Siaran Pers: Mahasiswa Paniai di Jayapura Nyatakan Sikap: Tolak Pemekaran, Infrastruktur Militer dan Eksploitasi SDA di Kabupaten Paniai

FKM-KP Kota Studi Jayapura juga mendesak tegas kepada pemerintah Provinsi dan pemda kabupaten Paniai untuk mencabut 7 pos kamling di Enarotali dan sekitarnya yang tidak efektif dan menimbulkan keresahan warga yakni:Pos Depot Air Onai Madi, Pos Samping Tower, Pos Omtan, Pos Pertikaian Kopo, Pos Terminal Madi, Pos Belakang Terminal dan Pos Depan Lantas. 

WASPADAI DAMPAK JARINGAN 4G TANPA PENGAWASAN

Mahasiswa Paniai Juga menyoroti dampak jaringan 4G 1.Kami menyoroti ekspansi jaringan 4G yang tidak diiringi edukasi digital, 2.Dampak negatif yang kami temukan, 3.Penyebaran konten merusak moral dan adat, 4.Penipuan daring dan pencurian data, 5.Kesenjangan digital antar generasi, dan 6.Kami tidak menolak teknologi. Kami menuntut kontrol dan pendekatan berbasis budaya.

TOLAK EKSPLOITASI SDA DAN PERTAMBANGAN

Mahasiswa Paniai menolak dan tegaskan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten atas segala bentuk izin kepada perusahaan SDA, termasuk:1.Eksploitasi gas, uranium, batu bara, dan kayu oleh 5 perusahaan, 2.Pembangunan PLTA di Kali Yawei, 3.Operasi pertambangan emas di wilayah adat, dan 4.Eksploitasi ini akan mencemari air bersih, merusak tanah adat, dan mengganggu ekosistem penting bagi masyarakat lokal.

PARIWISATA BUKAN TAMENG EKSPLOITASI

Mahasiswa Paniai atau FKM-KP di Jayapura menolak pengembangan pariwisata di kabupaten Paniai seperti: Dimiya, Abaidimi Ekaugi, Yatougi Enarotali, Pemancingan Bobaigo Mogodagi, Wegamo, dan Dagouto. 

Tanpa partisipasi dan kontrol adat, proyek wisata hanya menjadi alat komersialisasi budaya dan perampasan lahan.

SERUAN DAN TUNTUTAN MAHASISWA

Mahasiswa/i Paniai di kota studi Jayapura menuntut dan menyerukan dengan tegas bahwa: 1. Tolak pemekaran wilayah, eksploitasi SDA, dan pembangunan tanpa asas keberlanjutan, 2. Hentikan seluruh rencana kebijakan yang mengancam hak-hak masyarakat adat dan lingkungan, 3. Ajak seluruh elemen sipil, gereja, akademisi, dan adat untuk bersatu menjaga tanah Papua, 4. Tuntut negara dan pemerintah untuk patuh pada konstitusi dan prinsip hak asasi mamanusia

PENUTUP