Demokrasi itu salah satu cara terbaik untuk bernegara, karena setiap orang bisa menjadi Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, tanpa harus melihat nasabnya dan etnisnya. Bangsa Indonesia telah menentukan pilihan bernegara dengan "demokrasi".
Dulu, seorang santri tidak bisa menjadi presiden, begitu juga masyarakat biasa. Dulu, seorang Jenderal, sudah pasti masa depan politiknya cemerlang. Ternyata, era demokrasi merubah segalanya, Jokowi yang dikenal putranya orang biasa, ternyata bisa menjadi Presiden. KH Ma'ruf Amin, Gus Dur, Hamzah Haz, mereka dari kalangan santri, ternyata bisa menjadi orang nomer satu di Indonsia.
Namun dalam perjalanan berdemokrasi di Indonesia, masih banyak orang gendala, termasuk masalah kritik mengkritik. Di mana sebagian dari tokoh masyarakat masih belum nyaman dikritik, sebagian lagi suka mengkritik lawan politiknya, namun ketika dikritik tidak mampu menahan amarahnya, sehingga sakit hati, bahkan kadang dendam. Padahal, demokrasi itu mengajarkan kesabaran tingkat tinggi.
Nah, saat ini rencana perpindahan ibukota Jakarta ke Kalimantan menjadi perbincangan hangat masyarakat luas. Sudah pasti, ada yang senang dan setuju, ada juga yang senang, namun menampakkan ketidak setujuan. Ada juga yang tidak setuju, karena tidak suka dengan Jokowi. Itu semua sudah biasa, dan memang harus begitu.
Namun ada pemandangan dan suara yang kurang elok, yaitu tiga nama politisi yang berpendapat, namun kurang nyaman di dengar. Telah viral sebuah berita yang menghiasai media cetak dan telivisi pagi dan sore hari. Bahkan, berita dalam bentuk video-video pendek selalu menampilkan tiga wajah tokoh di atas.
Ketiga tokoh di atas memiliki titik temu dengan Partai Keadilan Sejahtera, yaitu ketidak setujuan dengan pemindahan Ibukota ke Kalimantan. Hanya saja, cara menyampaikan ketidak setujuan terhadap pemerintah Jokowi sangat beragam. Tentu saja semua tidak lepas dari latas pendidikan serta organisasi masing-masing.
PKS satu-satunya partai berbasis agama yang menunjukkan eksistensinya sebagai partai oposisi terhadapa pemerintah Jokowi. Apa-pun keputusan pemerintah, selalu menjadi onyek kritikan PKS, mulai masalah haji, vaksin, hingga pemindahan Ibukota. Dalam demokrasi, semua dibolehkan, walaupun kadang kurang dibenarkan.
Edy Mulyadi salah satu tokoh yang asyik dan menarik diperbincangkan masyarakat luas, baik dari kalangan netizen, maupun masyarakat nyata, khususnya masyarakat Kalimantan. Edy Mulyadi, adalah sosok politisi yang pernah mencalonkan diri menjadi anggota legislative dari partai berbasi agama PKS.
Sudah menjadi sebuah tradisi, setiap orang yang akan menjadi calon legislative, harus memiliki visi dan misi yang sama dengan PKS. Sebagai partai berbasis agama dan moral, sudah pasti mengkaji mendalam terhadap pribadi budi Edy Mulyadi, mulai ketaatan ibadah, juga komitmen terhadap PKS. Sampai akhirnya, PKS mengijinkan Edy Mulyadi mencalonkan diri melalu Partai Keadila Sejahtera.
Ternyata, Edy Mulyadi gagal melaju ke senayana. Akhirnya, Edy Mulyadi menjadi sosok yang selalu mengkritik pemerintah Jokowi. Inilah titik temu antara PKS dan Edy Mulyadi, yaitu gemar menkritik kebijakan pemerintah Jokowi. Dalam kacamata demokrasi, kritik itu sah dan halal, selama menggunakan argumentasi dan data yang akurat.
Bendera PKS tidak akan pernah lepas dari Edy Mulyadi. Walaupun PKS, mengakui bahwa Edy Mulyadi bukan kadernya, juga tidak termasuk pengurus, namun jejak digitalnya, menceritakan bahwa Edy Mulyadi pernah mengisi hati Partai Keadilan Sejahtera. Beruntung, Edy Mulyadi tidak menjadi anggota legislative dari Partai Berbabis Agama.
