagi, kita mesti ingat bahwa untuk mendapatkan gelar akademik perlu menjalani perkuliahan. Problemnya perkuliahan di negeri ini tidak gratis. Tetap saja orang-orang kaya akan diuntungkan. Memang ada beasiswa tapi mustahil menjangkau biaya pendidikan seluruh orang di negeri ini.

Di lain pihak, dunia pendidikan di Indonesia menuju defeodalisasi. Munculnya berbagai layanan di internet, seperti Tiktok merupakan alat yang ampuh untuk menghancurkan sisa-sisa Feodalisme di dunia pendidikan. Kemunculan guru-guru Tiktokers menjadi aktor utama dari defeodalisasi pendidikan. Guru bukan lagi menjadi sosok misterius yang kehidupannya penuh kesempurnaan seperti bayangan siswa era 2010an ke bawah. 

Keseharian guru menjadi semakin terbuka lewat Tiktok. Bahkan beberapa guru berkolaborasi membuat konten Tiktok bersama siswa. Penulis sendiri yang lulus SMA pada tahun 2014 tidak bisa membayangkan apa yang dipikirkan siswa ketika melihat gurunya sedang joged Tiktok atau curhat di Tiktok baik melalui konten atau komentar. 

Menurut penulis hal ini akan berdampak positif dengan adanya kesan siswa bahwa guru juga manusia seperti mereka, dengan demikian akan membantu siswa untuk lebih dekat dengan guru tanpa rasa sungkan berlebihan. 

Lalu hilanglah jarak antara guru dengan siswa sehingga suasana pembelajaran menjadi egaliter sebagai bentuk akhir dari defeodalisasi pendidikan.

Dengan demikian memang agak susah menilai fenomena di negeri ini. Feodalisme gelar akademik dengan mengizinkan pencantuman gelar akademik pada KTP tapi di saat bersamaan juga defeodalisasi pendidikan melalui Tiktok. Kondisi zaman mengharuskan defeodalisasi pendidikan, akan tetapi pemerintah malah mengeluarkan keputusan yang mengarah pada penciptaan feodalisasi gaya baru melalui pendidikan. 

Disinilah tercipta jarak antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang membolehkan masyarakat untuk mencantumkan gelar akademik di KTP dan KK.