Mohon tunggu...
Wisnu Ruslly Pratama
Wisnu Ruslly Pratama Mohon Tunggu... Lainnya - Tulisan adalah perjuangan

.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pilkada di Tengah Covid-19

12 Oktober 2020   22:07 Diperbarui: 12 Oktober 2020   22:16 184
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Segolong masyarakat saat ini bukan membutuhkan sosok pemimpin yang baru atau petahana, akan tetapi masyarakat butuh pendampingan yang baik secara materil dan imateril dalam menangani covid-19 di tengah krisis moral dan etika.

Hampir di seluruh daerah pendampingan penanganan covid-19 memiliki nilai "buruk" sepanjang sejarah, atau bisa disebut dengan rapor merah. Menelaah hiruk pikuk di tengah masyarakat yang menjerit-jerit, apakah ini potret peradaban yang dibangun berabad-abad yang menjelma tanpa hati nurani. Pesan semesta ini mengajarkan betapa pentingnya kepedulian, betapa pentingnya kebersamaan.

Beragam respon berhamburan, berterbangan dan abu-abu itu masuk ke dinding penguasa menjadi kekuatan, terbang ke ruang rakyat menjadi cemoohan, pergi ke warung kopi menjadi obrolan. Suara-suara demokrasi ini terus menghembuskan nafas-nafasnya, semua menyambut dengan pepesan-pepesan. 

Ada yang berteriak tapi dibiarkan, ada yang juga yang sibuk mempersiapkan skema-skema kemenangan, pemerintah sibuk dalam mengeksekusi ruang demokrasi itu. Seharusnya, mereka itu harus mementingkan kenyamanan dan ketentraman yang di rampas oleh covid-19 ini. 

Berbicara dalam percepatan penanganan covid-19 ini, pihak terkait seolah buta mata, hati dan pikiran akan kemaslahatan umat. Padahal, dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat terbilang sangat fantastis .

Tetapi, masyarakat tidak merasakan hasil dari pada nominal yang digelontorkan kepada pemerintah daerah, lantas buat apa adanya gugus tugas? Jangan jadikan semua itu sebagai ajang tontonan.

Apakah dengan selembaran pamflet dan banner akan berdampak besar dalam mengingatkan khalayak ramai, dan tanpa adanya sosialisasi. Apakah itu hanya simbol saja agar terlihat, supaya uang dari pemerintah pusat tersebut diambil untuk kepentingan stakholder saja, sementara masyarakat mati juga tidak masalah.

Lantas bagaimana ketika pemilu sudah di tetapkan tanggal, hari, dan tahun? Apakah KPU sudah menjamin keamanan dan keselamatan setiap warga negara yang memilih di kobong pemilihan tempat keluar masuk orang untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Apakah sudah siap memfasilitasi warga masyarakat yang akan memilih di bilik suara, dengan cara memberi masker dan handsanitizer kepada setiap warga tanpa terkecuali. 

Apapun kebijakan dan hasilnya kita tetap apresiasi dan berpartisipasi menjaga iklim naluri demokrasi. 

Tulisan ini menjadi refleksi kita bersama untuk peka dan membuka mata, masih banyak peran yang harus dikerahkan untuk kemajuan. Mari bersama-sama saling bahu-membahu melengkapi satu dengan yang lainnya, supaya wabah ini segera hilang dan aktivitas berjalan sebagaimana mestinya.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun