Adakah Pemerintah Daerah yang Menunda Pembelajaran Tatap Muka?

Keputusan Mendikbud menyerahkan ijin Pembelajaran Tatap Muka (PTM)  sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah membuka peluang dalam penegakan Sistem Perlindungan Anak di setiap daerah.  Saking antusiasnya, aku langsung menyebarluaskan surat edaran kepala dinas pendidikan Gowa yang dibagikan Presiden Indonesian Rivers, Daeng Muzi di grup whatsapp Duta 25 Sulawesi Selatan. 

Surat Edaran tentang Penundaan Pembelajaran Tatap Muka di Kabupaten Gowa bagai oase di tengah keluhan orang tua/wali yang mengaku dipaksa menandatangani surat pernyataan mengijinkan anak mengikuti pembelajaran tatap muka dengan segala konsekuensinya.  

Pemerintah Kota Depok dan seluruh kota/kabupaten di Jawa Tengah juga menunda Pembelajaran Tatap Muka dengan mempertimbangkan kecenderungan peningkatan kasus yang terinfeksi Covid19.

Vaksin Gratis Untuk Anak

Berita (news) seringkali  bertujuan:  marketing - promosi- pesaing-  mencari sensasi, - sengaja bikin gaduh,  lawan politik,  salah ngerti, salah kutip dll.

Mari kita tunggu statement resmi dari Tim yang melakukan uji klinik fase  3 langsung  pada ribuan manusia.

Dan ayo kita tunggu statement resmi dari tim ahli (misal Badan POM - FDA dll) yang berpengalaman mengkaji uji klinik vaksin.

Bukan asumsi-asumsi oleh pengamat2 yang tidak pernah melakukan uji klinik vaksin pada ribuan manusia.

Nasihat dari Prof. Dr. Sujatmiko, dokter spesialis anak menyudahi perdebatan panjang tentang kebutuhan vaksin gratis untuk anak. Pemerintah Kabupaten Gowa menyatakan penundaan pembelajaran tatap muka sampai warga sekolah telah divaksin. Sungguh komitmen yang luar biasa menantang mengingat sampai saat ini yang tersedia baru vaksin bagi kelompok usia 18-59 tahun. 

Respon Orangtua

Surat pernyataan ini adalah salah satu surat edaran yang saya terima dari orangtua/wali yang menyampaikan kekhawatiran rencana pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka awal 2020. Pernyataan ini terkesan membebani dan tidak memberikan pilihan kepada orang tua.