Sistem pemasaran terhadap Bahan Bakar Minya (BBM) dan gas ditubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama PT Perusahaan Tambang Minyak Nasional (Pertamina) dinilai tidak mengacu kepada kepentingan masyarakat, khusunya masyarakat miskin yang ada di Indonesia.
Ketika masyarakat menggunakan minyak krosin ( minyak tanah) dengan harga bersubsidi, masyarakat juga kesulitan untuk mendapatkan minyak krosin tersebut. Pada hal masyarakat menggunakan minyak krosin adalah sebagai minyak kompor untuk dipergunakan sebagai wadah memasak keperluan rumah tangga.
Minyak krosin itupun belakangan menjadi langka, saling tuduh antara pihak PT Pertamina dengan para agenpun terjadi. PT Pertamina mengatakan pasokan minyak krosin untuk keperluan masyarakat sudah dihitung, tidak bakal terjadi kelangkaan. Jikapun terjadi kelangkaan, berarti ada agen penyalur yang bermain.
Namun anehnya minyak krosin kala itu juga sempat terjadi kelangkaan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pihak PT Pertamina, langkanya minyak krosin karena adanya permainan jahat yang dilakukan oleh para agen penyalur. Namun Pertamina tidak berupaya untuk melakukan tindakan kepada para agen yang nakal, yang memainkan minyak krosin tersebut. Namun belakangan pihak Pemerintah mencabut subsidi minyak krosin. Harga minyak krosinpun melebihi dari harga BBM sejenis bensin dan solar.
Kebijakan pemerintah mencabut subsidi terhadap minyak krosin secara total, adalah dalam upaya mengalihkan penggunaan minyak krosin yang kemudian diganti dengan gas elpiji 3 Kg dengan harga Rp 12.000,-/tabungnya, membuat masyarakat menjadi lega. Dapur mereka kembali dapat mengepulkan asap dengan harga gas yang terjangkau.
Sosialisasi terhadap penggunaan kompor gas pun dilakukan oleh pemerintah. Setiap masyarakat yang dikategorikan sebagai keluarga miskin berdasarkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa, pemerintah memberikan satu paket kompor lengkap dengan tabung gasnya secara gratis.
Jika dikalkulasikan harga satu kompor lengkap dengan tabung gasnya berkisar antara Rp 75.000,- sampai Rp 100.000,-/rumah tangga. Pemberian kompor dan gas ini dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap, sampai pada tahun 2000, diperkirakan seluruh rumah tangga miskin telah memiliki kompor gas lengkap dengan tabungnya yang diberikan oleh pemerintah secara geratis .
Persoalan gas elpiji 3 Kg itupun lancar lancar saja, masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan pasokan gas elpiji 3 Kg dipasaran, baik melalui agen penyalur, maupun diwarung warung yang menjual kebutuhan Sembilan bahan pokok (sembako) mulai dari kota sampai kepelosok desa, gas elpiji 3 Kg itu dengan mudah untuk didapatkan.
Kelancaran pasokan gas elpiji 3 Kg itu hanya bertahan tiga tahun. Kemudian persoalan lainpun muncul kepermukaan, walau pasokan lancar, tapi harga mulai naik. Setiap tahun harga gas elpiji 3 Kg itu terus menaik, tidak pernah menurun apa lagi turun naik, sampai pada tahun 2017 harga gas elpiji 3 Kg mencapai antara Rp 23.000,- sampai Rp 25.000.,- pertabungnya. Sementara Harga Eceran Terendah (HET) disetiap provinsi tidak pernah terbuka kepada masyarakat.
Bagi masyarakat yang tergolong miskin, tidak pula mempersoalkan kenaikan dari harga gas elpiji itu, asalkan mereka dengan mudah untuk mendapatkannya. Masyarakat tidak pernah mempertanyakan siapa yang bermain dalam kenaikan harga gas elpiji . Pada hal gas elpiji 3 Kg itu dibantu oleh pemerintah melalui pemberian dana subsidi.
Kenaikan harga gas elpiji 3Kg walaupun sudah disubsidi, tidak menjadi persoalan bagi para konsumennya, justru membuka kesempatan bagi para pengusaha pemilik Stasiun Pengisian Pengangkutan Bahan Bakar Elfiji (SPPBE) di daerah, untuk melakukan pemanipulasian terhadap isi tabung gas elpiji 3 Kg.
