a. Malas berurusan dengan birokrasi yang berbelit-belit walaupun sudah ada sistem yang mempermudah yaitu izin usaha secara online (OSS),
b. Kurangnya pengetahuan mengenai arti pentingnya perijinan,
c. Sudah puas dengan usaha kuliner rumahan dan tidak ingin berkembang,
d. Terbatasnya modal sehingga uang yang dimiliki digunakan untuk membeli bahan baku keperluan sehari-hari (takut kena pajak),
e. Â Berbagai alasan lainnya.
3. Belum diberikan pelatihan peningkatan kualitas dan standar mutu produk serta manajemen bisnis secara memadai. Keadaan ini terjadi akibat dari ketiadaan surat ijin, banyak pedagang kuliner yang belum terdata oleh pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan pemerintah maupun komunitas kesulitan untuk memberikan pelatihan bagi para pedagang agar usahanya dapat berkembang.
4. Belum diberikan akses permodalan secara mudah. Para pedagang yang telah memiliki surat ijin tentunya lebih mudah mengakses permodalan. Namun, berbeda dengan pebisnis kuliner yang belum memiliki surat ijin dan terbatas modalnya. Sudah saatnya pemerintah berani untuk menjemput bola dan tidak menunggu lagi. Mencari pelaku usaha kuliner yang punya potensi untuk berkembang dan diberikan modal maupun bantuan lainnya. Hal ini bisa dilakukan melalui koordinasi lintas sektoral yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa dan Pemda dengan mengucurkan anggaran yang ada.
5. Apakah sudah diberikan ruang atau tempat untuk melakukan promosi dan pemasaran pada pasar domestik maupun luar negeri? Promosi atau tempat yang selama ini disediakan biasanya berupa kegiatan pameran yang sifatnya sporadis dan mengikuti kalender periodik. Padahal pedagang pada bisnis ini banyak yang memiliki potensi dan belum dilibatkan. Pedagang kuliner secara kreatif telah mengikuti perkembangan teknologi dan melakukan pemasaran produknya secara online. Mereka telah memanfaatkan aplikasi pesanan dan antar makanan untuk menjual masakannya. Bagaimana cara Pemerintah untuk mewadahi para pedagang kuliner secara online termasuk memberikan pelatihan dan meningkatkan kualitas produknya? Termasuk, tentunya pajak yang bisa dipungut dari bisnis pengantaran online ini.
6. Apakah harga bahan baku bisnis kuliner dapat terjangkau oleh pedagang? Beberapa bahan baku  untuk membuat makanan di Indonesia masih tergantung oleh impor dari negara lain. Hal ini kadang membuat para pedagang kesulitan untuk menetapkan harga yang ideal bagi konsumennya. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengkaji ulang bea masuk impor khususnya barang yang menjadi keperluan para pedagang kuliner untuk membuat makanan maupun masakannya.
7. Indonesia sebagai negara yang subur dan penghasil rempah-rempah, terkenal dengan ciri khas menu dengan aneka bumbunya. Keanekaragaman bumbu dari berbagai daerah inilah yang kemudian dikenal orang dengan istilah  "Selera Masakan Nusantara". Cita rasa nusantara kemudian menjelma dan dikenal sebagai "Indonesian Food". Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah pemerintah telah memiliki road map untuk meningkatkan ekspor kuliner? Alangkah baiknya, jika kita sebagai bangsa mulai memikirkan dan menetapkan jenis selera masakan nusantara yang akan di ekspor keluar negeri. Apakah dengan cara memilih kemudian menetapkan aneka menu yang sudah ada misalnya  Masakan Padang, Gado-Gado, Soto Madura, Soto Betawi, Gudeg, Kredok, Pempek Palembang, Bubur Menado, Coto Makassar dan lain sebagainya. Dipilih salah satunya atau beberapa menu saja sebagai ciri dari "Indonesian Food".
Jika menu selera masakan nusantara merupakan penggabungan (mix), perlu dijelaskan menu apa saja yang merupakan menu utama atau inti. Hal ini perlu agar bangsa lain bisa mengetahui secara jelas, yang dimaksud dengan Indonesian food itu seperti apa? Hal ini diperlukan, supaya masakan Indonesia dapat lebih mudah diingat dan memiliki ciri yang khas. Merujuk menu Italian Food, Chinese Food, Japanese Food, Indian Food yang memiliki rasa pembeda yang unik sangatlah mudah untuk dikenang oleh para konsumennya.
