Di desa-desa binaannya, unit LKM ini akan dikelola sebagai jantung likuiditas. Bukan hanya tempat meminjam, tapi tempat menyusun strategi hidup.
Seorang petani bisa mencicil pupuk tanpa harus menjual tanah. Seorang ibu rumah tangga bisa menyisihkan seribu per hari untuk pendidikan anaknya. Seorang pemuda bisa memulai usaha sablon tanpa surat-surat panjang.
Data dari Kementerian Desa PDTT (2024) menyebut: hanya 23% desa yang memiliki akses langsung ke lembaga keuangan formal. Artinya, lebih dari 50 ribu desa hidup dalam sunyi keuangan.
Sunyi yang sering disusupi rentenir. Itu sebabnya, lebih dari 70% pelaku usaha mikro desa masih mengandalkan pinjaman informal, dengan bunga yang kadang tidak masuk akal.
Dalam situasi seperti itu, kita teringat pada Amartya Sen, seorang ekonom peraih Nobel yang pernah menulis dalam bukunya Development as Freedom (1999): "Development is the process of expanding the real freedoms that people enjoy."
Pembangunan bukan sekadar membangun jalan atau menambah listrik. Tapi membebaskan orang untuk menentukan hidupnya sendiri. Tanpa diburu bunga, tanpa dikejar debt collector.
Ada contoh yang menghangatkan. Di Desa Samiran, Boyolali, warga membangun Lembaga Keuangan Desa (LKD) dengan modal awal hanya Rp120 juta dari patungan dan sisa dana CSR.
Tak ada kantor mewah. Hanya buku besar, kas kecil, dan niat tulus. Dalam waktu 5 tahun, asetnya tumbuh menjadi Rp2,1 miliar, melayani lebih dari 600 kepala keluarga. Mereka tidak hanya memberi pinjaman. Mereka memberi kepercayaan.
Bayangkan jika model seperti ini ditanamkan di jaringan Kopdes MP yang tersebar. Di lima desa saja, bila masing-masing bisa menggerakkan dana bergulir sebesar Rp1-2 miliar, maka dalam tiga tahun, potensi likuiditas internal bisa mencapai Rp10 miliar.
Semua dikelola dengan mekanisme tanggung renteng, kelompok usaha, dan catatan transparan. Tidak perlu agunan rumit. Karena bagi mereka, nama baik di kampung lebih berharga daripada sertifikat rumah.
Dalam satu kesempatan, Hernando de Soto, ekonom Peru dalam bukunya The Mystery of Capital (2000), menulis: "The poor are not poor because they lack assets. They are poor because their assets are not documented." Kemiskinan bukan karena orang desa tak punya sesuatu.
