Ada 30 juta UMKM gulung tikar. Pula ada 1,3 juta IKM yang setali tiga tiga uang, turut bangkrut. Ada 9,77 juta orang hilang gawe. Bahkan ada data yang menyebutnya lebih. Semuanya tersengat Corona.
Bayangkan saja, bila 9,77 juta orang itu, di antara para suami yang tengah suntuk sesuntuk-suntuknya, dan saban hari ngetem di rumah saja tanpa suatu urusan di luar. Sementara bininya dalam keadaan subur yang sungguh subur. Maka berlipat-lipatlah pertambahan penduduk pasca pandemi ini.
Entah UMKM pula IKM, adalah urat nadi ekonomi nasional. Sebelum Covid-19, UMKM berkontribusi 56% terhadap PDB. Demikian pula IKM yang berkontribusi 36% terhadap PDB nasional.
Jangan ditanya, lantas bagaimana di tengah-tengah suasana pandemi? Tanpa dijawab pun, tuan dan puan sudah tahu persis bagaimana keadaan sesungguhnya.
Tak jauh dari tempat tinggal saya, si ibu tukang papalele dengan toko kelontong yang lumayan maju sebelum Corona, kini sudah jual aneka balon di depan teras ritel modern.
Si teteh penjual aneka kuliner depan SD negeri Cilebut, kini jadi kurir buku sekolah dengan upah Rp.10 ribu per siswa. Usaha keduanya tersengat Corona hingga bubar tanpa jejak.
Tempo suatu pagi buta, manakala burung kutilang pun belum sempat berceracau di atas pohon jambu, si ibu kurir sms ke saya, "pak, bila diperkenan, sudikah bapak, membayar dimuka upah kurir saya untuk satu bulan ke depan?"Yang mana setelah direken-reken tak lebih dari Rp.200 ribu. Sampai disini cerita dihentikan, biar tak ada ria.
Barang tentu, pemerintah tak tinggal diam menyikapi nestapa ini. Maka terbersitlah hati tuan presiden, menggelontorkan hibah bantuan produktif usaha mikro (BPUM) Rp.2,4 juta. Tahun 2020 dialokasi Rp. 28.800.000.000.000,-. Meloncat ke 2021 pun sama dengan target 12 juta usaha mikro. Itu uang APBN, bukan hasil mebel atau jual martabak pak Jokowi dan sanak keluarga.
Si teteh kurir dan emak penjual balon, tak bisa dapat BPUM, akibat pasal keduanya sulit dapat Suket usaha. Di lain kesempatan, sanak famili dan handai tolan aparat desa dengan mudahnya dapat Suket, ikut menikmati BPUM secara percuma, tanpa beban suatu apa.
Ihwal UMKM itu data menteri Teten Masduki. Sementara terkait IKM itu data Kemenperin. Sementara 9,77 juta orang yang nestapa itu data BPS. Bukan hasil karangan bebas.
Dilayar TV, saya melihat, terpampanglah data tahun anggaran 2020, manakala pemerintah gelontor Rp.30 triliun, untuk dunia usaha. Entah untuk kelompok usaha besar, pula untuk UMKM.
