Dengan PAD hanya Rp483 miliar dan belanja pegawai menembus Rp1,34 triliun, sedikit saja aliran dana pusat tersendat, kas daerah megap-megap, program publik terpangkas, dan kemandirian fiskal terasa semakin jauh.
Kenaikan PBB hingga 250% di Pati adalah respon liar Bupati menghadapi disrupsi fiskal akibat pengetatan efisiensi TKD oleh pemerintah pusat.
Dengan IKF rendah dan PAD minim, langkah drastis ini mencerminkan kepanikan fiskal, mengorbankan rasa keadilan warga demi menutup celah pendapatan yang kian tergerus.
Tragedi Pati mencerminkan wajah buram otonomi fiskal setelah 27 tahun reformasi, ketika daerah masih bergantung pada transfer pusat dan gagal mandiri mengelola pendapatan.
Kenaikan pajak ekstrem menjadi simbol kegagapan tata kelola, menegaskan rapuhnya fondasi fiskal yang seharusnya menopang kedaulatan pembangunan daerah.
Efisiensi fiskal yang dijalankan Kementerian Keuangan cenderung bersifat expenditure cutting tanpa disertai fiscal capacity building yang memadai. Pengetatan TKD terhadap daerah ber-IKF rendah seperti Pati, tanpa mekanisme transisi dan dukungan peningkatan PAD berbasis potensi ekonomi lokal, menciptakan fiscal shock.
Efisiensi semestinya mengintegrasikan performance-based transfer dan revenue enhancement strategy agar kesinambungan fiskal tetap terjaga.
Dalam jangka pendek, pemerintah pusat dapat memberi transitional grant atau dana insentif sementara bagi daerah ber-IKF rendah agar tidak terjadi guncangan layanan publik saat TKD diperketat.
Pemerintah daerah seperti Pati perlu menahan kenaikan pajak ekstrem, memilih strategi optimalisasi penagihan PBB yang ada, memotong belanja non-prioritas, serta menunda proyek yang tidak mendesak untuk menjaga stabilitas fiskal.
Dalam jangka panjang, Pati harus memperluas basis pajak, mengembangkan BUMD sektor strategis, dan mendorong investasi produktif untuk diversifikasi PAD.
