Pilkada Masa Covid di NTB, Amankah?

Tahapan pilkada sudah dilakukan mulai pada akhir bulan Juli lalu, sampai pada tahapan kampanye bulan Oktober dan November, lalu kemudian akan pemungutan suara pada tanggal 09 Desember 2020 mendatang. 

Para calon kada sudah mulai bergerilya mencari dukungan masyarakat masing-masing, dimulai dengan pemasangan sepanduk, alat peraga kampanye, bahan kampanye dan lain sebagainya.

Sampai tak jarang para calon kada melakukan pertemuan-pertemuan tatap muka bersama masyarakat pendukung dan simpatisannya secara langsung. Dengan dalih tetap memberlakukan protokoler kesehatan covid 19.

Namun, secara standar kesehatan  pemberlakuan protokoler kesehatan yang dilakukan cakada hanya sebatas formalitas semata, jika melihat antusias masyarakat yang mengikuti setiap kampanye. 

Standar ventilator kesehatan misalnya seperti penggunaan masker, cuci tangan menggunakan sabun seakan sering di anggap sepele oleh para timses semua cakada. Kami takut, selesainya pilkada ini malah akan menambah catatan kasus virus corona di Indonesia. 

Kita tentu harus belajar dari negara-negara terparah seperti Amerika, India dan Brasil, yang kasus Covidnya tinggi hanya karena satu kata "lalai". Kita di Indonesia todak boleh lalai sedikitpun dan tidak menganggap remeh sedikitpun covid 19 ini, karena penyesalan hanya datang di akhir cerita bukan di awal.

Pemerintah harus menjamin secara total keselamatan masyarakat pada Pilkada 2020 mendatang ini. Semua tahapan pemungutan suara harus benar-benar steril dan aman untuk masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya. 

Tahapan pemungutan suara harus benar-benar sesuai dengan protokoler kesehatan covid, mulai dari fisikal distancing, sosial distancing harus benar-benar di desain se minimal mungkin. 

Jika di perlukan, standar yang di berlakukan harus standar kesehatan, tentunya dengan melibatkan Gugus Tugas Covid saampai pihak tenaga Medis. Pengecekan berkala petugas penyelenggara pemilu juga harus secara rutin, mengingat banyalnya tahapan. Apa lagi jika memungkinkan para pemegang hak suara juga harus melakukan rapid tes, guna memastikan ke seterilan semua tahapannya.

Melindungi keselaamatan warga negara (masyarakat) tentu harus menjadi perioritas utama yang harus dilakukan pemerintah dan penyelenggara. "Negara ini tidak akan pernah hancur karena tidak terlaksananya pilkada atau pemilu, namun negara ini akan hancur jika tidak ada warga negaranya". 

Kunci sebuah kedaulatan bangsa ada pada tangan rakyatnya, jika sudah rakyat tidak ada maka tunggulah kehancuran negara. Untuk itu sebagai warga negara penulis berpesan kepada seluruh elemen bahwa perhatikan dengan serius keselamatan warga negara pada pilkada 2020 ini.