Menilik Sejauh Mana Faedah Kolom Pekerjaan di KTP Elektronik

Sudah bertahun-tahun banyak orang yang menginginkan supaya kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dihapus karena agama adalah hal pribadi yang tidak patut dicampuri negara. 

Tapi menurut saya kolom pekerjaanlah yang semestinya dihapus atau minimal dipermudah jika WNI ingin mengganti data pekerjaannya di KTP-el. Alasannya:

Pertama, sudah banyak jenis pekerjaan baru yang pada zaman Pak Harto belum terpikirkan akan muncul di era digital ini seperti YouTuber, selebgram, influencer, dan buzzer (hemm~).

Kedua, orang zaman sekarang mudah berganti pekerjaan dan lebih mengutamakan hasrat menyalurkan ide dan kreativitas ketimbang mencari gaji bulanan, tunjangan, dan fasilitas kantoran. Tahun ini jadi karyawan swasta, tahun depan bisa saja jadi petani. Lalu tahun berikutnya jadi anggota DPR RI.

Untuk apa data pekerjaan yang bukan urusan prinsip dan keyakinan hidup saja dipersulit? Jawabannya ada di bagian bawah tulisan ini. Silahkan langsung lanjut ke bawah jika ingin cepat menuntaskan tulisan ini.

Sementara itu kolom agama, pendapat saya, masih diperlukan karena bagian dari identitas seseorang ketika akan menikah.

Meskipun UU No 1 /1974 tentang Perkawinan (diperbarui oleh UU No 16/2019) tidak mengatur secara khusus soal pernikahan beda agama, namun di situ tercantum sahnya perkawinan dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing (pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan). 

Ini bisa ditafsirkan bahwa UU Perkawinan menyerahkan sah tidaknya kepada ajaran agama masing-masing calon pengantin. Jika pernikahan akan dilaksanakan secara Islam maka kedua calon pengantin harus sama-sama beragama Islam.

Sama tidaknya agama kedua calon pengantin diketahui dari KTP.

Kemudian, jika ingin kembali kepada Pancasila, sila pertama darinya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bangsa Indonesia mengakui ada Tuhan. Tuhan diejawantahkan dalam enam agama resmi dan berbagai aliran kepercayaan yang diakui negara.

Gambar dari Dukcapil Kab Kediri

Jadi kolom agama masih relevan sampai sekarang berada di kolom KTP-el, dibandingkan dengan kolom pekerjaan.

Tahun lalu ketika saya mengurus penambahan nama sesuai pengesahan pengadilan negeri, pihak Dukcapil Kabupaten Magelang mengatakan bahwa mereka hanya menerima perubahan nama saja, untuk pengurusan ganti data pekerjaan harus melalui prosedur yang berbeda.

Salah satu prosedur itu, menurut Permendagri Nomor 74/2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik pasal 11 ayat (a) menyebut bahwa pemohon "harus melampirkan surat keterangan dari instansi, lembaga, dan perusahaan." Tapi tidak dijelaskan surat keterangan harus dari perusahaan sebelumnya atau lembaga/instansi/perusahaan di tempat yang baru.

Lalu bagaimana dan darimana seseorang dapat mengurus surat keterangan jika dia yang tadinya pekerja kantoran banting setir jadi pengusaha katering? Entah.

Padahal, tujuan awal dibuatnya KTP elektronik adalah memudahkan administrasi dan pendataan penduduk, termasuk jika harus ganti data di KTP cukup dilakukan di Dukcapil setempat karena datanya sudah terintegrasi dengan Dukcapil seluruh Indonesia, bahkan bank dan BPS. Nyatanya? Hemm~

Selain surat keterangan tadi, untuk ganti data pekerjaan di KTP-el, seseorang harus ke kelurahan, kecamatan, lalu Dukcapil. Beruntung jika di Dukcapil bersangkutan sudah tersedia blangko, jika belum maka harus menunggu lagi berbulan-bulan.

Ini mungkin yang membuat banyak orang terpaksa membiarkan kolom pekerjaannya diisi data yang itu-itu saja selama bertahun-tahun (contoh: masih bertulis Karyawan Swasta meski sudah bertahun-tahun jadi Paranormal).

Dan "karyawan swasta" jenis ini sudah pasti tidak akan dapat subsidi gaji karena meskipun status pekerjaan mereka di KTP-el adalah karyawan swasta tapi mereka sudah tidak terdaftar di perusahaan swasta manapun.

Tetapi, sulitnya mengubah data pada KTP-el dapat dimengerti, kalau mudah nanti bisa disalahgunakan untuk melakukan kejahatan. 

Seseorang akan mudah mengubah data pekerjaannya menjadi Imam Masjid demi mengukuhkan dirinya menjadi ulama, padahal yang bersangkutan hanya beberapa kali saja menjadi imam salat di masjid.

Kalau begitu apakah mungkin kolom pekerjaan dihilangkan saja dari KTP-el?

Tidak mungkin. Karena pekerjaan yang tertulis di KTP-el akan juga tertulis di KK.

Kolom pekerjaan yang ada pada KTP orang tua/wali jadi bahan pertimbangan sekolah untuk memutuskan apakah si anak berasal dari keluarga mampu atau tidak. Jadi itu salah satu fungsi kolom pekerjaan di KTP-el. 

KTP adalah identitas diri dan pekerjaan adalah bagian dari identitas tersebut.

Adapun pilihan pekerjaan yang disediakan di KTP-el yaitu sebanyak 89. Pilihan ke-89 bisa dipilih jika Anda punya pekerjaan sebagai penulis, pengarang, selebgram, influencer, buzzer, YouTuber, atau Kompasianer, yakni: Lainnya, Sebutkan...