Mohon tunggu...
Muhammad Nawir
Muhammad Nawir Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Mengabdi untuk "BankSaku"

3 September 2018   23:19 Diperbarui: 3 September 2018   23:39 258
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Jika ada orang bertanya, hal apa yang tidak ada habisnya jika didiskusikan?

Mungkin ada sebagian yang menjawab rivalitas antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, ada pula yang mungkin menjawab teori bumi bulat dan teori bumi datar, dan mungkin masih banyak lagi. Namun, jika kita mengerucutkan pertanyaannya di daerah Indonesia, maka pasti banyak yang menjawab KORUPSI.

Mendengar kata korupsi bagi orang Indonesia mungkin bukan hal yang aneh lagi. Setiap hari rakyat Indonesia disuguhkan dengan berita-berita tentang para pejabat yang diketahui melakukan tindak pidana korupsi. Berikut beberapa megasuper korupsi di Indonesia yang mungkin membekas di hati kita:

1. Korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi Korlantas Polri

Kasus ini bermula pada tahun 2011. Tender proyek yang dimenangkan oleh PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi tersebut mengadakan 700 simulator sepeda motor dengan nilai proyek sekitar Rp 54 miliar dan 556 unit simulator mobil dengan nilai sekitar Rp 142 miliar. Namun, KPK berhasil mencium gelagat penggelembungan nilai proyek tersebut.

Kasus ini cukup menyita perhatian dan kemarahan publik. Pasalnya, Polri dianggap mempersulit langkah KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap para perwira tinggi di lembaga mereka yang diduga ikut bermain-main dalam proyek ini.

Hingga pada akhirnya, mantan Korlantas Irjen Djoko Susilo dijatuhi vonis 18 tahun di kurungan di tingkat kasai. Serta Sukotjo S. Bambang, selaku Direktur PT. Inovasi Teknologi Indonesia, yang dikenai hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Dalam kasus inim negara dirugikan Rp 121 miliar.

2. Korupsi pembangunan pusat olahraga Hambalang

Proyek Hambalang dimulai pada tahun 2009 lewat arahan Kementerian Pemuda dan Olah Raga saat itu, Andi Malarangeng, yang menilai bahwa Indonesia perlu memiliki sebuah Pusat Pendidikan Latihan dan Sekolah Olahraga berskala nasional.

Namun, seperti yang telah ditakutkan oleh masyarakat, proyek yang sedianya berdiri megah di Palembang dengan anggaran mencapai Rp 1,75 triliun ini, dibabat habis oleh para oknum. Beberapa elit politik yang diduga terlibat dalam proyek ini adalah Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, serta Nazaruddin.

Bukan hanya uangnya yang raib entah kemana, namun fasilitas ini sempat menjadi "wahana hantu" selama beberapa waktu akibat ditelantarkan oleh pemerintah saat itu. Beruntung, pemerintahan Jokowi  terus menggeber perampungan proyek ini untuk persiapan menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Disinyalir republik ini merugi hingga Rp 464 miliar.

3. Korupsi pengadaan e-KTP

Megakorupsi yang sedang hangat-hangatnya menghantui negeri ini. KPK sendiri menilai bahwa kasus KTP elektronik ini adalah kasus yang sangat serius lantaran melibatkan banyak sekali para petinggi negara.

Kasusnya bermula pada saat Kemendagri mengumumkan Konsorsium PT PNRI sebagai pemenang tender proyek dengan harga Rp 5,9 triliun. Namun, lembaga Indonesian Corruption Watch menilai adanya kejanggalan dalam megaproyek tersebut. Dan benar saja, enam bulan kemudian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan adanya persekongkolan dalam tender tersebut.

Lalu siapa saja para petinggi negeri yang diduga kuat terlibat? Nama-nama yang diduga mendapat uang panas dan akan segera diperiksa oleh KPK di antaranya adalah mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Gubernur aktif Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga mantan Ketua DPR Setya Novanto. Dalam proyek ini negara merugi hingga Rp 2,3 triliun!

4. Korupsi SKL BLBI

Inilah kasus korupsi yang paling merugikan negara hingga saat ini. Cukup rumit sebetulnya untuk menguraikan secara pasti kronologis kasus ini. BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia terhadap bank-bank yang mengalami masalah pemenuhan pembayaran kewajiban yang erat kaitannya dengan krisis moneter tahun 1998. Bank yang menerima bantuan likuiditas dari Bank Indonesia tersebut tentu saja harus melunasi pinjaman yang diterima. Apabila resmi selesai melunasi, bank tersebut akan diberi Surat Keterangan Lunas SKL.

Hanya saja, masalah terjadi manakala Bank Dagang Nasional Indonesia, yang saat itu pemegang sahamnya dikendalikan oleh Sjamsul Nursalim, masih punya kewajiban untuk membayar Rp 3,7 triliun, padahal ia telah menerima SKL BLBI. Nah, tunggakan tersebut yang hingga kini tak pernah dibayarkan dan menjadi kerugian negara, menurut KPK. Tentu saja ada permainan pejabat tinggi dalam kasus ini, hanya saja hingga kini masih belum diketahui pasti.

Itulah beberapa kasus korupsi yang membuat Indonesia seakan dicap sebagai negara korup. Teranyar, Indonesia sedang digemparkan dengan masalah korupsi massal yang terjadi di badan pemerintahan Kota Malang, sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang dan Wali Kota non-aktif Kota Malang terseret dalam kasus ini.

Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa bisa para koruptor terus menjalankan aksinya walaupun sudah banyak tersangka korupsi ditangkap gara-gara tindak pidana korupsi?

Berikut adalah beberapa faktor kenapa korupsi tumbuh subur di Indonesia:

  1. Korupsi berjalan sebagai suatu sistem yang dikerjakan secara berjama'ah dan sangat rapi.
  2. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
  3. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
  4. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
  5. Lemahnya ketertiban hukum. Ketertiban hukun di Indonesia ini dapat diibaratkan seperti pisau.
  6. Lemahnya profesi hukum. Rakyat mudah dibohongi oleh para pejabat, seperti halnya pada saat pencalonan seorang pejabat, baik itu presiden, DPR, bupati, dll. Mereka akan mau memilih calon tersebut apabila mereka diberi imbalan uang (money politic).
  7. Ketidak adaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".
  8. Kurangnya keimanan dan ketakwaan para pemimpin dan birokrat negara kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Banyaknya kalangan elite pejabat negeri ini yang terlibat dalam kasus korupsi seolah-olah membuat kita berpikir apakah mereka sudah lupa bahwa mereka pernah bersumpah akan mengabdi pada bangsa ini? Seolah-olah sumpah itu hanya diucapkan di lisan saja dan di dalam hati mereka lain lagi.

Mungkin dalam hati mereka, mereka berucap "Mengabdi untuk Bank Saku". Tidakkah mereka sadar, bahwa sumpah itu adalah sebuah perjanjian dengan Tuhan. Tidakkan mereka sadar, jika sumpah yang mengatasnamakan Tuhan dilanggar, maka akan ada musibah yang akan datang kepadanya. 

Jika musibah itu sudah datang, bukan hanya mereka para pelaku korupsi yang kena. Melainkan rakyat yang uangnya dicuri pun akan merasakan akibat kemarahan Tuhan. Sebagai bangsa yang besar dan sedang meniti jalan menuju sebuah kemajuan, kita harus bersinergi untuk menghilangkan Budaya Korupsi di tanah air ini. Sehingga pencapaian-pencapaian yang ingin kita raih dapat kita lakukan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun