Sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 16 Oktober 2024, Zulkifli Hasan, atau Zulhas, langsung berada di tengah pusaran masalah pangan nasional.
Menjadi Menko Pangan bukan sekadar duduk di ruang rapat dan menandatangani dokumen. Ini soal stok beras, distribusi logistik, harga, hingga kesejahteraan petani di pelosok desa.
Yang paling penting, setiap langkahnya berada di bawah arahan presiden. Arahan itu menentukan tempo, prioritas, bahkan detail teknis kebijakan.
Zulhas memahaminya dengan cermat. Dia menjalankan perintah itu, tapi selalu menambahkan logika teknokratik dan sentuhan nyata di lapangan.
Contoh nyata terlihat dari stok beras nasional. Pada akhir Desember 2024, cadangan beras mencapai 8,2 juta ton. Dua juta ton berada di gudang Bulog, sisanya 6.2 juta ton tersebar di masyarakat.
Angka ini tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tidak ada kelangkaan, harga relatif stabil, dan tidak ada tekanan untuk impor tambahan.
Data sederhana ini sesungguhnya mencerminkan kerja panjang: koordinasi 5 kementerian teknis, Bulog, pemerintah daerah, dan sektor swasta.
Dari angka ini terlihat bahwa kebijakan pangan bukan sekadar target di papan tulis, tapi soal kehidupan sehari-hari rakyat.
Target cadangan beras pemerintah dinaikkan menjadi 2.500.000 ton pada 2025. Angka ini muncul bukan asal comot. Ada perhitungan kebutuhan nasional, tren konsumsi, dan risiko gagal panen.
Zulhas mempraktikkan prinsip kebijakan berbasis data atau evidence-based policy, sehingga setiap keputusan didukung fakta, bukan opini atau gosip pasar.
