Siaran Pers: Mahasiswa Paniai di Jayapura Nyatakan Sikap: Tolak Pemekaran, Infrastruktur Militer dan Eksploitasi SDA di Kabupaten Paniai

JAYAPURA, PW - Mahasiswa Paniai Serukan Penolakan Pemekaran dan Eksploitasi SDA kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemda Kabupaten Paniai Rabu, (28/5/2025).

"Jaga Tanah Kami, Lindungi Masa Depan Generasi Papua"

Forum Komunikasi Mahasiswa/Mahasiswi Kabupaten Paniai (FKM-KP) Kota Studi Se-Jayapura, melalui Tim Peduli Kemanusiaan, Alam, dan Tanah Adat, menyampaikan pernyataan sikap resmi atas berbagai kebijakan dan rencana pembangunan di wilayah Kabupaten Paniai dan Papua Tengah di ambil oleh pemda provinsi dan pemda kabupaten yang dinilai bertentangan dengan kepentingan rakyat, lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat.

Baca juga: Mahasiswa Dogiyai di Jayapura Nyatakan Sikap: Tolak Pemekaran Mapia Raya dan Desak Hentikan Operasi Militer di Papua

DASAR HUKUM

Sikap ini diambil berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama: Pertama, Pasal 28E (3): Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kedua, Pasal 28H (1) & (2): Hak hidup sejahtera dan lingkungan hidup yang sehat. Ketiga, Pasal 28G (1): Hak atas perlindungan diri dan rasa aman. dan Keempat, Pasal 18B (2): Pengakuan atas masyarakat hukum adat dan hak-haknya.

PENOLAKAN PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB)

FKM-KP atau Mahasiswa Paniai di Jayapura menolak rencana pembentukan dua DOB di wilayah Kabupaten Paniai:(1) Kabupaten Paniai Timur (Ibu Kota: Bogobaida), (2) Kabupaten Delema Jaya (Ibu Kota: Duma Dama), (3) Penolakan ini dilandasi oleh:, (4) Ketidakmampuan fiskal dan administrasi, (5) Ketidaksiapan SDM dan struktur birokrasi, Ketimpangan pelayanan publik, (6) Potensi konflik dan korupsi, (7) Ancaman terhadap hak ulayat masyarakat adat dan (8) Pemekaran bukan solusi. Ia justru mempercepat ekspansi kapital atas nama pembangunan.

Baca juga: Aksi Mahasiswa Uncen Tuntut Penurunan UKT/SPP Berakhir Ricuh, Kendaraan Mahasiswa Disita Polisi

TOLAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENEMPATAN MILITER

FKM-KP Di Jayapura menegaskan kepada pemda provinsi Papua Tengah dan kabupaten Paniai untuk segera hentikan proyek pembangunan jalan trans dan pos militer di wilayah-wilayah berikut karena akan: (1)Merusak ekosistem, (2)Menimbulkan gangguan psikologis dan sosial, (3)Mengancam keamanan masyarakat sipil, (4)Penolakan terhadap Jalan Trans: Meliputi rute seperti Apuyai--Uwebutu, Paniai--Intan Jaya, hingga Namutadi--Baiyabiru, dan (5)FKM-KP Di Jayapura menolak tegas Penempatan militer di beberapa distrik kabupaten Paniai seperti distrik Toyaimoti, distrik Obanoe dan seluruh pelosok Kabupaten Paniai. 

CABUT POS KAMLING YANG MERESAHKAN